Direktur PDAM Lembata : Silahkan Audit Jika Ada Isu Kotupsi
LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM — Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lembata, Lambertus Ola Hara, akhirnya angkat suara. Aroma tak sedap yang kembali tercium dari tubuh perusahaan air milik daerah itu tak bisa dibiarkan terus menguap menjadi spekulasi.
Dugaan korupsi, nepotisme dalam rekrutmen, dan carut-marut sistem pelaporan keuangan mencuat ke publik. Lamber, sapaan akrabnya, tak mau berlama-lama membiarkan isu ini bergulir liar.
“Kita tidak ingin isu-isu ini berkembang liar dan menjadi santapan publik tanpa dasar. Maka dari itu, saya sudah minta secara resmi dalam rapat evaluasi bersama Wakil Bupati, agar dilakukan audit investigasi,” kata Lamber, Jumat, 2 Mei 2025.
Desakan agar PDAM Lembata diaudit bukan hal baru. Beberapa elemen masyarakat sejak lama mendorong agar Inspektorat Daerah dan BPKP turun tangan. Laporan yang beredar menyebutkan dugaan kerugian mencapai Rp800 juta. Tidak hanya itu, laporan keuangan manual yang tak sinkron dengan sistem akuntansi PDAM turut memperkeruh suasana.
“Saya terbuka. Silakan BPKP dan Inspektorat masuk dan lakukan audit investigasi. Kalau ada yang salah, biar terang-benderang. Jangan sampai semua ini berubah jadi fitnah,” tegasnya.
Tudingan publik bukan hanya soal uang. Ada pula cerita tentang pelanggan yang sudah membayar biaya pemasangan meteran air secara penuh, tapi hingga kini tak juga melihat alat itu terpasang. Belum lagi bisik-bisik soal tenaga kerja yang masuk lewat jalur khusus.
Menurut Lamber, audit investigasi adalah jalan terbaik untuk menjawab keresahan masyarakat dan menguji prinsip praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang diseret dalam pusaran isu. Dirinya mengaku siap terbuka, bahkan mendorong agar langkah hukum ditempuh jika diperlukan.
“Saya memimpin dengan prinsip transparansi. Audit akan membuktikan semuanya, dan saya yakin itu akan menjadi momen penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap PDAM Lembata,” ujarnya mantap.
Langkah Lamber itu kini menunggu keberanian pemerintah daerah untuk bertindak. Sebab publik menunggu jawaban, bukan janji.
Pewarta : Sabatani
