MERAUKE, WARTA NUSANTARA – Bertempat di Gedung Negara Senin (8/11/2021), Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT melakukan pertemuan bersama belasan jurnalis Merauke baik cetak, elektronik maupun online.
Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Elyas Mite serta Kabag Humas dan Protokoler Setda Merauke, Mike Walinaulik, sejumlah catatan diberikan sebagai masukan kepada para jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistik setiap hari.
“Saya meminta kepada rekan-rekan jurnalis agar ketika melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh, harus selektif. Artinya melihat kapasitas orang yang bicara, tidak sekedar menokohkan seseorang sebagai nara sumber, namun kata maupun kalimatnya yang diutarakan tak sesuai,” kritiknya.
Harusnya, sebagai seorang jurnalis, memilih nara sumber berkompoten dan memberikan kesejukan dalam berkomentar. “Janganlah rekan-rekan menulis yang terlalu berlebihan. Lebih baik mengangkat yang baik dan ketika orang menyimak atau membaca merasa nyaman dan sejuk,” pintanya.
Dikatakan, siapapun tokoh yang dipilih sebagai nara sumber, dilihat secara baik terlebih dahulu. Misalnya ketika bersuara tentang Provinsi Papua Selatan (PPS), program MIFE, pelabuhan perikanan dan lain-lain, perlu selektif dalam memilih.
Khusus tentang PPS, demikian Bupati Mbaraka, pemberitaan yang diangkat juga harus sejuk. Jangan sampai membuat orang yang memiliki kewenangan tentang aturan, menjadi tersinggung. Ingat bahwa tahapan menghadirkan provinsi ini sedang berjalan sampai sekarang.
“Jadi hati-hatilah nara sumber saat berbicara. Kita semua menginginkan agar semua terwujud dengan baik,” katanya.
Seorang jurnalis, jelas bupati, ketika mengekspos tulisan, secara tidak langsung memberikan opini kepada rakyat dibawah, selain sebagai bahan bacaan, juga referensi mereka untuk mengira-ngira.
“Harapan saya agar pemberitaan yang disajikan, mengedepankan kaedah jurnalistik yang baik dan benar. Sehingga masyarakat ketika membaca tulisan, ikut merasa sejuk pula,” pintanya lagi.
Diakui banyak opini terus berkembang di lapangan sehubungan dengan perjuangan pemekaran PPS. Namun secara hirarki, semua orang harus menghargai kelembagaan di provinsi seperti MRP, DPRP hingga Kementerian Dalam Negeri. (WN-kobun)
