Dugaan Korupsi Dana Desa Panama: Rp 97 Juta Raib, Kajari Lembata Pastikan Usut Tuntas
LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM–Dugaan penyelewengan Dana Desa di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, semakin terang benderang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lewoleba memastikan akan mengusut tuntas indikasi korupsi yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa AWQ setelah menerima laporan resmi dari warga.
Hal ini disampaikan oleh Rius Laba Lokangleu, salah satu dari empat pelapor, kepada media ini usai keluar dari Kantor Kejaksaan Negeri Lewoleba. Ia menyatakan bahwa Kejaksaan telah menemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan anggaran desa sebesar Rp97 juta, yang seharusnya digunakan untuk perluasan jaringan listrik di RT 13, kawasan Bean. Namun, proyek tersebut tidak direalisasikan, dan materialnya—termasuk kabel serta tiang listrik—malah dialihkan untuk proyek lain, yaitu pemasangan lampu jalan yang tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2025.
“Ini bukan sekadar kesalahan administratif, ini tindakan kriminal! Ada indikasi penggelapan dana yang dilakukan secara sistematis,” tegas Rius kepada media, Jumat (21/2/2025), setelah dirinya bersama rekan-rekannya diterima langsung oleh Kajari Lembata, Yupiter Selan.
Tak hanya proyek listrik yang bermasalah, berbagai proyek desa lainnya juga masuk dalam daftar dugaan penyelewengan. Di antaranya, pembuatan sumur bor yang tidak jelas realisasinya, pembangunan pagar kebun desa yang tak kunjung selesai, material pembangunan jalan lingkungan yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, serta pembangunan MCK yang belum rampung.
Menurut Lokangleu, yang mencurigakan adalah setelah laporan pertama yang diajukan pada 16 Januari 2025, pada 18 Februari material proyek yang sebelumnya ditemukan tiba-tiba dialihkan untuk proyek lampu jalan. “Ini jelas upaya menghilangkan jejak! Mereka panik dan mencoba menutupi kejahatan mereka,” ujarnya dengan nada geram.
Viktorius Amo dan Klemens Boli, dua warga lainnya yang turut melaporkan kasus ini, menegaskan bahwa Kepala Desa AWQ mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Ini bukan pemerintahan desa, ini kerajaan kecil yang seenaknya mengatur uang rakyat!” kata Viktorius.
Sementara itu, Alex Murin, Ketua Forum Peduli Pembangunan Lembata (FP2L), juga mendukung pihak Kejaksaan untuk menuntaskan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Lembata, termasuk di Desa Panama. Atas dukungan masyarakat Panama, Kejaksaan telah menyurati Inspektorat untuk melakukan audit khusus guna mengetahui jumlah pasti kerugian negara sebelum melanjutkan proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menurut Lokangleu, Kajari Yupiter Selan menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri Lewoleba dalam menangani kasus ini. “Kami akan bekerja sesuai prosedur hukum. Tak ada ruang bagi penyelewengan dana rakyat!” ujar Lokangleu, mengulangi pernyataan Kajari Selan.
Lokangleu juga menyebutkan bahwa saat ini pihak kejaksaan tengah mendalami dokumen anggaran serta melakukan pemeriksaan terhadap perangkat desa yang terlibat. Jika terbukti ada unsur korupsi, Kepala Desa AWQ dan pihak terkait dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Masyarakat Desa Panama berharap Kejari Lewoleba benar-benar serius menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. “Kami tidak butuh janji, kami butuh keadilan! Korupsi dana desa ini harus dibongkar sampai ke akarnya!” tegas Lokangleu.
Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh media ini, Kepala Desa AWQ mengatakan bahwa dirinya sudah dipanggil oleh Kejaksaan dan telah memberikan keterangan.
Pewarta : Sabatani
