Monthly Archive Mei 26, 2026

ByWartaNusantara

Wakil Gubernur NTT Serahkan Bantuan Kurban, Berpesan Tingkatkan Toleransi dan Kepedulian antar Umat Beragama

Wakil Gubernur NTT Serahkan Bantuan Kurban, Berpesan Tingkatkan Toleransi dan Kepedulian antar Umat Beragama

Kupang, 26 Mei 2026

KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM—  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma menyerahkan bantuan hewan kurban (seekor sapi) dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Tahun 2026 Masehi kepada Masjid Al-Ikhlas Bonipoi pada Selasa (26/5/2026) malam.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan pemberian bantuan hewan kurban ini sebagai bentuk perhatian, toleransi yang diberikan sesama umat beragama.

“Penyerahan hewan kurban yang kita laksanakan hari ini, sebagai bentuk perhatian dan toleransi yang diberikan sesama umat beragama dalam merayakan hari raya keagamaan. Selain itu penyerahan ini sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama,”ucapnya.

Lebih lanjut Wagub Johni mengungkapkan makna kurban bukan sekadar menyembelih hewan, tetapi bagaimana sikap untuk peduli serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

“Makna kurban saat ini bukan sekedar menyembelih hewan atau hal-hal bersifat fisik, namun Kurban adalah tentang melepaskan ego, mengalahkan sifat serakah, dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Kurban juga tentang berbagi di saat kita mampu, peduli di saat orang lain kekurangan, dan berkorban untuk masa depan bersama,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wagub Johni berpesan agar momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 Masehi dapat menjadi ajang untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, serta terus memupuk hubungan yang harmonis dengan sesama manusia.

“Saya berpesan kepada segenap umat Islam bahwa momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 memberikan pelajaran penting untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta, menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia terutama kerukunan umat beragama, serta melestarikan alam lingkungan sehingga ada harmonisasi dan keseimbangan dalam menjalani hidup ini,” tutupnya.

Sementara itu, Imam Masjid Al-Ikhlas, Mahdi Salama dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan bantuan kurban yang diberikan.

“Mewakili seluruh jemaah Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Bonipoi kami ucapkan selamat datang serta ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur dan Jajaran Pemerintah Provinsi NTT yang pada malam ini berkenan hadir dan menyerahkan bantuan hewan kurban. Kegiatan ini menjadi sangat bermakna karena hari ini juga kami melaksanakan kegiatan bonipoi bertakbir,” ucapnya.

Setelah menyampaikan sambutan, Wakil Gubernur Johni Asadoma menyerahkan bantuan hewan kurban dan diterima langsung oleh Imam Masjid didampingi oleh Ketua Yayasan dan beberapa Jemaah Masjid Al-Ikhlas.

***(Siaran Pers Biro Adminsitrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Penulis: Charles Gunawan
Foto: Hosea Huru)

ByWartaNusantara

Bupati Lembata Dukung Penuh Ekspansi Jagung Industri LKARI

Bupati Lembata Dukung Penuh Ekspansi Jagung Industri LKARI

LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM—  Pemerintah Kabupaten Lembata menyatakan dukungan penuh terhadap rencana ekspansi Lembaga Kajian dan Advokasi Rakyat Indonesia (LKARI) dalam pengembangan pertanian jagung hibrida. Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Lembata, Selasa (26/5/2026).

Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq yang didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Yohanes Berchmans Daniel Dai serta sejumlah Kepala OPD teknis, menerima langsung kedatangan Direktur LKARI, dr. Novi beserta tim. Pertemuan ini menjadi langkah awal penjajakan kerjasama strategis untuk memaksimalkan potensi daerah.

Menurut Bupati Kanis Tuaq, inisiatif yang dibawa LKARI sangat sejalan dengan visi misi pemerintah daerah melalui program unggulan Nelayan Tani Ternak (NTT). Program ini menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya alam.

“Kami melihat potensi yang sangat besar dan program ini sangat relevan dengan apa yang sedang kami perjuangkan untuk kemajuan Lembata. Oleh karena itu, kami dukung penuh langkah LKARI masuk dan berkontribusi di daerah ini,” ujar Bupati.

Siapkan Lahan dan Target Waktu

Sebagai wujud nyata dukungan, Pemerintah Kabupaten Lembata bersedia menyediakan lahan seluas kurang lebih 10 hektar di Weipae dengan durasi tiga kali masa tanam, serta 5 hektar di wilayah Bean untuk satu kali masa tanam. Lahan-lahan ini dinilai memiliki kesuburan yang baik untuk pengembangan komoditas jagung.

Bupati juga menekankan target waktu yang harus dipenuhi. “Kita sepakati, ekspansi dan penanaman harus sudah mulai dilaksanakan pada periode Juni-Juli 2026,” tegasnya.

Pemerintah juga berkomitmen membantu persiapan teknis di lapangan, mulai dari penyediaan bibit awal hingga pendampingan melalui tenaga penyuluh pertanian.

Selain itu, Pemkab Lembata saat ini juga tengah mempersiapkan lahan klaster Botani seluas sekitar 200 hektar untuk musim tanam tahun ini, yang akan semakin memperkuat ekosistem pertanian di daerah tersebut.

