MERAUKE, WARTA NUSANTARA- Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT menjelaskan, sehubungan dengan belanja daerah, harus bisa dipahami dengan baik oleh semua orang. Karena sekarang ini, APBD telah menggunakan aplikasi keuangan baru yakni system informasi pembangunan daerah (SIPD).
“Beberapa hari lalu, saya melakukan pertemuan bersama Bapak Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Mandagi, MSC serta para pastor dan suster, sekaligus menyampaikan tentang usulan bantuan yang diminta,” ungkap Bupati Mbaraka kepada sejumlah wartawan di Gedung Negara Senin (8/11/2021).
Setelah dengan Keuskupan Agung Merauke, jelas bupati, juga akan pertemuan dengan para tokoh agama lain dari Protestan (para pendeta) juga tokoh agama Islam seperti kyai serta ustadz, tokoh adat serta organisasi kemasyarakatan lain untuk menyampaikan hal serupa.
“Saya ambil contoh saja, jika ada kegiatan Pesparawi (Kristen Protestan), Musyawarah Pastoral (Muspas) atau MTQ (Islam), kalau boleh perencanaan anggaran sudah harus dilakukan dari awal. Karena struktur APBD sekarang dengan aplikasi SIPD, beda di zaman 90-an, serta 2000-an,” katanya.
Dalam membuat rekening belanja, jelasnya, semua harus satu di seluruh Indonesia. “Saat Pak John Gluba Gebze menjadi bupati dan saya juga, lalu dilanjutkan Pak Frederikus Gebze, struktur rekening sudah berubah,” ujarnya.
Di zaman John Gluba Gebze, jelasnya, masih ada rekening untuk stabilitas sosial, roda pemerintahan. Nah dana itu bisa digunakan ketika ada kegiatan di tengah perjalanan tahun anggaran dan bisa diambil.
Dengan SIPD sekarang, sudah berbeda. Semua harus direncanakan secara detail terlebih dahulu. Karena ketika uang dikeluarkan di Merauke, langsung terbaca oleh aplikasi KPK maupun Depdagri serta Departemen Keuangan.
Begitu juga bantuan sosial lain. Ketika diberikan, perlu diketahui secara pasti dan jelas siapa yang diberikan dan beralamat dimana. Jadi semua melalui perencanaan secara matang terlebih dahulu.
“Ya saya perlu jelaskan kepada masyarakat Merauke serta komponen terkait lain, bahwa pelayanan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan sekarang, sudah sangat detail,” katanya.
“Bukan berarti pemerintah tak bisa layani masyarakat soal bantuan, namun sistemnya yang sudah berbeda. Dimana betul-betul transparan, kelihatan dan akuntabel serta sangat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ditambahkan, dengan APBD Merauke yang mencapai kurang lebih 2,1 triliun bisa mengakomodir berbagai kegiatan untuk pelayanan masyarakat maupun penyelengaraan pemerintahan. (WN-kobun)
