Padma Indonesia-PMKRI Tidak Hanya Laporkan Frido Tapi Wabup Malaka
MALAKA : WARTA-NUSANTARA.COM–Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia dan Ketua KOMPAK INDONESIA, Gabriel Goa menegaskan bahwa Padma Indonesia tidak hanya melaporkan Frido, tapi juga melaporkan Wakil Bupati (Wabup) Malaka, Henri Melky Simu yang terang-terangan menuduh Ketua DPC PMKRI Malaka melakukan pemerasan terhadap dirinya.
Menurut Gabriel Goa, pernyataan Wabup Malaka di hadapan kader-kader PMKRI di Sekretariat bisa dijadikan bukti Laporan Polisi karena dalam pernyataannya jelas menyatakan bahwa ada pemerasan tanpa klarifikasi kepada Ketua DPC PMKRI Malaka.
Ini juga jadi pelajaran berharga bagi Ketua-Ketua Ormas/OKP untuk tidak jadikan Aksi Pro Rakyat untuk kepentingan uang dan kekuasaan.
Fakta membuktikan Malaka kini adalah kantong Migrasi Ilegal Rentan Human Trafficking,wilayah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak serta wilayah disorot khusus terkait persoalan Korupsi merampok Hak-Hak Ekosob Rakyat voice of the voiceless Malaka.
Kami dari Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia)dan KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) menyoroti khusus Kabupaten Malaka.
Terpanggil untuk menyelamatkan Malaka sebagai wilayah terdepan NKRI berhadapan darat dan udara dengan Negara Timor Leste serta laut dan udara dengan Australia maka kami sangat mendukung,
Pertama, Polres Malaka dibawah kepemimpinan Kapolres AKBP Rudy Ledo untuk proaktif melakukan penegakan hukum yang adil dan tegas menimbulkan efek jera terkait kasus TPPO,TPKS,Korupsi dan Pidana umum lainnya di wilayah hukum Polres Malaka.
Kedua, menantang PMKRI untuk segera melaporkan Wakil Bupati Malaka yang terang-terangan menuduh Ketua DPC PMKRI Malaka melakukan pemerasan terhadap dirinya.
Ketiga, mendesak Kapolres Malaka untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi proyek garam di Malaka.
Keempat, mendesak KPK RI untuk memproses hukum Aktor Intelektual Tindak Pidana Korupsi Berjamaah Proyek Bawang Merah Malaka. ***
Wakil Bupati Malaka Diduga Bawa Preman ke Kompleks Gereja Katolik Betun, Ada Apa?
Sebagaimana diberitakan media, Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Malaka berbuntut panjang. Selain adanya laporan terkait dugaan masalah IT dan pencemaran nama baik, muncul dugaan baru yang melibatkan Wakil Bupati (Wabup) Malaka, HMS. Wabup HMS diduga membawa preman saat mendatangi Marga PMKRI Malaka yang berlokasi di Kompleks Gereja Katolik Santa Maria Fatima Betun, Kabupaten Malaka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Wabup HMS bersama beberapa orang, termasuk preman, mendatangi Marga PMKRI Malaka di Kompleks Gereja Katolik Santa Maria Fatima Betun. Kedatangan mereka disebut-sebut untuk menginterogasi para mahasiswa dengan dokumen tebal yang isinya tidak diketahui secara pasti oleh mahasiswa PMKRI sperti dilansir nttnews.net.
Selain itu, Wabup HMS juga diduga menunjukkan pesan WhatsApp terkait permohonan bantuan tiket perjalanan untuk Rakernas di Jakarta, yang seharusnya bersifat pribadi dan tidak boleh disebarluaskan ke pihak lain.
Sikap Wabup Malaka ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk PMKRI tingkat regio dan nasional, serta organisasi lain seperti Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) dan Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia.
Lebih lanjut, dugaan intimidasi juga muncul dari seorang preman berinisial SM yang menanyakan kepada mahasiswa, “Malam tidur di mana?” Pertanyaan ini dinilai tidak relevan dengan agenda demonstrasi dan dianggap sebagai bentuk ancaman, terutama mengingat lokasi rumah SM yang berdekatan dengan Marga PMKRI Malaka di Kompleks Gereja Katolik Betun.
PADMA Indonesia menegaskan bahwa PMKRI seharusnya tidak hanya melaporkan individu tertentu, seperti pemilik akun SBS-HMS, tetapi juga Wakil Bupati Malaka HMS. PADMA menilai pernyataan Wabup Malaka di hadapan kader-kader PMKRI dapat dijadikan bukti untuk laporan polisi, karena dalam pernyataannya,
Wabup HMS secara terang-terangan menuduh Ketua DPC PMKRI Malaka melakukan pemerasan tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu.
“Ini menjadi pelajaran bagi para pemimpin organisasi kemasyarakatan atau organisasi kepemudaan agar tidak menjadikan aksi pro-rakyat sebagai alat untuk kepentingan pribadi dan kekuasaan. Fakta membuktikan bahwa Malaka saat ini menjadi kantong migrasi ilegal yang rentan terhadap perdagangan manusia, tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, serta korupsi yang merampas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat,” ujar Gabriel Koa, Dewan Pembina PADMA Indonesia, melalui pesan WhatsApp pada Selasa (1/4/25).
Lebih lanjut, PADMA mendukung Polres Malaka untuk proaktif dalam menegakkan hukum secara adil dan tegas guna memberikan efek jera terhadap kasus perdagangan manusia, kekerasan seksual, korupsi, serta tindak pidana umum lainnya di wilayah hukum Polres Malaka. PADMA juga menantang PMKRI untuk segera melaporkan Wabup Malaka yang secara terbuka menuduh Ketua DPC PMKRI Malaka melakukan pemerasan.
Selain itu, PADMA mendesak Kapolres Malaka untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek garam di Malaka serta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memproses hukum aktor intelektual di balik kasus korupsi proyek bawang merah di Malaka.
Sementara itu, ARAKSI NTT menekankan bahwa pemerintah seharusnya tidak menganggap aksi mahasiswa sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol dalam sistem demokrasi. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah melalui berbagai cara, termasuk demonstrasi damai.
“Kenapa seorang wakil bupati yang baru menjabat sudah menunjukkan sikap membawa preman? Seharusnya ia berpikir sebagai pemimpin publik, bukan bertindak dengan cara yang kekanak-kanakan,” ujar Alfred, perwakilan ARAKSI NTT, dalam pesan WhatsApp yang dikutip dari penmalaka.com pada Selasa (1/4/25).
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Wakil Bupati Malaka, HMS, melalui pesan WhatsApp pada Selasa siang (1/4) belum mendapatkan tanggapan.
Kasus ini masih terus bergulir, dan publik menantikan langkah hukum yang akan diambil oleh pihak berwenang untuk menyelesaikan polemik yang mencoreng citra demokrasi dan ketertiban di Kabupaten Malaka. *** (*/FNC/WN-01)