Jawaban Atas Kemiskinan dan Pengangguran

Sementara itu, Direktur LKARI dr. Novi menjelaskan bahwa kehadiran lembaganya di Lembata merupakan bagian dari upaya strategis mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. LKARI menargetkan pemanfaatan lahan-lahan tidur yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

“Kemiskinan adalah tantangan utama kita. Melalui gerakan ‘Taman Jagung Panen Ternak dan Lawan Kemiskinan’, kami ingin mengubah lahan tidur menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat,” jelas dr. Novi.

LKARI sebelumnya telah memiliki rekam jejak dalam program serupa di Kabupaten Flores Timur, tepatnya di Tanjung Bunga dan Adonara. Kini, Lembata dipandang memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut.

Tindak Lanjut MoU

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, Bupati telah memerintahkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk segera mempersiapkan naskah perjanjian kerjasama (MoU) yang akan memuat poin-poin teknis dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pemerintah daerah juga menegaskan akan memantau keseriusan mitra agar program ini benar-benar memberikan dampak nyata. Begitupun sebaliknya, LKARI berharap kerjasama nanti akan saling menguntungkan.

“Kami harap kerjasama ini saling menguntungkan dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Lembata,” tutup dr. Novi.   ***(Prokompimkablembata)

ByWartaNusantara

Hadiri Puncak Perayaan HUT ke-76 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Gubernur Melki Gaungkan Pesan Damai dan Toleransi di Tengah Keberagaman Umat

Hadiri Puncak Perayaan HUT ke-76 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Gubernur Melki Gaungkan Pesan Damai dan Toleransi di Tengah Keberagaman Umat

Alor, 25 Mei 2026

ALOR : WARTA-NUSANTARA.COM—  Perayaan puncak Hari Ulang Tahun ke-76 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di GMIT Pola Tribuana Kalabahi, Senin (25/5/2026), menjadi panggung penegasan pentingnya menjaga perdamaian, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan momentum HUT PGI di Kabupaten Alor tidak sekadar agenda seremonial gereja, tetapi menjadi pesan nasional bahwa daerah kepulauan dan wilayah perbatasan tetap memiliki posisi penting dalam perjalanan gereja dan pembangunan bangsa.

“Bagi kami di NTT, perayaan HUT PGI di Alor ini bukan cuma agenda gereja. Ini adalah kehormatan dan pesan bahwa daerah kepulauan, daerah perbatasan yang jauh dari pusat kekuasaan tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan gereja dan perjalanan bangsa,” kata Melki dalam sambutannya.

Perayaan yang dihadiri peserta dari berbagai daerah di Indonesia itu juga diwarnai keterlibatan lintas agama, pertunjukan budaya, seminar, hingga kegiatan ekonomi rakyat. Melki menyebut Alor menjadi gambaran nyata Indonesia yang majemuk karena masyarakatnya hidup dalam keberagaman agama dan budaya yang harmonis.

“Alor menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan alasan untuk saling menjauh,” ujarnya.

Melki mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas sosial di Alor dan NTT di tengah tantangan sosial yang pernah muncul beberapa waktu terakhir. Ia menilai energi masyarakat tidak boleh lagi dihabiskan untuk konflik, tetapi diarahkan bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama.

Ia bahkan menyinggung hasil penelitian yang menyebut salah satu penyebab ketertinggalan NTT adalah tingginya energi masyarakat yang habis untuk konflik dibanding membangun persatuan.

“Kalau damai terjaga, pembangunan berjalan baik. Jangan sampai energi dan anggaran habis hanya untuk menyelesaikan konflik,” kata Melki.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat menjaga suasana damai pasca kegiatan PGI di Alor.

“Saya berharap damai yang dibangun lewat HUT PGI ini terus menyertai Alor dan NTT,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Melki juga menekankan gereja memiliki peran strategis bukan hanya dalam urusan spiritual, tetapi juga pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga penguatan moral masyarakat.

“Gereja hadir ketika masyarakat membutuhkan pendidikan, ketika orang sakit perlu dilayani, ketika keluarga miskin perlu dikuatkan, dan ketika bangsa membutuhkan suara nurani,” katanya.

Menurut Melki, pelaksanaan sidang dan HUT PGI di Alor menjadi momentum memperkuat kontribusi gereja dalam menjawab berbagai persoalan sosial di Indonesia. Ia menilai rangkaian kegiatan yang digelar selama beberapa hari terakhir memperlihatkan gereja hadir langsung di tengah masyarakat.

Rangkaian kegiatan itu meliputi sidang gereja, pameran UMKM, seminar kelautan, pentas budaya lintas agama, wisata rohani, hingga keterlibatan masyarakat dalam penyediaan penginapan dan pelayanan peserta.

Melki secara khusus menyoroti seminar teknologi kelautan yang digelar dalam rangkaian kegiatan PGI. Ia menilai tema kemaritiman penting bagi NTT sebagai provinsi kepulauan.

“Laut bukan hanya ruang ekonomi dan transportasi, tetapi juga ruang hidup, ruang budaya, dan bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Melki juga mempromosikan program penguatan ekonomi kerakyatan yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi NTT melalui pengembangan produk unggulan desa, sekolah, dan komunitas.

Ia menjelaskan konsep “One Village One Product”, “One School One Product”, dan pengembangan ruang pemasaran produk UMKM lokal sedang didorong agar produk-produk masyarakat NTT memiliki nilai ekonomi lebih besar.

