Rilis dari Padma Indonesia yang diterima Warta Nusantara
JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM-Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia, Gabriel Goa mengecam keras kinerja buruk PT Ocean Masters Crew Management terkait pengaduan tenaga kerja Migran Indonesia.
Gabriel Goa menjelaskan, menindaklanjuti pengaduan Calon Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman Edward Argus Semara Arifin yang didampingi Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) kepada Kepala BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) ,Beni Ramdhani terkait kinerja buruk PT Ocean Masters Crew Management langsung direspons cepat melalui surat yang ditandatangani Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah,Hadi Wahyuningrum,SH,MH menyatakan bahwa,pertama, BP2MI telah melakukan penelusuran dalam website http://pptkln.kemnaker.go.id namun PT Ocean Masters Crew Management tidak terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Perusahaan yang memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia(SIP3MI).Kedua,bahwa PT Ocean Masters Crew Management juga tidak terdaftar sebagai perusaah yang mendapatlan Surat Izin Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).
Fakta membuktikan bahwa diduga kuat ini modus operandi penipuan peluang kerja maka ini menjadi ranah pihak Kepolisian. BP2MI menyediakan Lawyer untuk pendampingan kepada CPMI. Sebelum menindaklanjuti Laporan Polisi,Pelapor sekaligus Korban Edward Argus Semara Arifin didampingi Tim PADMA INDONESIA dan Plh Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Bapak Jimin bersama ibu Judi,Crisis Center BP2MI diterima secara resmi oleh Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Irjen Pol Ahmad Kartiko,SiK,MH pada Kamis,17 Maret 2022. Deputi sangat mendukung untuk segera melaporkan kepada pihak Kepolisian. Dukungan Deputi langsung ditindaklanjuti yakni Korban Edward Arjus Semara Arifin didampingi Tim Lawyer BP2MI melaporkan ke Polres Jakarta Utara.
Menurut Gabriel, aneh tapi nyata pihak Polres Jakarta Utara terkesan tidak merespons serius saran Irjen Pol Ahmad Kartiko,SiK,MH untuk membuatkan Laporan Polisi Resmi atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan serta Perusahaan PT Ocean Masters Crew Management belum memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia(SIP3MI) dan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal(SIUPPAK) berdadarkan hasil penelusuran BP2MI.
Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan (APMI SKP) mengatakan, Polres Jakarta Utara hanya membuat Surat Tanda Penerimaan Pengaduan bukan Laporan Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut padahal Korban didampingi Lawyer BP2MI sudah melampirkan semua bukti-bukti. Terpanggil untuk melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan yang hingga saat ini sejak lahirnya UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum ada aturan turunannya untuk Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan maka kami dari Asosiasi Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan(APMI SKP) menyatakan,
Pertama, mendesak Kapolri perintahkan Kapolda Metrojaya dan Kapolres Metro Jakarta Utara untuk serius menindaklanjuti saran Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI,Irjen Pol Ahmad Kartiko,SiK,MH untuk Korban CPMI Edward Arjus Semara Duran agar Lapor Resmi ke Polres Metro Jakarta Utara dan diharapkan Polres Jakarta Utara serius menindaklanjuti dengan segera proses hukum. Kedua,mendukung Korban Edward Arjus Semara Arifin untuk tidak takut menghadapi Perusahaan yang diduga kuat tidak memiliki SIP3MI dan SIUPPAK.
Ketiga, mendesak Menteri Perhubungan dan Menteri Ketenagakerjaan untuk menindak tegas PT Ocean Masters Crew Management karena sudah merekrut CPMI tanpa SIP3MI dan SIUPPAK.
Keempat, mengajak Solidaritas Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan mendesak Presiden RI Jokowi segera perintahkan Menteri Perhubungan,Menteri Kelautan dan Perikanan,Menteri Ketenagakerjaan,Menteri Luar Negeri dan BP2MI untuk segera mengeluarkan Aturan Turunan UU No.18 Tahun 2017 tentang Peli dungan Pekerja Migran Indonesia yakni PP,Perpres dan Peraturan Menteri untuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan. (*/WN-01)
