Serap Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat Amfoang, Wapres Tekankan Percepatan Infrastruktur dan Layanan Dasar di NTT
Kabupaten Kupang, 22 Mei 2026
AMFOANG : WARTA-NUSANTARA.COM— Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan masyarakat Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/5/2026) guna menyerap berbagai aspirasi terkait infrastruktur dan layanan dasar di wilayah perbatasan tersebut.
Hadir bersama Wapres dalam dialog tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena dan Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki.
Kunjungan dan dialog Wapres bersama masyarakat Amfoang ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerataan pembangunan dan penguatan pelayanan dasar hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Presiden menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berorientasi Indonesia-sentris, dengan memastikan masyarakat di daerah perbatasan memperoleh akses yang layak terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, dan konektivitas, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Amfoang.
Wapres mengungkapkan bahwa kunjungan ke Amfoang dilakukan setelah dirinya menerima aspirasi mahasiswa saat tiba di Kupang sehari sebelumnya. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan, terutama akibat kerusakan jembatan yang menyebabkan keterisolasian sejumlah wilayah.
“Hari ini saya sebenarnya tidak ada jadwal ke Amfoang. Hari ini jadwal saya ke Pulau Rote. Tapi kemarin ketika mendarat di Kupang, saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait infrastruktur di Amfoang,” ujar Wapres.
Dalam dialog bersama warga, Wapres mencermati dampak serius dari putusnya jembatan terhadap aktivitas masyarakat, termasuk akses pendidikan dan layanan kesehatan. Ia mencontohkan adanya anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai saat berangkat sekolah, hingga risiko yang dihadapi ibu hamil akibat sulitnya akses transportasi.
“Tadi sudah kita lihat dua jembatan yang rusak. Dan saya lihat ini kerusakannya cukup parah. Saya mohon maaf sekali, setelah pulang dari sini saya janji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memberikan solusi yang terbaik untuk Bapak-Ibu semua,” ujar Wapres seraya menegaskan komitmen pemerintah untuk mencari solusi.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan lain, mulai dari keterbatasan akses BBM, belum meratanya listrik dan jaringan internet, sulitnya akses kesehatan, hingga belum optimalnya operasional rumah sakit yang telah dibangun pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Wapres memastikan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, dan Pertamina.
“Nanti kita segera koordinasi dengan Pertamina. Lalu tadi ada rumah sakit yang sebenarnya sudah dibangun tapi belum difungsionalkan. Segera kita koordinasikan juga dengan Kementerian Kesehatan,” ungkap Wapres.
Wapres juga menegaskan bahwa pembangunan nasional saat ini tidak lagi berorientasi Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris, termasuk memberikan perhatian terhadap daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar seperti Amfoang.
“Sekarang itu sudah tidak ada lagi pembangunan yang Jawa sentris. Jadi bukan Jawa saja yang dibangun, tapi Indonesia sentris. Termasuk NTT,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat Amfoang turut menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan SPBU, penyediaan listrik di desa-desa yang belum teraliri listrik, pengoperasian rumah sakit, pembangunan jembatan penghubung antarwilayah, hingga percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, warga juga menyampaikan persoalan keterbatasan air bersih serta isu perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang dinilai masih perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur NTT juga menyampaikan bahwa, dalam percepatan pembangunan NTT yang termasuk wilayah Amfoang, pemerintah provinsi telah mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait pembangunan jembatan dan beberapa ruas jalan provinsi yang diusulkan dari status jalan provinsi menjadi status jalan nasional.
“Adapun usulan alih status jalan provinsi menjadi jalan nasional yang diajukan Pemprov NTT kepada pemerintah pusat dengan total panjang ruas Jalan 1.012,76 km, meliputi ruas jalan Lintas Tengah, Barat, Utara Pulau Timor -Timor Leste (Distrik Oekusi), Lintas Selatan Pulau Timor (Distrik Covalima) Timor Leste, Lintas Utara Pulau Timor (Distrik Oekusi) – Mota’ain (Distrik Bobona) – Timor Leste, Lintas Selatan Pulau Sumba, dan Lintas Utara Pulau Flores,” urai Gubernur Melki.
Lanjut Gubernur Melki, “Ruas jalan yang diusulkan tersebut mempertimbangkan beberapa hal diantaranya : 1). Merupakan jalur strategis yang menghubungkan antar kabupaten/kota, wilayah perbatasan negara dengan Timor Leste, dan menjadi akses utama menuju pusat kegiatan ekonomi, pelabuhan, bandara, serta kawasan pariwisata prioritas, 2). Sebagian ruas jalan Provinsi masih dalam kondisi rusak berat, dengan tingkat kemantapan jalan yang masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan status agar penanganan dapat dilaksanakan secara optimal melalui dukungan Pemerintah Pusat”. Ucapnya.
“Sedangkan untuk usulan penanganan jembatan yang rusak akibat bencana banjir meliputi : 1). Pembangunan Jembatan Kapsali (panjang penanganan 100 meter, dengan kebutuhan biaya Rp. 55.000.000.000,-), 2). Pembangunan Jembatan Bipolo (panjang penanganan 25 meter, dengan kebutuhan biaya Rp. 12.753.418.000,-), 3). Pembangunan Jembatan Nunpisa (panjang penanganan 30 meter dengan kebutuhan biaya Rp. 12.339.499.000,-), 4). Pembangunan Jembatan Termanu (panjang penanganan 100 meter dengan kebutuhan biaya Rp. 55.000.000.000,-)”, tambah Melki Laka Lena.
Menutup dialog, Wapres meminta pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dan mengawal tindak lanjut berbagai persoalan yang telah disampaikan masyarakat agar penanganannya dapat dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
***(Radit/Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT)