“Kami ingin produk UMKM NTT bisa tampil di tempat-tempat yang terhormat dan menjadi kebanggaan daerah. Setiap desa minimal punya satu produk unggulan, sekolah juga punya produk unggulan,” ujarnya.

Menurut Melki, kegiatan PGI yang menghadirkan pameran UMKM menjadi kesempatan penting memperkenalkan potensi ekonomi masyarakat Alor dan NTT kepada peserta dari seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pdt. Jacklevyn Manuputty mengatakan PGI membawa pulang pengalaman penting tentang kehidupan toleransi, persaudaraan lintas iman, dan relasi masyarakat pesisir dengan alam serta laut selama enam hari kegiatan berlangsung di Alor.

“Kami datang, kami dengar, kami rasakan, dan kami membawa pulang nilai-nilai persaudaraan serta cinta kasih yang luar biasa dari Alor,” kata Jacklevyn.

Ia menyebut masyarakat Alor memberi pelajaran penting bahwa kehidupan keberagaman tidak cukup dibicarakan, tetapi harus dihidupi dalam keseharian.

Menurutnya, pengalaman tinggal bersama warga membuat peserta merasakan langsung kehidupan masyarakat Alor yang sederhana namun kuat dalam menjaga persaudaraan.

“Event gereja bukan ruang pertemuan elit, tetapi harus menjadi ruang perayaan umat,” ujarnya.

Jacklevyn juga menyoroti pentingnya perhatian gereja terhadap isu kemaritiman, krisis ekologi, dan kehidupan masyarakat pesisir. Ia menyebut Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia harus kembali memandang laut sebagai ruang kehidupan bersama, bukan sekadar wilayah ekonomi.

“Kami datang ke Alor untuk belajar bagaimana masyarakat pesisir memaknai laut sebagai sumber kehidupan dan ruang persaudaraan,” katanya.

Selain itu, Jacklevyn mengingatkan tantangan global yang sedang dihadapi dunia, mulai dari krisis iklim, konflik global, persoalan pangan, hingga ancaman disinformasi akibat perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan.

“Kebenaran hari ini sering ditentukan algoritma dan jumlah pengikut media sosial, bukan lagi oleh substansi kebenaran itu sendiri,” ujarnya.

Ia berharap gereja tetap menjadi ruang yang menjaga nilai kemanusiaan, kejujuran, dan perdamaian di tengah perubahan zaman.

Wakil Ketua Majelis Sinode Harian Gereja Masehi Injili di Timor Pdt. Saneb Y. Ena Blegur mengatakan masyarakat Alor berhasil menunjukkan praktik toleransi yang hidup dan nyata selama pelaksanaan sidang serta perayaan HUT PGI.

“Di Alor toleransi tidak diseminarkan dan tidak di-workshop-kan, tetapi dihidupi,” kata Saneb.

Ia menyebut masyarakat menerima peserta bukan sekadar sebagai tamu, melainkan keluarga. Banyak warga membuka rumah untuk tempat tinggal peserta selama kegiatan berlangsung.

Menurutnya, kebersamaan yang terbangun selama kegiatan memperlihatkan wajah gereja yang dekat dengan masyarakat dan kehidupan sehari-hari.

“Kami percaya peserta pulang bukan hanya membawa dokumen persidangan, tetapi juga membawa energi baru tentang persaudaraan dan keutuhan ciptaan,” ujarnya.

Perayaan HUT ke-76 PGI di Alor juga diisi pertunjukan seni budaya, tarian lego-lego, keterlibatan lintas agama, serta partisipasi pelaku UMKM lokal yang memperlihatkan kuatnya relasi sosial masyarakat pesisir di Kabupaten Alor.

***(Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Penulis – Foto :Yoseph Purek)

ByWartaNusantara

Listrik Padam Massal Serentak, Pengusaha Kolam Ikan Alami Kerugian Besar

Listrik Padam Massal Serentak, Pengusaha Kolam Ikan Alami Kerugian Besar

SUMATERA UTARA : WARTA-NUSANTARA.COM—-  Fenomena black out (mati listrik massal) pada jumat malam dilaporkan terjadi secara serentak di wilayah sumtara utara , aceh , sumatra barat , riau , jambi , dan lampung .

Dampaknya kolam ikan Kenzi Berkah Semesta Farm Madina, yang berada di jalan stadion desa Sarak Matua, kecamatan panyabungan , kabupaten Mandailing Natal , sumatra utara mengalami kerugian yang sangat besar .

Pemadaman listik yang trjadi secara berturut – turut beberapa hari yang lalu menyebabkan 12 kolam ikan di tambak Kenzi Berkah Semesta Farm Madina mati . Padamnya listrik mengakibatkan aerator yang merupakan mesin penghasil gelembung dalam Kolam terpal tak berfungsi .

Ketika aerator mati, maka tak adanya gelembung udara di dalam kolam terpal dan tak adanya siklus air . Keadaan ini menyebabkan ratusan kilo ikan mati hingga peternak ikan Kenzi Berkah Semesta Farm Madina mengalami kerugian yang tidak sedikit .

