MERAUKE, WARTA NUSANTARA- “Kesimpulan kami sebagai akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang melakukan kajian selama kurang lebih lima bulan, tidak menggunakan logika kelayakan, tetapi logika kebutuhan. Dimana masyarakat di Papua Selatan sangat membutuhkan hadirnya Provinsi Papua Selatan (PPS).
Ungkapan itu disampaikan Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Dr. Gabriel Lele saat ditemui sejumlah wartawan di Kantor Bapedda Litbang Merauke Senin (22/11/2021). “Kenapa saya mengatakan demikian, karena pertama, bukan jadi rahasia umum lagi, kalau wilayah di Selatan Papua terkesa diabaikan selama ini,” ungkapnya.
Selain itu, menurutnya, jumlah pejabat dari Selatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, bisa dihitung jari. Belum lagi porsi anggaran yang dibagikan ke Selatan, nilanya tidak banyak.
“Lalu bisa dilihat berapa kali Gubernur Papua atau pejabat lain di provinsi datang ke Selatan melihat kehidupan masyarakat dari empat kabupaten yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi serta Asmat,” kritiknya.
Kehadiran Provinsi Papua Selatan, jelas dia, tidak lain agar pelayanan kepada masyarakat lebih dekat. Juga penganggaran kebutuhan masyarakat di empat kabupaten, bisa diatur dan dihitung baik.
Khusus menyangkut ibukota Provinsi Papua Selatan, semua kriteria mulai dari fisik, sosial dan politik ditakar dari empat kabupaten tersebut dengan sejumlah kriteria. Dimana Merauke mendapat nilai tertinggi.
Maknanya adalah dari sisi kelayakan, Merauke paling layak. Bukan berarti bahwa tiga kabupaten lain tak layak, tetap layak juga. Hanya saja tingkat kelayakan lebih tinggi adalah Merauke.
Ditambahkan, pelaksanaan kajian oleh timnya dilakukan selama lima bulan. “Kami bergerak terlebih dahulu dari Jakarta melihat dan mempelajari arah kebijakan nasional seperti apa. Selanjutnya ke provinsi dan juga empat kabupaten di wilayah Selatan Papua,” katanya.
Selama lima bulan, jelasnya, mereka melakukan tiga hal yakni FGD bersama semua pemangku kepentingan dari empat kabupaten. “Jadi kami tak hanya datang di pemerintah, tetapi juga kepada gereja, lembaga adat, perwakilan perempuan, kampus dan lain-lain. Intinya semua aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kami datangi,” ungkapnya.
“Kami juga lakukan observasi melihat aspek wilayah di empat kabupaten. Tentunya kondisi Merauke berbeda dengan tiga kabupaten lain,” jelasnya. (WN-kobun)
