JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM—Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak Indonesia) melakukan sinergitas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. “Terima kasih kepada KPK RI yang telah menerima kami pada kesempatan ini,” kata Gabriel Goa Ketua KOMPAK Indonesia kepada Warta Nusantaraa, Kamis (03/05/2021).
Menurut Gabriel, Kompak Indonesia merupakan lembaga nonpemerintahan yang fokus kepada isue korupsi.
“Kami lembaga non pemerintahan yang fokus terhadap isue pemberantasan korupsi di Indonesia,” jelas Gabriel.
Ia mengatakan, Kompak Indonesia dan KPK tahun sebelumnya telah melakukan kerjasama dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi. “Kami dan KPK tahun kemarin telah menjalin kerjasama, sehingga tahun ini akan kita dilanjutkan demi menyelamatkan uang negara,” tegas Gabriel.
Gabriel mengakui, selama ini Kompak Indonesia sudah menjalankan perannya sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“kami selama ini senantiasa hadir dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seperti laporan terhadap dugaan korupsi Wali Kota Batam dan Wakil Ketua DPR RI AZ pada kasus suap yang menyeret salah satu penyidik KPK, dugaan kasus migas Jatinegara Kota Bekasi, pengawasan terhadap skandal korupsi bawang merah kabupaten Malaka dan kasus Awololong Lembata yang sedang ditangani Polda NTT, kasus dugaan korupsi kabupaten Pegunungan Bintang provinsi Papua dan sejumlah kasus lain,” beber Gabriel.
Ia mengatakan, pihaknya senantiasa bekerjasama dengan bidang dugaan masyakat KPK RI baik pencegahan dan pengawasan terhadap korupsi di Indonesia.
“Pada kesempatan ini Kompak Indonesia ingin menegaskan bahwa sejumlah laporan dumas Kompak tengah serius ditindaklanjuti oleh KPK. Hal ini tentu kami apresiasi,” ujar Gabriel.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pencegahan Kompak Indonesia, Agustini Nurur Rahmah dalam kesempataan meeting virtual melalui zoom bersama KPK itu mengatakan, kedepan, KOMPAK Indonesia telah merumuskan sutau konsep besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Konsep tersebut, kata Rima, yang juga kader Nahdlatul Ulama (NU) itu melalui ‘Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia’.
Ia mengatakan, Gerak Indonesia merupakan sebuah konsep yang menurut kami adalah untuk mengembalikan serta menguatkan peran masyarakat sipil dalam pencegahan dan pengawasan korupsi di Indonesia.
Melalui Gerak Indonesia, ujar Rima, Kompak Indonesia akan melalukakan beberapa hal seperti produksi konten video untuk pencegahan korupsi sebagai bentuk edukasi kepada kelompok sipil dan pejabat publik agar tidak melakukan korupsi.
Kemudian, lanjut dia, Gerak Indonesia juga akan melakukan advokasi, riset, penyuluhan dan sosialisasi, bimtek, dan monitoring politik anggaran.
Selanjutnya, kata Rima, kami juga telah mendesain Desa Anti Korupsi. Hal ini dilakukan, karena pencegahan korupsi dimulai dari desa menuju kota.
“Gerak Indonesia merupakan suatu kesadaran rakyat Indonesia dalam hal ini Kompak Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap korupsi di Indonesia,” kata Rima.
Hadir juga pada saat zoom meeting secara virtual bersama KPK RI itu dari Kompak Indonesia diantaranya Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Paulus G. Kune, Wakil Ketua Bidang Aksi Sumpit, dan Wakil Ketua Bidang Riset, Politik Anggaran dan Publikasi Hasnu Ibrahim.
Sementara itu, Kompak Indonesia diterima oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dirpermas), Rommy Iman Sulaiman dan Herlina Jaene Aldian dan Direktorat Pembinanaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Johnson Ginting.
Rommy mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas partisipasi Kompak Indonesia sebagai bentuk nyata dari partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kami apresiasi atas kerja keras Kompak Indonesia terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Rommy.
Ia mengatakan, Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK RI mempunya beberapa bentuk sasaran kegiatan seperti Satgas Masyarakat Sipil dan Satgas Masyarakat Politik dan Dunia Usaha.
Menurut Rommy, sasaran Satgas Masyarakat Sipil seperti LSM/NGO, Tokoh Agama, Pemuda, Milenial, Perempuan, Tokoh Masyarakat dan Keluarga.
Lebih lanjut, ujar Rommy, Satgas Masyarakat Politik dan Dunia Usaha seperti Partai Politik, Kader Parpol, Penyelenggara Pemilu, WNI Luar Negeri dan Dunia Usaha.
Adapun kegiatan Satgas Masipil, kata Rommy, webbinar, penyuluhan pada Lapas, Penyuluhan di 5 Provinsi, Sekolah Insentif Pemuda dan LSM, dan Desa Anti Korupsi.
“KPK RI siap bersinergi dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” jelas Rommy.
Selanjutnya, Johnson Ginting Direktorat Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi mengatakan, pihaknya menyambut baik atas hubungan kerjasama dengan Kompak Indonesia.
Bahkan, kata dia, Kompak Indonesia sudah melakukan gebrakan dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia seperti laporan-laporan pengaduan dugaan masyarakat terhadap korupsi.
“Tahun ini akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembalikan persepsi masyarakat terhadap kinerja KPK,” kata Johnson.
Selama ini, jelas Jonson, rakyat itu memiliki partisipasi yang luar biasa terhadap laporan dugaan korupsi kepada KPK.
“Kami akan siap bekerjasama dengan Kompak Indonesia untuk bersama-sama dalam melawan korupsi di Indonesia,” pungkas Jonhson. **(WN-01)**
