• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Kontak
Senin, Desember 29, 2025
No Result
View All Result
  • Home
  • National
  • Internasional
  • Polkam
  • Hukrim
  • News
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Home
  • National
  • Internasional
  • Polkam
  • Hukrim
  • News
  • Pendidikan
  • Olahraga
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Hukrim

Padma Indonesia Desak Aparat Proses Hukum Pelaku Kejahatan Seksual

by WartaNusantara
Mei 8, 2022
in Hukrim
0
PADMA INDONESIA Dukung Langkah Kemenaker Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran ke Arab Saudi
0
SHARES
98
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Rilis dari Padma Indonesia yang diterima Warta Nusantara, Minggu, 8/5/2022.

JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM-Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia, Gabriel Goa mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera proses hukum oknum pelaku kekerasan seksual dan perdagangan orang. Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah umur dan.Tindak Pidana Perdagangan Orang di NTT semakin marak. Salah satu wilayah terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan Perdagangan Orang adalah Kabupaten Malaka. Terpanggil nurani kemanusiaan untuk selamatkan Korban voice of the voiceless maka kami dari Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA(Pelayanan.Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia),

Pertama, mendesak Kapolri perintahkan Kapolda NTT dan Kapolres Malaka untuk bekerja serius Tangkap dan Proses Hukum Pelaku dan Beking Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Malaka. Kedua,mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan.dan Perlindungan Anak sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan.dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang segera turun ke Malaka untuk berkolaborasi.dengan Bupati,Kapolres,Lembaga.Agama,Penggiat Kemanusian.dan Pers di Malaka untuk.serius.selamatkan Korban Kejahatan.Seksual.dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ketiga, mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),Komisi Perlindungan Anak Imdonesia(KPAI),Komnas.Ham,Komnas Perempuan.dan Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) segera ke Malaka kawal Polres Malaka berkolaborasi bersama dengan Korban,Keluarga Korban,Pemkab Malaka,Lembaga Agama,Penggiat Kemanusiaan dan Pers di Malaka,NTT dan Nasional. (*/WN-01)

RelatedPosts

Tobby Ndiwa, Serfolus Tegu dan Kapolres Nagekeo Harus Diproses Hukum Terkait Kebocoran Data Intelijen dan Penyebaran Berita Bohong

Polres Nagekeo Jangan Halangi Media Menulis Mafia Waduk Lambo (Catatan untuk Gerombolan Mafia Nagekeo (11)

Berlawanan Arah Kasus Prada Lucky: PH Terdakwa Minta Bebas, PH Keluarga Lucky Minta Hukuman Mati

Berlawanan Arah Kasus Prada Lucky: PH Terdakwa Minta Bebas, PH Keluarga Lucky Minta Hukuman Mati

Load More
WartaNusantara

WartaNusantara

Related Posts

Tobby Ndiwa, Serfolus Tegu dan Kapolres Nagekeo Harus Diproses Hukum Terkait Kebocoran Data Intelijen dan Penyebaran Berita Bohong
Hukrim

Polres Nagekeo Jangan Halangi Media Menulis Mafia Waduk Lambo (Catatan untuk Gerombolan Mafia Nagekeo (11)

Polres Nagekeo Jangan Halangi Media Menulis Mafia Waduk Lambo (Catatan untuk Gerombolan Mafia Nagekeo (11) Oleh Steph Tupeng Witin Jurnalis, Penulis...

Read more
Berlawanan Arah Kasus Prada Lucky: PH Terdakwa Minta Bebas, PH Keluarga Lucky Minta Hukuman Mati

Berlawanan Arah Kasus Prada Lucky: PH Terdakwa Minta Bebas, PH Keluarga Lucky Minta Hukuman Mati

Tobby Ndiwa, Serfolus Tegu dan Kapolres Nagekeo Harus Diproses Hukum Terkait Kebocoran Data Intelijen dan Penyebaran Berita Bohong

Ketika Antek-Antek GM Tak Henti Membungkam Suara Kebenaran (Catatan Untuk Gerombolan Mafia Nagekeo (10)

Jaksa Kena OTT KPK : Gagalnya Jaksa Agung Lakukan Reformasi Kejaksaan

Jaksa Kena OTT KPK : Gagalnya Jaksa Agung Lakukan Reformasi Kejaksaan

Sewa 50 Tahun, Dibungkus Rp4,5 Miliar: Logika Pemkab Lutim Dipertanyakan

Sewa 50 Tahun, Dibungkus Rp4,5 Miliar: Logika Pemkab Lutim Dipertanyakan

Tim Penasihat Hukum 22 Terdakwa Tolak Restitusi Rp1,65 Miliar, PH Keluarga Lucky: Hak Konstitusional Korban Tidak Bisa Dinegosiasikan

Tim Penasihat Hukum 22 Terdakwa Tolak Restitusi Rp1,65 Miliar, PH Keluarga Lucky: Hak Konstitusional Korban Tidak Bisa Dinegosiasikan

Load More
Next Post
Pentingnya Pengawasan Masyarakat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Pentingnya Pengawasan Masyarakat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ads

Tag

mostbet mostbet UZ Sastra
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Kontak

Copyright @ 2020 Warta-nusantara.com, All right reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Polkam
  • Internasional
  • National

Copyright @ 2020 Warta-nusantara.com, All right reserved

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In