“Akibat dari dampak padamnya listrik hampir semua ikan di dalam kolam kami mati ” ungkap pak lek karyawan kenzo farm kepada wartawan , senin (25/05).

Pak lek menyebutkan jumlah ikan yang mati mencapai ratusan kilo .

“Ikan yang mati banyak , baik yang kualitas siap untuk di pasarkan maupun yang ukuran menunggu untuk di panen , ”

Kerugian pun mencapai sekitar delapan puluh juta akibat pemadaman yang terjadi pada jumat lalu .
(Magrifatulloh).

ByWartaNusantara

Pegawai RS Bukit Lewoleba di PHK, Mediasi Berakhir Damai : Haknya telah dibayar Yayasan Papa Miskin 

Pegawai RS Bukit Lewoleba di PHK, Mediasi Berakhir Damai : Haknya Telah dibayar Yayasan Papa Miskin

Kuasa hukum Agustina Sabu Beda memberi keterangan usai perundingan bipartit dengan Yayasan Papa Miskin Keuskupan Larantuka di Lewoleba. (Foto/ Bernad Nara)
LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM—   Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara manajemen RS Bukit Lewoleba dan mantan pegawai Agustina Sabu Beda akhirnya berakhir damai melalui mediasi Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur.Proses mediasi dipimpin Mediator Hubungan Industrial NTT, Yeskiel Mborosetelah sebelumnya para pihak menjalani sidang bipartit sejak 5 Februari 2026. Karyawan tersebut tetap diberhentikan, namun Haknya telah dibayar oleh Yayasan Papa Miskin Lewoleba.
Sengketa kemudian berlanjut ke mediasi tripartit karena tidak tercapai kesepakatan mengenai perhitungan hak pekerja.Kuasa hukum pekerja, Matheus Mamun Sare, menjelaskan substansi mediasi mencakup alasan PHK serta perhitungan hak-hak pekerja yang belum dipenuhi pihak yayasan.“Dalam mediasi ketiga, kami meminta yayasan membuktikan dasar PHK terhadap klien kami dan menghitung seluruh hak pekerja secara terbuka,” kata Matheus dalam forum mediasi.Dalam proses mediasi, pihak Yayasan Papa Miskin Keuskupan Larantuka disebut tidak dapat membuktikan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Agustina Sabu Beda sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yayasan dan surat skorsing sebelumnya.

Perselisihan paling alot terjadi pada perhitungan upah lembur terkait pekerjaan tambahan administrasi akreditasi rumah sakit. Meski demikian, pekerja akhirnya memilih menyudahi tuntutan tersebut demi tercapainya perdamaian.

Selama bekerja di RS Bukit Lewoleba, Agustina diketahui merangkap sejumlah tugas, mulai dari kepala bidang penunjang medik hingga pekerjaan administrasi akreditasi lintas bidang.

“Kadang baru beberapa menit tiba di Lamahelan, telepon sudah masuk meminta Aty kembali bekerja di rumah sakit,” kata Ida, anggota keluarga Agustina, saat ditemui wartawan beberapa hari lalu.

Menurut keluarga, Agustina hampir tidak pernah menikmati hari libur maupun cuti karena sering dipanggil kembali bekerja, termasuk pada hari raya.

Kuasa hukum pekerja juga menyoroti dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di lingkungan rumah sakit, mulai dari pembayaran upah di bawah standar hingga lembur tanpa surat perintah resmi.

Pekerjaan lembur disebut lebih sering diberikan melalui pesan WhatsApp dengan pendekatan emosional kepada pekerja.

Dalam mediasi itu, mediator Disnakertrans NTT juga menemukan dugaan tumpang tindih penerapan aturan ketenagakerjaan di RS Bukit Lewoleba yang berada di bawah Yayasan Papa Miskin Keuskupan Larantuka.

Temuan tersebut muncul setelah status rumah sakit disebut dikategorikan sebagai usaha kecil menengah meski memiliki sekitar 108 pekerja aktif.

Kasus ini menjadi perhatian karena membuka dugaan persoalan perlindungan hak pekerja di sektor layanan kesehatan berbasis yayasan keagamaan di Kabupaten Lembata. ***(RN/WN-01)

ByWartaNusantara

Di Balik Harlah Fatayat NU: Data LKP3A Bicara, Kekerasan Perempuan-Anak di Lembata Menguak Fakta Pahit

Di Balik Harlah Fatayat NU: Data LKP3A Bicara, Kekerasan Perempuan-Anak di Lembata Menguak Fakta Pahit

LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM—  Peringatan Hari Lahir ke-76 Fatayat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, tak hanya diwarnai seremoni peluncuran Rumah Produksi Tenaga Kerja Mandiri dan peresmian RA Qurrata A’yun.

Di balik agenda organisasi perempuan muda NU itu, muncul fakta yang mengusik: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lembata masih terjadi dan membutuhkan perhatian serius lintas pihak.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Goris Keraf, Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata, Minggu (24/5/2026), pengurus Sahabat PC Fatayat NU Lembata menggelar penguatan organisasi bagi kader cabang hingga ranting.

Namun forum tersebut berkembang menjadi ruang refleksi atas persoalan sosial yang selama ini kerap tersembunyi di balik tembok rumah tangga.

