LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM-Bupati Lembata, Thomas Ola teken/menandatangani MoU dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pembendarahan (DJPb) terkait kebijakan pengelolaan keuangan publik. Penandatanganan MoU, juga untuk kerjasama penguatan koordinasi penyelenggaraan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang intinya meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan negara. Acara ini dilaksanakan di Olompic Ballroom Lewoleba, Kabupaten Lembata, Selasa, (21/9/2021.
“Kami bersyukur, Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTT hadir dalam momen ini. Kami minta, kedepan Lembata, bisa dijadikan contoh pengelolaan keuangan desa yang sehat. Pengelolaan keuangan negara yang sehat. Semua harus dari data yang sehat”, ungkap Bupati Thomas.
Menurut Bupati Lembata, kabupaten Lembata memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK), DAU, dana desa yang cukup banyak. Dan semua itu harus memiliki data yang baik. Data yang baik dari informasi yang baik termasuk juga perencanaan yang harus dimulai dengan data.
“Tanpa data yang baik kita akan menghasilkan data yang buruk. Karena data yang buruk akan mnghasilkan pelaksanaan pembangunan yang yang buruk, dan pelaksanaan pembangunan yang buruk akan menghasilkan output yang buruk,”tegasnya.
Karena itulah menurut Bupati Lembata, momen hari ini merupakan salah satu momentum yang sangat baik dengan dilaksanakannya penandatanganan kerjasama pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan Kordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan negara di daerah.
Plt. Kanwil DJPb NTT Tri Budhianto mengatakan selain untuk meningkatkan kerjasama kelembagaan, Kanwil Perbendaharaan NTT juga berharap kesepakatan bersama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi keuangan publik.
“Banyak informasi akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Perkembangan data dari pemerintah pusat dan kita share ke pemerintahan daerah untuk menjadi bahan mengambil kebijakan”, tuturnya.
Yang paling penting bagi Tri Budhianto adalah kerjasama dan kordinasi dalam proses pengelolaan keuangan dari pusat maupun keuangan daerah. (sultan sabatani/WN-01)
