PEMALANG : WARTA-NUSANTARA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Mukti Agung Wibowo, Bupati Pemalang Jawa Tengah, bersama 22 orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (11/8/2022). KPK menangkap Bupati yang terpilih pada Pemilu 2020 lalu itu karena adanya dugaan terlibat dalam sejumlah praktik suap. Di antaranya adalah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang.
“Pada Kamis, 11 Agustus 2022 sore, KPK melakukan (operasi) tangkap tangan seorang bupati atas nama MAW. Dan, beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (12/8). Hingga kini, tim KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang KPK amankan dalam OTT di Jakarta dan Pemalang. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak tersebut.
Sebelumnya, dugaan adanya praktik suap jual beli jabatan pada kepemimpinan Mukti Agung Wibowo sudah menjadi perhatian Indonesia Police Watch (IPW). IPW pada Senin (18/7) sempat merilis dugaan tersebut dan meminta KPK maupun aparat penegak hukum lain untuk bertindak.
Sejumlah Fakta terkait OTT Bupati Pemalang kemarin
1. Segel Kantor Pemkab Pemalang
Setidaknya, ada dua ruangan yang ada di kantor pemerintah kabupaten (Pemkab) Pemalang yang KPK segel. Ruangan tersebut adalah Kantor Kominfo dan ruangan Bidang Lelang.
Selain itu, petugas Satpol PP Pemkab Pemalang juga menjaga ruangan-ruangan lainnya dengan cukup ketat agar tidak diakses sembarang orang.
2. Rumah Dinas Bupati Pemalang Tertutup
Tidak hanya kantor Pemkab Pemalang yang tertutup akses bagi sembarang orang, rumah dinas Bupati Pemalang juga kini berada dalam kondisi tertutup rapat. Hanya terlihat dua mobil pribadi yang terpisah cukup jauh dari luar.
Ketua Regu Satpol PP Sudirjo mengaku tidak tahu dengan keberadaan Bupati Pemalang.
“Nggak tahu, Pak Bupati nggak tahu kemana, saya masuk jam 20.00 WIB (Kamis, 11/8), sudah ramai,” ungkapnya.
3. Bupati Diperiksa Intensif
KPK memang belum mengungkap siapa saja 22 orang lain dalam OTT selain Bupati Pemalang. Bahkan, terkait detail perkaranya juga apa, KPK masih bungkam. Satu hal yang pasti, mereka masih diperiksa secara intensif. Dalam waktu 1×24 jam, biasanya KPK akan menentukan status hukum orang-orang yang ditangkap tersebut.
“Rekan-rekan dari kedeputian penindakan masih terus berjaga dan pada saatnya kami akan memberikan penjelasan kepada publik,” kata Firli Bahuri.
4. Respons Gubernur Jateng
Terkait dengan penangkapan salah seorang bupati di lingkup Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sudah mendengarnya dan menunggu perkembangan dari KPK.
“Saya menunggu perkembangan yang ada ya. Tapi, sebelum kejadian ini, kita sudah berkomunikasi dengan mereka. Saya selalu ingatkan, kerja sama kita dengan para penegak hukum dan KPK sudah terlalu sering,” ujar Ganjar, Kamis (11/8). (*/IPC/WN-01)