Ketua LKP3A Fatayat NU Lembata, Nurhayati Kasman, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 lembaganya menangani sedikitnya 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan pada Mei 2026, lembaga itu kembali menerima laporan kasus kekerasan seksual yang kini sedang didampingi.

“Korban bukan hanya membutuhkan proses hukum, tetapi juga pendampingan psikologis dan rasa aman,” kata Nurhayati dalam sesi penguatan organisasi tersebut.

Melalui Lembaga Konsultasi dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP3A), Fatayat NU Lembata menyediakan layanan konseling, pendampingan hukum, hingga rumah aman bagi korban kekerasan. Program itu dijalankan bekerja sama dengan program inklusi pencegahan pernikahan anak.

Fenomena yang diungkap Fatayat NU Lembata itu sejalan dengan perhatian nasional terhadap meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender dan seksual terhadap perempuan dan anak.

Dalam sejumlah forum nasional Harlah ke-76 Fatayat NU, isu perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian utama organisasi.

Ketua Umum PP Fatayat NU bahkan menegaskan bahwa kader Fatayat memiliki tanggung jawab strategis dalam pendampingan korban kekerasan serta penguatan perlindungan perempuan dan anak di daerah.

Di Lembata, persoalan itu terasa dekat dengan realitas masyarakat. Minimnya akses layanan pendampingan profesional, keterbatasan edukasi hukum, serta masih kuatnya budaya diam dalam kasus kekerasan domestik menjadi tantangan tersendiri.

Tidak hanya isu hukum, Fatayat NU Lembata juga menyoroti kesehatan reproduksi perempuan dan remaja. Ismiati, bidan yang bertugas di Puskesmas Lamaau, Kecamatan Ile Ape Timur, memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak usia dini.

Dalam pemaparannya, Ismiati mengingatkan masyarakat agar lebih selektif terhadap penggunaan produk kesehatan dan tidak mudah terpengaruh promosi yang belum terjamin kualitas maupun keamanan medisnya.

Menurut dia, edukasi kesehatan reproduksi masih menjadi pekerjaan besar di wilayah pedesaan karena sebagian masyarakat belum memiliki akses informasi yang memadai.

Menurut penyampaian Ketua PC Fatayat NU, Bunda Yuni Damayanti, Fatayat NU Lembata sendiri memiliki tujuh bidang kerja organisasi yang mencakup aspek hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan.

Penguatan organisasi kali ini disebut Ketua Damayanti sebagai upaya memperkuat kapasitas kader agar tidak hanya aktif dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga mampu menjadi pendamping sosial di tengah masyarakat.

Di tengah meningkatnya perhatian nasional terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak, langkah Fatayat NU Lembata memperkuat fungsi advokasi dinilai menjadi sinyal bahwa organisasi masyarakat sipil mulai mengambil peran yang lebih aktif di daerah.

Namun pertanyaan besarnya tetap mengemuka: sejauh mana negara hadir dalam memastikan perempuan dan anak di daerah terpencil memperoleh perlindungan yang layak?

Bagi sebagian peserta kegiatan, Harlah Fatayat NU tahun ini bukan sekadar momentum organisasi. Ia berubah menjadi pengingat bahwa di balik perayaan dan seremoni, masih ada persoalan sosial yang terus meminta untuk diselesaikan bersama.  ***(BB/WN-01)

ByWartaNusantara

Berdaya dan Mendunia: Fatayat NU Lembata Launching Rumah Produksi & RA Qurrata A’yun

Berdaya dan Mendunia: Fatayat NU Lembata Launching Rumah Produksi & RA Qurrata A’yun

LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM—   Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lembata meluncurkan Rumah Produksi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan meresmikan RA Qurrata A’yun dalam rangka peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-76, Minggu (24/5/2026).

Peresmian yang berlangsung di Auditorium Goris Keraf, Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata itu ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua PC Fatayat NU Lembata, Yuni Damayanti.

Kegiatan ini dihadiri pengurus Fatayat NU dari tingkat cabang, Pimpinan Anak Cabang (PAC), hingga ranting, tokoh agama, serta perwakilan lembaga keagamaan dan organisasi perempuan di Lembata.

Hadir pula Ketua PC NU Kabupaten Lembata, Abah Muktar Sarabiti, Kepala KUA Nubatukan, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Lembata, Ketua Bunda PAUD Kabupaten Lembata Ny. Ursula Surat Bayo, serta Ketua BKMT Lembata Ny. Nurmila Nasir.

Dalam sambutannya, Yuni Damayanti menegaskan bahwa peluncuran Rumah Produksi TKM dan peresmian RA Qurrata A’yun merupakan hasil konkret kerja kolektif kader Fatayat NU, khususnya dari Bidang Ekonomi serta Bidang Pendidikan dan Pengkaderan.

“Ini bukan sekadar seremoni, tetapi buah dari kerja-kerja organisasi yang ingin menghadirkan manfaat nyata bagi perempuan dan anak-anak di Lembata,” ujarnya.

Ia menjelaskan, RA Qurrata A’yun sebagai lembaga pendidikan anak usia dini merupakan hasil kerja Bidang Pendidikan dan Pengkaderan, dan telah siap beroperasi pada tahun ajaran baru dengan proses penerimaan peserta didik yang segera dibuka.

Sementara Rumah Produksi difokuskan pada pengembangan ekonomi perempuan melalui pengolahan hasil perikanan lokal seperti abon dan produk turunan ikan lainnya.

