(Sebuah Refleksi Politik Pilkada di sejumlah Kabupaten/Kota Wilayah NTT)
Oleh : Lukas Onek Narek, SH.
OETALU-NUSA TENGGARA TIMUR : WARTA-NUSANTARA.COM-Kenyataannya praktek politik yang sudah berjalan di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur adalah praktek politik Tender Politik. Masyarakat NTT pun sudah pintar berpolitik. Bagi mereka politik adalah kesempatan untuk meraup keuntungan bagi dirinya dan keluarganya.
Masyarakat juga memiliki pandangannya sendiri soal perekrutan kepemimpinan. Bagi mereka, orang yang bisa memberinya secuil hidup pada saat proses politik (perekrutan kepemimpinan), berupa kebaikan kandidat dalam memberikan sejumlah uang, bantuan sembako dll), bagi mereka itulah pemimpin mereka. Peduli, seperti apa nantinya dia memimpin. Apakah dia korupsi, apakah dia lebih suka jalan-jalan keluar daerah dari pada di dalam daerah, dll, itu urusan kemudian, itu bukan urusan, bahkan tak peduli seperti apa nanti daerah itu, itu bukan urusannya. Yang penting saya sdh dapat sesuatu. Baginya itulah calon pemimpin yang berbudi baik.
Jadi kalau kandidat yang datang hanya sebatas omong dengan program meskipun baik, menyentuh hajat hidup org banyak, punya moralitas dan komtmennya yg sangat baik tapi kalau tanpa memberikan sesuatu kepada mereka, bagi mereka itu bukan calon pemimpin mereka. Ini fenomena proses politik di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengar kalau ada hajatan politik mereka mulai sibuk menjadi tim sukses bukan untuk 1 org atau 1 pasang tetapi malah menjadi tim sukses bagi semua kandidat. Tujuannya untuk menyeleksi siapa yang lebih memberi banyak kepadanya. Itulah yg menjadi pilihan akhirnya. Inilah praktek politik TENDER POLITIK di NTT.
Pertanyaannya, dari mana mereka belajar politik dagang sapi ini, bahkan Politik Tender Politik ini.
Tak dinyana, kalau masyarakat belajar pada proses perekrutan kepemimpinan ala partai-partai politik, lazimnya pada momentum pemilukada. Dewan Pengurus Pusat Partai selalu memasang tarif bagi kandidat yang ingin menggunakan partai politiknya menjadi kendaraannya. Perhitungannya merujuk pada kursi DPRD, pun jumlah suara pemilih. Ada yang memasang tarif dari Rp 500 juta per kursi hingga 1 Miliar lebih per kursi. Jadi syarat bisa maju harus 5 kursi DPRD maka hitung saja, bukannya 5 kursi kali 500juta = 2,5 Miliar hanya untuk setor ke Partai Pusat…?
Pengurus partai di tingkat pusat sudah kebagian, tentu pengurus partai di daerah pun kita harus urus agar dia juga bisa bantu menggerakan mesin partainya di tingkat bawah.
Ini belum termasuk pengadaan logistik, anggaran bagi tim sukses. Belum juga terhitung porsi bagi masyarakat pemilih yang mentradisi tuntutannya untuk perlu dihargai. Kalau tidak diberikan kepadanya, pemilih kita men-judge kalau kita bukan pemimpin mereka, bukan pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang dermawan. Mereka pun pasti tidak memilih kita.
Inilah realitas politik perekrutan kepemimpinan di NTT dari waktu ke waktu.
RAKYAT NTT MEMILIH PEMIMPIN BUKAN UKURAN KUALITAS INTELEKTUAL, SPIRITUALITASNYA, MORALITASNYA, KULTURALNYA, SOSIALNYA SEHARI2, KOMITMENNYA, TETAPI BERAPA BESAR PEMBERIANNYA KEPADA ORANG PER ORANG, ORGANISASI, KELOMPOK DAN LEMBAGA DI SAAT TERJADI PROSES POLITIK.
Al hasil, setiap momentum politik perekrutan kepemimpinnan di NTT hanya memilih pemimpin yang memiliki banyak duit tetapi minim kualitasnya. Sementara calon pemimpin yang berkualitas baik tereliminasi didalam proses politik Tender Politik.
Dampak lain dari pola kepemimpinan Tender Politik ini akan melahirkan pemimpin yang korup dan tidak memiliki arah pembangunan yang jelas.
Menghadapi kondisi politik buram yang kian mentradisi ini maka perlu dilakukan EDUKASI POLITIK BERMARTABAT KELILING WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR secara terus menerus kepada masyarakat (konstituen) di semua wilayah kabupaten.
Pun pula bagai mana membangun akses ke pusat2 partai politik untuk menghilangkan tradisi perekrutan kepemimpinan dengan bertarif mahal.
Kini muncul pertanyaan baru, siapa yang mau berkorban waktu dan uang untuk membiayai semua kegiatan ini…? Ini diskusi lanjut kita.
Tentu di sini butuh pengorbanan dari Aktifis Peduli Politik Tanah Flobamora.
Oetalu, 19 Januari 2021
Lukas Onek Narek, SH., Mantan Anggota DPRD Kabupaten Lembata.
