• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Kontak
Jumat, Januari 2, 2026
No Result
View All Result
  • Home
  • National
  • Internasional
  • Polkam
  • Hukrim
  • News
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Home
  • National
  • Internasional
  • Polkam
  • Hukrim
  • News
  • Pendidikan
  • Olahraga
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Hukrim

Ketua Kompak Indonesia : Ganti Pejabat Ikut Kontestasi Demi Netralitas

by WartaNusantara
November 5, 2023
in Hukrim
0
Ketua Solid Papua Desak Komnas Ham Negosiator Bebaskan Pilot Susi Air
0
SHARES
18
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM–Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak Indonesia), Gabriel Goa meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk membebaskan para pejabat yang ukut dalam kontestasi Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) demi menjaga netralitas menghadapi Pemilu tahun 2024.

Menurut Gabriel Goa , Pasca diumumkan dan dipublikasikan kepada publik Capres dan Cawapres RI serta penetapan Daftar Calon Tetap Legislator maka para Menko dan Menteri yang ikut serta sebagai Capres dan Cawapres serta Caleg segera mengundurkan diri sebelum rakyat mendesak Presiden RI Jokowi segera memberhentikan mereka agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dugaan kuat memanfaatkan jabatan dan menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan diri dan Partai Politiknya.

Untuk mengawasi dan mengawal ini maka kami dari KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) menyatakan sikap sebagai berikut :

Pertama, mendesak Menko Polhukham Mahfud MD segera mengundurkan diri karena sudah menjadi Cawapres RI. Kedua,mendesak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto segera mengundurkan diri dari Menhan karena sudah menjadi Capres.

Ketiga, mendesak Walikota Solo,Gibran segera mengundurkan diri dari Walikota Solo melalui mekanisme DPRD Kota Solo. Keempat,mendesak Menteri-Menteri dan Kepala Badan serta Kepala Lembaga Negara segera mengundurkan.diri.jika sudah masuk dalam Daftar Caleg Tetap Legislatif.

RelatedPosts

Tobby Ndiwa, Serfolus Tegu dan Kapolres Nagekeo Harus Diproses Hukum Terkait Kebocoran Data Intelijen dan Penyebaran Berita Bohong

Polres Nagekeo Jangan Halangi Media Menulis Mafia Waduk Lambo (Catatan untuk Gerombolan Mafia Nagekeo (11)

Berlawanan Arah Kasus Prada Lucky: PH Terdakwa Minta Bebas, PH Keluarga Lucky Minta Hukuman Mati

Berlawanan Arah Kasus Prada Lucky: PH Terdakwa Minta Bebas, PH Keluarga Lucky Minta Hukuman Mati

Load More

Kelima, mendesak Ombudsman RI dan KPK RI untuk ikut mengawasi dan menindaktegas jika terjadi Maladministrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Apabila dalam kenyataannya mereka tidak mengundurkan diri maka Ombudsman RI segera mendesak PRESIDEN.JOKOWI SEGERA COPOT dan mengganti dengan orang-orang berintegritas mengisi posisi.mereka. Kami.siap.awasi dan kawal ketat.

(*/WN-01)

WartaNusantara

WartaNusantara

Related Posts

Tobby Ndiwa, Serfolus Tegu dan Kapolres Nagekeo Harus Diproses Hukum Terkait Kebocoran Data Intelijen dan Penyebaran Berita Bohong
Hukrim

Polres Nagekeo Jangan Halangi Media Menulis Mafia Waduk Lambo (Catatan untuk Gerombolan Mafia Nagekeo (11)

Polres Nagekeo Jangan Halangi Media Menulis Mafia Waduk Lambo (Catatan untuk Gerombolan Mafia Nagekeo (11) Oleh Steph Tupeng Witin Jurnalis, Penulis...

Read more
Berlawanan Arah Kasus Prada Lucky: PH Terdakwa Minta Bebas, PH Keluarga Lucky Minta Hukuman Mati

Berlawanan Arah Kasus Prada Lucky: PH Terdakwa Minta Bebas, PH Keluarga Lucky Minta Hukuman Mati

Tobby Ndiwa, Serfolus Tegu dan Kapolres Nagekeo Harus Diproses Hukum Terkait Kebocoran Data Intelijen dan Penyebaran Berita Bohong

Ketika Antek-Antek GM Tak Henti Membungkam Suara Kebenaran (Catatan Untuk Gerombolan Mafia Nagekeo (10)

Jaksa Kena OTT KPK : Gagalnya Jaksa Agung Lakukan Reformasi Kejaksaan

Jaksa Kena OTT KPK : Gagalnya Jaksa Agung Lakukan Reformasi Kejaksaan

Sewa 50 Tahun, Dibungkus Rp4,5 Miliar: Logika Pemkab Lutim Dipertanyakan

Sewa 50 Tahun, Dibungkus Rp4,5 Miliar: Logika Pemkab Lutim Dipertanyakan

Tim Penasihat Hukum 22 Terdakwa Tolak Restitusi Rp1,65 Miliar, PH Keluarga Lucky: Hak Konstitusional Korban Tidak Bisa Dinegosiasikan

Tim Penasihat Hukum 22 Terdakwa Tolak Restitusi Rp1,65 Miliar, PH Keluarga Lucky: Hak Konstitusional Korban Tidak Bisa Dinegosiasikan

Load More
Next Post
Gabriel Goa: Indonesia Darurat Human Trafficking

Kompak Indonesia Minta KPK Awasi Proses Seleksi Dirut TVRI

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ads

Tag

mostbet mostbet UZ Sastra
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Kontak

Copyright @ 2020 Warta-nusantara.com, All right reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Polkam
  • Internasional
  • National

Copyright @ 2020 Warta-nusantara.com, All right reserved

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In