Mengusung tema nasional Harlah ke-76, “Berdaya, Berdampak dan Mendunia”, Fatayat NU Lembata menjadikan momentum ini sebagai pijakan memperkuat peran organisasi di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Di sisi lain, Yuni juga mengungkapkan bahwa masa kepengurusan PC Fatayat NU Lembata periode 2021–2026 akan segera berakhir. Ia menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan sebagai bagian dari keberlanjutan organisasi.

“Kepemimpinan di Fatayat memiliki batas usia maksimal 40 tahun. Karena itu, estafet kepemimpinan harus disiapkan dengan baik agar organisasi tetap berjalan dan berkembang,” katanya.

Ia menambahkan, penguatan struktur organisasi juga terus dilakukan. Saat ini, terdapat enam PAC Fatayat NU yang telah terbentuk, yakni di Kecamatan Buyasuri, Omesuri, Nubatukan, Ile Ape, Ile Ape Timur, dan Nagawutun. Selain itu, terdapat tiga ranting aktif di Desa Lebewala, masing-masing di Dusun Wateng, Watanlolon, dan Wowong.

Sebelum kegiatan launching, pada hari yang sama Fatayat NU Lembata juga menggelar agenda penguatan kelembagaan bersama seluruh PAC dan ranting. Salah satu yang diperkenalkan adalah Lembaga Konsultasi dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP3A) Fatayat NU Lembata.

Ketua LKP3A, Nurhayati Kasman, menjelaskan bahwa sejak 2025 lembaga tersebut telah menangani sedikitnya 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saat ini, LKP3A juga tengah mendampingi kasus kekerasan seksual berdasarkan laporan tertanggal 18 Mei 2026.

“LKP3A menyediakan layanan konseling, pendampingan hukum, serta rumah aman bagi korban. Kami juga bekerja sama dalam program inklusi untuk pencegahan pernikahan anak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua NU Lembata, Abah Muktar Sarabiti dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kiprah Fatayat NU Lembata dalam pembangunan sosial keagamaan di daerah.

“Banyak hal yang telah mereka kerjakan untuk kepentingan umat, masyarakat Lembata, serta bangsa dan negara. Ini adalah kerja nyata yang patut diapresiasi,” katanya.

Ia juga menilai kehadiran RA Qurrata A’yun sebagai langkah strategis dalam membangun generasi muda sejak usia dini. Menurutnya, seluruh sarana dan prasarana yang telah tersedia perlu dijaga dan dimanfaatkan secara optimal.

“Pendidikan anak usia dini adalah fondasi penting. Karena itu, seluruh fasilitas yang ada harus dipelihara dengan baik, dan proses pendidikan harus dijalankan secara serius dan bertanggung jawab,” ujar Muktar.

Kegiatan ditutup dengan tausiyah yang disampaikan oleh Kepala KUA Nubatukan, Ustad Asadullah, yang mengajak seluruh kader Fatayat NU untuk terus menjaga semangat pengabdian dan memperkuat peran dalam kehidupan sosial keagamaan.

Peluncuran Rumah Produksi dan peresmian RA Qurrata A’yun ini menjadi penanda arah baru gerakan Fatayat NU Lembata yang tidak hanya berfokus pada penguatan organisasi, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas pendidikan berbasis komunitas.

Di tengah keterbatasan wilayah kepulauan, inisiatif ini diharapkan menjadi model penguatan peran perempuan muda dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lembata. ***(BB/WN-01)

ByWartaNusantara

Gubernur Melki Laka Lena Apresiasi Mahasiswa, Aspirasi Santun Berhasil Hadirkan Wapres ke Wilayah Amfoang

Gubernur Melki Laka Lena Apresiasi Mahasiswa, Aspirasi Santun Berhasil Hadirkan Wapres ke Wilayah Amfoang

Kupang, 25 Mei 2026

KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM—  Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa asal Amfoang yang dinilainya berhasil menyampaikan aspirasi secara santun hingga mendorong kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka ke wilayah Amfoang pada Jumad, 22 Mei lalu.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki Laka Lena saat memberikan arahan pada Apel Bersama ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Senin (25/5/2026).

“Karena adik-adik mahasiswa itulah kemudian Pak Wapres ke Amfoang. Jadi kejadian beliau ke Amfoang kemarin itu memang karena aspirasi dari adik-adik mahasiswa. Mereka santun menyampaikan aspirasi dan itu mengantarkan Wapres ke Amfoang. Tempat yang bahkan menteri sekalipun saya belum pernah dengar ke sana, tapi Wapres sampai ke Amfoang hanya karena unjuk rasa yang disampaikan secara santun oleh adik-adik mahasiswa,” ujar Melki.

Gubernur Melki Laka Lena menyaksikan langsung bagaimana para mahasiswa asal Amfoang menyampaikan aspirasi dengan tenang, santun, dan terukur kepada Wapres Gibran di Bundaran Adipura Kupang pada Kamis (21/5/2026). Wapres yang sebelumnya hanya memiliki agenda kunjungan ke Rote menambahkan agenda kunjungannya ke wilayah Amfoang usai menerima aksi para mahasiswa tersebut.

