ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Kontak
Minggu, Juni 1, 2025
No Result
View All Result
  • Home
  • National
  • Internasional
  • Polkam
  • Hukrim
  • News
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Home
  • National
  • Internasional
  • Polkam
  • Hukrim
  • News
  • Pendidikan
  • Olahraga
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Hukrim

Kompak Indonesia Temui KPK RI Lapor Kasus Korupsi Rp 16 Miliar di Setwan Tolikara

by WartaNusantara
Juni 24, 2024
in Hukrim
0
Ketua Kompak Indonesia Awasi Proyek Jalan PEN Lembata
0
SHARES
17
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Foto : Ketua Kompak Indonesia, Gabriel De Sola

JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM–Ketua Kompak Indonesia, Gabriel De Sola bersama sejumlah pegiat anti korupsi dari Lembaga Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Jalan Kuningan Persada, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jumat (21/6). Pertemuan dengan KPK RI tersebut untuk melaporkan kasus dugaan korupsi Rp 16 Miliar di Setwan Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan.

Para pegiat anti korupsi tersebut, tiba di Gedung Merah Putih, sekitar pukul 13.30 WIT. Mereka mengadukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tolikara Tahun 2017 sebesar Rp 16 miliar lebih oleh sejumlah pejabat terkait di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan.

“Kami melaporkan kepada penyidik KPK dugaan korupsi sebesar Rp 16 miliar lebih di Setwan Tolikara tahun 2017. Laporan kami teregistrasi dengan nomor informasi 2024-A-01988 di Bagian Penerimaan Laporan Informasi Pengaduan Masyarakat KPK,” ujar Ketua Kompak Indonesia Gabriel de Sola kepada wartawan di Gedung KPK kawasan Setiabudi, Jakarta, Jumat (21/6).

Gabriel juga meminta KPK juga memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan keuangan rakyat Tolikara. Selain itu, mendesak komisi antirasuah itu memeriksa pejabat yang terkait langsung dalam kasus itu demi menyelamatkan keuangan negara.

RelatedPosts

KPK RI Supervisi Kasus Tipikor Bank NTT

Ketua Kompak Indonesia Minta KPK RI Kawal Sidang Dugaan Korupsi Dana PON Papua 2021

Kompak Indonesia Desak Dijen Bea Cukai Berantas Rokok Ilegal beredar Luas  Rugikan Negara

Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) John Tabo,SE,MBA Terbukti Maladministrasi Pengangkatan Pejabat

Load More

“Kami meminta KPK melakukan penangkapan terhadap pejabat terkait dan kroni-kroninya dalam kasus penyalahgunaan belasan miliar uang rakyat Tolikara tahun 2017. KPK perlu segera memproses secara hukum para pelaku agar menimbulkan efek jera dan menyelamatkan uang negara di Provinsi Papua Pegunungan,” kata Gabriel tegas.

Gabriel juga menegaskan, Kompak Indonesia meminta dukungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Tolikara dan DPRD Tolikara serta semua pihak di Papua Pegunungan agar kasus dugaan korupsi Rp 16 miliar lebih di DPRD Tolikara tahun 2017 agar dituntaskan.

“Sejak dahulu kami terpanggil nurani untuk memberantas perilaku koruptif pejabat di tanah Papua. Kasus penyalahgunaan keuangan di Setwan Tolikara tahun 2017 sangat besar, belasan miliar lebih. Bisa saja jumlah itu yang dibuka ke publik tetapi juga bisa lebih dari itu, Bagaimana rakyat dan daerah Tolikara mau maju? Inilah alasan lain mengapa kami mengadukan kasus ini ke KPK,” kata Gabriel. (*/WN-01)

KET FOTO: Ketua Kompak Indonesia Gabriel de Sola usai melaporkan kasus penyalahgunaan Rp 16 miliar lebih di Setwan Tolikara tahun 2017 kepada penyidik di Gedung KPK kawasan Setiabudi, Jakarta, Jumat (21/6).

C ontact person : Gabriel de Sola (0813 6028 5235)

WartaNusantara

WartaNusantara

Related Posts

KPK RI Supervisi Kasus Tipikor Bank NTT
Hukrim

Ketua Kompak Indonesia Minta KPK RI Kawal Sidang Dugaan Korupsi Dana PON Papua 2021

Ketua Kompak Indonesia Minta KPK RI Kawal Sidang Dugaan Korupsi Dana PON Papua 2021 PAPUA : WARTA-NUSANTARA.COM-- Ketua Koalisi Masyarakat...

Read more
Kompak Indonesia Desak Dijen Bea Cukai Berantas Rokok Ilegal beredar Luas  Rugikan Negara

Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) John Tabo,SE,MBA Terbukti Maladministrasi Pengangkatan Pejabat

Sidang Tiga Terdakwa diduga Korupsi Dana Desa di Lembata

Sidang Tiga Terdakwa diduga Korupsi Dana Desa di Lembata

Ketua Kompak Indonesia Minta Presiden Prabowo Perintahkan Dirjen Bea Cukai Bentuk Satgas Pemberantasan Mafia Rokok Ilegal

Ketua Kompak Indonesia Minta Presiden Prabowo Perintahkan Dirjen Bea Cukai Bentuk Satgas Pemberantasan Mafia Rokok Ilegal

Meski Sering Kena Razia, Kafe Remang di Jalan Lintas Timur Madina Tetap Beroperasi

Meski Sering Kena Razia, Kafe Remang di Jalan Lintas Timur Madina Tetap Beroperasi

Ketua LMP Madina Pertanyakan Integritas Kapolres Madina Terkait Tambang Emas illegal 

Ketua LMP Madina Pertanyakan Integritas Kapolres Madina Terkait Tambang Emas illegal 

Load More
Next Post
Pembangunan MCK Desa Napugera Tidak Sesuai RAB Berpotensi Masalah

Pembangunan MCK Desa Napugera Tidak Sesuai RAB Berpotensi Masalah

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ads

Tag

mostbet mostbet UZ Sastra
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Kontak

Copyright @ 2020 Warta-nusantara.com, All right reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Polkam
  • Internasional
  • National

Copyright @ 2020 Warta-nusantara.com, All right reserved

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In