Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT diterima Warta-Nusantara.Com.
ATAMBUA : WARTA-NUSANTARA.COM–Penjabat (Pj) Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake menghadiri acara peresmian Terminal Barang Internasional yang sekaligus bertepatan dengan Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2023 di Motaain, Kabupaten Belu. Minggu siang (17/9).
Dalam acara yang diresmikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemeterian Perhubungan RI, Irjen Pol Hendro Sugiatno, Pj. Gubernur Ayodhia menyampaikan beberapa harapannya terkait dresmikannya Terminal Barang Internasional Motaain di Kabupaten Belu.
“Kami mengharapkan terminal ini dapat digunakan untuk meningkatkan eksport import antara Indonesia dan Timor Leste dan juga dapat berfungsi sebagai pintu gerbang bagi negara lain untuk memenuhi kebutuhan logistik dan tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya. Ini adalah peluang bagi masyarakat belu. Kita juga berharap juga akan memperkuat konektivitas nasional ” kata Ayodhia dalam sambutannya.
“Wilayah perbatasan yang merupakan halaman depan wajah NKRI harus selalu dijaga melalui orientasi Pembangunan Kawasan Perbatasan, yang telah menjadi salah satu komitmen kebijakan pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain merupakan salah satu perwujudan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur transportasi di kawasan perbatasan” tambah beliau.
Menurut Pj. Gubernur Ayodhia, perlu ada kerja kolaborasi dalam membangun suatu bangsa serta suatu daerah agar dapat berkembang maju dengan pesat demi mensejahterakan masyarakat kita.
“Perjalanan kita membangun bangsa khususnya provinsi yang kita cintai sangatlah diperlukan kolaborasi sehingga kita dapat mendorong sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan untuk membawa NTT maju dan sejahtera ,” pungkas Ayodhia.
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI meresmikan Terminal Barang Internasional
“Tujuh Pos Lintas Batas tersebut salah satunya adalah Terminal Barang Internasional Motaain yang saat ini akan segera kita resmikan dan segera dioperasionalkan dengan tujuan memperlancar arus barang NKRI ke Negara Timor Leste dan sebaliknya,” ungkap Dirjen Hendro dalam sambutannya.
Adapun enam TBI lain yang telah dibangun di perbatasan negara lainnya yaitu Entikong, Nanga Badau dan Aruk di perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia, Skow di perbatasan Papua dan Papua Nugini serta Wini dan Motamasin yang sedang dalam tahap proses pembangunan.
“Wilayah perbatasan menjadi garda terdepan yang memiliki sebuah kawasan terpadu. Bukan hanya TBI, tetapi sebuah kawasan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Motaain dan sekitarnya,” jelas Dirjen Hendro.
Lebih lanjut Ia mengatakan hal yang terpenting dari pembangunan infrastruktur ini adalah bermanfaat bagi masyarakat. Akan ada ruang yang disiapkan khusus untuk masyarakat setempat membangun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Yang lebih penting keberadaan Terminal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, makanya saya sampaikan kepada Bupati ada ruang khusus bagi masyarakat Belu yang mau membuka tempat usaha UMKM. Saya yakin akan tumbuh ekonomi-ekonomi baru di sekitar Motaain ini” tegas Dirjen Hendro
Di samping itu, Ia juga mengimbau sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah harus terus dibangun untuk meningkatkan layanan transportasi.
Dalam pengoperasian Terminal Barang Internasional (TBI) Motaain terdapat beberapa instansi juga yang menyediakan pelayanan, yaitu Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Hewan dan Tumbuhan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Pemda dan instansi terkait lainnya.
“Dengan adanya Terminal Barang Internasional ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Nusa Tenggara Timur bahkan Indonesia untuk meningkatkan daya saing dengan daerah-daerah lain,” tutur Dirjen Hendro saat meresmikan TBI Motaain.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Duta Besar Indonesia Untuk Timor Leste, Okto Dorinus Manik, Bupati Belu dr. Agustinus Taolin, Pimpinan Forkopimda NTT dan Kabupaten Belu, Para Pejabat Tinggi Madya, Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; serta Para Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN/BUMD, Ketua Asosiasi . (WN-01)