“Saya menyaksikan dari dekat, adik-adik mahasiswa dari Amfoang menyampaikan dengan sangat santun kepada Wapres dan akhirnya beliau memutuskan menambahkan agenda kunjungannya ke sana,” katanya.

Menurut Melki, kunjungan Wakil Presiden ke Amfoang menjadi momentum penting karena pemerintah pusat dapat melihat langsung berbagai kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Ia berharap, pasca kunjungan itu, percepatan pembangunan di Amfoang dapat segera dilakukan, terutama terkait infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, distribusi BBM, dan penguatan ekonomi masyarakat.

“Beliau melihat langsung kondisi Amfoang dan kita berharap agar setelah kunjungan ini, percepatan pembangunan di Amfoang bisa segera dilakukan dengan baik karena aspirasi terkait infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, BBM, ekonomi rakyat, dan berbagai persoalan lainnya sudah dicatat dengan baik,” ujar Melki.

Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh jajaran akan menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut melalui koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait.

“Nanti saya, Pak Wagub, dan seluruh jajaran harus memastikan bahwa kunjungan ini punya makna dan dampak nyata bagi masyarakat. Satu hal penting dari kunjungan pak Wapres ini akan sangat memudahkan kita untuk memfollow up, menindaklanjuti apa yang menjadi catatan dari masyarakat”, ujarnya.

Menurutnya, kunjungan Presiden maupun Wakil Presiden ke daerah sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat tindak lanjut program pembangunan karena berbagai aspirasi masyarakat telah didengar langsung oleh pemerintah pusat.

“Kalau Wapres sudah hadir di NTT dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, itu sangat memudahkan kita sebagai pimpinan daerah untuk memastikan dukungan dari pusat menjadi lebih mudah,” ujarnya.

Melki juga menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa yang dinilainya ikut membantu memperjuangkan percepatan pembangunan di NTT melalui cara-cara yang santun dan konstruktif.

“Sekali lagi kita berterima kasih bahwa bukan hanya pemerintah yang terus bekerja tapi saya sebagai saksi mata melihat langsung betapa peran adik-adik mahasiswa juga cukup membantu kita di pemerintah ini untuk bisa mempercepat proses pembangunan di daerah ini,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa dan generasi muda agar budaya menyampaikan aspirasi secara santun tetap terjaga.

“Ternyata bukan soal cara berekspresi yang keras, tetapi adik-adik dari Amfoang menunjukkan bahwa pesan yang lembut, terukur, tenang, dan santun justru berdampak besar hingga mampu menghadirkan pak Wapres di Amfoang,” tegas Melki.

Dalam arahannya, Gubernur juga menyinggung dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di NTT yang menurutnya terus mengalir dalam berbagai sektor strategis.

Ia menyebut kunjungan Wakil Presiden ke Rote dan Amfoang menjadi momentum penting untuk memperkuat dukungan pusat terhadap pengembangan potensi daerah dan berbagai program pembangunan di NTT.

“Kami berharap dengan dukungan yang baik dari pemerintah pusat, kita semua tetap semangat karena dukungan dari pusat tidak henti-hentinya untuk NTT,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur kembali mengingatkan pentingnya disiplin ASN dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa mulai Juni 2026, ASN yang terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang jelas akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membangun kedisiplinan aparatur sekaligus memastikan pelayanan publik kepada masyarakat berjalan maksimal.

***(Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Penulis: Baldus Sae
Foto: Nuel – Hosea
Video: Riky Nengga)

ByWartaNusantara

RUPS Bank NTT : Tetapkan Direktur Kepatuhan, Siapkan KUR Rp 350 Miliar, dan Pekerja Migran Rp 50 Miliar

RUPS Bank NTT : Tetapkan Direktur Kepatuhan, Siapkan KUR Rp 350 Miliar, dan Pekerja Migran Rp 50 Miliar

Gubernur NTT, Melki Laka Lena saat memberikan keterangan usai RUPS Bank NTT di Kantor Gubernur NTT, Minggu (24/5)Kredit: Dok. HighlightNTT/EB

KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM—    Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) digelar di lantai empat Kantor Gubernur NTT, Minggu (24/5/2026). Rapat berlangsung mulai pukul 13.00 WITA hingga 20.50 WITA.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena saat memberikan keterangan usai RUPS Bank NTT di Kantor Gubernur NTT, Minggu (24/5)Kredit: Dok. HighlightNTT/EB

Kepada wartawan, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan hasil RUPS terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank NTT yang mencapai Rp350 miliar.

Gubernur Melki mengatakan, total KUR tersebut terbagi menjadi Rp50 miliar untuk pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTT dan Rp300 miliar untuk kredit usaha produktif bagi pelaku usaha ultra mikro, kecil, dan menengah.

“Teman-teman yang mau KUR silahkan ke Bank NTT, karena kita sudah punya KUR sekarang Rp350 miliar, yang terbagi untuk pekerja migran Rp50 miliar, jadi sekarang pekerja-pekerja migran asal NTT, silahkan berkomunikasi dengan Bank NTT, ada KUR Rp50 miliar di sana, dan Rp300 miliarnya itu untuk KUR, baik itu untuk ultra-mikro, dan juga untuk kecil-kecil menengah,” ujar Melki.

Ia menegaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki usaha produktif namun mengalami kendala dalam mengakses layanan perbankan.

