Penjabat Bupati Lembata, Matheos Tan
LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM--Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Lembata, Drs Matheos Tan, M.M, telah mengambil langkah tegas dalam menangani permasalahan birokrasi yang telah berlangsung bertahun-tahun. Salah satunya membayar tunjangan kinerja (Tukin) ASN.
Upaya ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah, dengan tetap menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskannya saat menjadi pembina pada Apel Kesadaran yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Lembata, Senin (18/9).
Bupati Theo saat itu menyampaikan bahwa salah satu langkah penting yang diambil adalah penekanan pada pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintaj akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ini mencakup penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang harus dilakukan dengan cermat.
“Ini yang harus dipersiapkan supaya percepatan realisasi anggaran kita dapat dilakukan dengan baik, termasuk perencanaan anggaran tahun 2024,” tegasnya.
Pj Bupati Theo berharap, semua perencanaan yang diajukan melalui Pappelitbangda dan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan rencana, sehingga keputusan terkait dengan penetapan Perda APBD dapat diambil dengan tepat waktu.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang akurat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
Semua dokumen harus disiapkan dengan baik, terutama karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini tengah melakukan pemeriksaan kinerja tertentu, dengan pemeriksaan laporan keuangan dijadwalkan pada bulan Desember 2023.
“Tahapannya dimulai dari kinerja tertentu dan kemudian pemeriksaan laporan keuangan,” jelas Bupati Theo.
Karena itu, ia meminta semua pihak yang terlibat untuk bersiap dengan baik, mulai dari KPA, PPK, PPTK, Bendahara, hingga Bendahara Pembantu, untuk berkoordinasi menyiapkan laporan dan mengajukannya tepat waktu.
Selain itu, kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lembata, terkait dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Daerah (TPPD). Surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri telah diterima sejak Agustus 2023, memberikan harapan kepada ASN untuk menerima tunjangan ini.
Bupati Theo meminta semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaksana di bawahnya untuk mempersiapkan data pertanggungjawaban kinerja mereka, termasuk absensi, untuk memastikan pembayaran TPP berjalan lancar.
“TPP akan kami bayar adalah delapan bulan karena sampai dengan bulan Agustus. Dan kami rencanakan TPP tahun ini tidak ada dipotong, sampai dengan Desember dibayar penuh,” ungkapnya.
Bupati Theo juga merencanakan perubahan besar pada tahun 2024, dengan program dan cara kerja yang baru. Akan ada sebagian OPD yang tidak lagi menerima dana transfer seperti DAK ataupun DAU. OPD tersebut akan ditugaskan kepada OPD lain sesuai dengan tema tahun penyelenggaraan anggaran 2024 yang telah ditetapkan.
Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah dengan lebih efektif.
Perubahan ini menunjukkan tekad pemerintah daerah Kabupaten Lembata dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, dengan dampak positif bagi ASN dan masyarakat setempat.
(Bily Baon/Bagian Prokopim Setda Lembata)
