Koalisi Masyarakat Flores Tolak Geothermal, Hak Ekosob Masyarakat Terancam JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM– Koalisi Masyarakat Flores yang terdiri dari Ch.Roy Watu Pati, Gabriel Goa, Yustinus Juang menyatakan sikap menolak proyek Geothermal karena mengakibatkan hak-hak ekosob masyarakat terancam. Koalisi Masyarakat Flores yang bermarkas di Jakarta Selatan dalam Siaran Pers yang diterima Warta-Nusantara.Com, Jumat, 1 Agustus 2025 menerangkan, Matabor proyek geothermal di daerah cincin api Flores menggugah kesadaran dan membangkitkan kepedulian . Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang lestari dan penghidupan yang layak dan berkelanjutan. Sepanjang cincin api Flores terbentang pula lahan-lahan produktif.Lahan pertanian seperti ladang,sawah, kebun kopi,coklat dan tanaman produktif seperti kemiri,cengkeh dlll.Semuanya menjadi sumber nafkah dan penghidupan masyarakat. Proyek geothermal Daratei Mataloko yang gagal, misalnya, menjadi contoh nyata serta membuka mata akan kerusakan lingkungan, lahan pertanian rusak, sumber mata air tercemar, sumber makanan bagi makluk lainnya tidak tersedia.habitat lainnya mati. Selain itu relasi sosial /masyarakat adat dengan lingkungan budaya terkoyak.kearifan lokall tanpa sandaran kemagisan . Belum lagi lumpur dari dalam yang keluar tanpa henti.Itu meninggalkan rongga pada lempengan cincin api Flores yang mengkhawatirkan Masyarakat Flores. Sehingga kami organisasi masyarakat yang peduli dengan Lingkungan hidup dan penghidupan masyarakat Flores yang lestari, tergabung dalam KOALISI MASYARAKAT FLORES TOLAK GEOTHERMAL di antaranya JPIC OFM, PADMA Indonesia, FORMMADA NTT, AMMAN FLOBAMORA dan KOMMAS NGADA mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memanggil Gubernur -Wakil Gubernur NTT dan Bupati-wakil Bupati Ngada dan Ende guna mengaudit dan membatalkan proyek geothermal di Flores. Dalam semangat yang sama dan sebangun dengan ALIANSI TERLIBAT BERSAMA KORBAN GEOTHERMAL FLORES /ALTER BKGF sudah melakukan aksi unjuk rasa Penolakan Proyek Geothermal FLores di Bajawa,Ngada. Koalisi Masyarakat Flores Tolak Geothermal berpandangan lahan proyek panas bumi:akan lebih mulia dan beradab jika lahan milik Masyarakat Adat sekitar 1000 Ha tersebut digunakan untuk lahan pertanian bagi Kedautan Pangan.Dimana pada saat sekarang ini, negara kita sedang gencar-gencar mencanangkan Kedaulatan Pangan . Sesuai pantauan, data dan kajian lapangan, tanah seluas itu merupakan lahan pertanian produktif yang menjadi sumber kehidupan keluarga sepanjang hidup mereka. Seharusnya pemerintah sedaratan Flores dan Lembata, secara khusus Kabupaten Ngada lebih kritis mendalami soal pilihan kebutuhan hidup masyarakat dan lingkungan atau membangun proyek geothermal yang sudah dapat dipastikan tidak akan memberikan kesejahteraan bagi Masyarakat di sekitarnya. Menurut elemen – elemen Masyarakat tersebut, apabila proyek geothermal dibangun semuanya, maka mereka akan kehilangan lahan pertanian ribuan hektar. ‘’Lalu kami mau hidup dimana dan makan apa. Lebih penting mana, kehidupan kami atau hidupnya proyek geothermal dan investornya. Kami harus mati karena hilangnya tanah kami, dan menghidupkan orang lain diatas tanah kami’’. KOALISI MASYARAKAT FLORES TOLAK GEOTHERMAL bersama elemen Masyarakat tersebut diatas, telah melakukan aksi unjuk rasa damai untuk menolak proyek Pembangunan geothermal di Flores khususnya Mataloko Masalah proyek Pembangunan geothermal di Flores ini sudah menjadi perhatian Badan Hak Asasi Manusia {HRC} yang berpusat di Jenewa, Swiss, dimana institusi tertinggi HAM PBB itu telah mendapat laporan dari VIVAT INTERNATIONAL, sebuah LSM Internasional yang mendapat status ECOSOC dan berafiliasi dengan Department of Global Communication [DGC], serta memiliki status sebagai Observer pada United Nation Environment Programme [UNEP] dan United Nations Framework Conventionon Climate Change [UNFCC] PBB.Bahkan Seruan juga telah disampaikan pada 25 Mei 2025 oleh Masyarakat dan Gereja Katholik di Mataloko,Ngada Flores yang memperjuangkan hak Masyarakat dari dampak buruk proyek geothermal di hadapan Diana Arango Koordinator sektor utama di Sektor Energi dan Keuangan Kantor KFW Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2025, Aliansi Terlibat Bersama Korban Geothermal Flores (ALTER BKGF) menyampaikan surat kepada Gubernur NTT perihal: Menolak Laporan Tim Satgas Pnas Bumi Flores dan Lembata. Oleh karena terancamnya hak-hak Ekosob Masyarakat, kami dari KOALISI MASYARAKAT FLORES TOLAK GEOTHERMAL menyampaikan tuntutan kepada German Development Corp KFW Jakarta: Kami meminta pimpinan German Development Corp KFW Jakarta untuk menghormati hak – hak ekosob Masyarakat Flores Meminta pimpinan German Development Corp KFW Jakarta mendengarkan suara profetis para bapak Uskup Provinsi Gerejawi Nusra ( Nusa Tenggara). *** (WN-01) Hp. 0852 12569172 Hp . 0813 60285235 HP 0812 9065 2295 Post Views: 14 Navigasi pos Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong Bebas Usai Terima Amnesti Presiden Prabowo GPKN Demo di Kantor Inspektorat Mandailing Natal: Serahkan “Surat Pengunduran Diri Palsu” Sindiran Keras