“Jadi Rp350 miliar terbagi Rp50 miliar untuk PMI, dan Rp300 miliar untuk KUR produktif. Dan KUR kalau habis, dipasti akan diusul lagi untuk kita pakai,” katanya.

Gubernur juga mengajak masyarakat di berbagai wilayah NTT untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan melalui Bank NTT.

“Jadi sekali lagi teman-teman wartawan, teman-teman NTT, di berbagai tempat di NTT, silahkan kalau yang punya usaha-usaha produktif, yang ternyata perbankan yang sulit, silahkan melalui Bank NTT. Tadi sudah juga disampaikan oleh semua kepala daerah dan juga diatensi khusus,” tambahnya.

Sementara dalam RUPS Luar Biasa, para pemegang saham menyepakati sejumlah perubahan sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk penyesuaian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.

Jumlah direksi dan komisaris yang sebelumnya ditetapkan tujuh direksi dan lima komisaris, kembali disesuaikan menjadi lima direksi dan tiga komisaris.

Selain itu, RUPS juga memutuskan pemberhentian dengan hormat Direktur Kepatuhan sebelumnya, Chris Adoe, dan menunjuk Revi Adiana Silavati sebagai Direktur Kepatuhan yang baru setelah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan OJK.

“Ibu Revi dari Bank Jatim sudah diterima atau lulus di OJK dan disetujui dalam RUPS luar biasa menjadi Direktur Kepatuhan menggantikan Chris Adoe,” kata Melki.

Ia menambahkan, Revi Adiana Silavati memiliki pengalaman sekitar 30 tahun di dunia perbankan.

RUPS juga menyepakati pengusulan Rita Wuisan sebagai calon Komisaris Independen untuk melengkapi jajaran komisaris independen Bank NTT.

Selain perubahan struktur manajemen, RUPS turut menyepakati perubahan status perusahaan menjadi Perseroda dengan nama Bank NTT Perseroda sesuai rekomendasi Kementerian Dalam Negeri dan hasil konsultasi bersama DPRD Provinsi NTT.  ***(*/WN-01)

ByWartaNusantara

Diduga Rangkap Jabatan, ASN yang Kini Jadi Pj Kades Akui Pernah Menjadi Anggota BPD

Diduga Rangkap Jabatan, ASN yang Kini Jadi Pj Kades Akui Pernah Menjadi Anggota BPD

MADINA : WARTA-NUSANTARA.COM—  Dugaan rangkap jabatan yang melibatkan seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, menjadi perhatian setelah muncul informasi terkait status ganda dalam pemerintahan desa.

Sosok berinisial A disebut menjabat sebagai ASN di Kantor Camat Tambangan sekaligus pernah tercatat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lumban Pasir dan kini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Pastap Julu, Kecamatan Tambangan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, media melakukan konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan guna memastikan status administrasi dan kronologi jabatan yang dijalani.

Dalam jawaban konfirmasi kepada wartawan, A membenarkan dirinya saat ini berstatus sebagai ASN sekaligus menjabat sebagai Pj Kepala Desa Pastap Julu.

“Memang benar saat ini saya Pj Kepala Desa Pastap Julu berstatus ASN sebagai staf di Kantor Camat Tambangan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Terkait dugaan dirinya masih menjabat sebagai anggota BPD Desa Lumban Pasir, A menyatakan telah mengundurkan diri dari keanggotaan BPD sejak 2 Januari 2026.

“Saya sudah mengundurkan diri dari anggota BPD Desa Lumban Pasir tertanggal 2 Januari 2026,” tulisnya.

Saat dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai kronologi jabatan, termasuk sejak kapan berstatus ASN, masa aktif sebagai anggota BPD, hingga waktu penunjukan sebagai Pj Kepala Desa, yang bersangkutan tidak memberikan penjelasan rinci.

Namun demikian, A mengirimkan foto surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD dan menyatakan sejak mengundurkan diri dirinya tidak lagi aktif sebagai anggota BPD Desa Lumban Pasir.

“Sejak saya mengundurkan diri dari anggota BPD Desa Lumban Pasir sampai saat ini saya tidak aktif lagi sebagai anggota BPD,” lanjutnya.

Meski begitu, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai apakah telah terbit keputusan pemberhentian resmi dari instansi berwenang maupun kapan status pengunduran diri tersebut efektif secara administratif.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggota BPD dilarang merangkap sejumlah jabatan tertentu, termasuk sebagai kepala desa, perangkat desa, pelaksana proyek desa, pengurus partai politik, anggota TNI/Polri, hingga aparatur sipil negara (ASN).

Larangan tersebut berkaitan dengan prinsip independensi lembaga desa dan pencegahan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga diketahui menegaskan bahwa ASN tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota BPD.

Di sisi lain, keberadaan anggota BPD yang kemudian menjabat sebagai Pj Kepala Desa juga menjadi perhatian karena BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Sejumlah pihak menilai persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan administratif yang lebih terang dari instansi terkait guna memastikan tidak adanya pelanggaran aturan maupun tumpang tindih kewenangan dalam pemerintahan desa.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kecamatan Tambangan maupun instansi terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi terkait status administrasi jabatan yang bersangkutan.
(Magrifatulloh&Tim).