Menakar Esensi Program Makan Bergizi Gratis: Investasi Mutu Pendidikan atau Sekadar Pelunas Janji Politik ? Oleh: Abdurahman S. Sarabiti, S. Ag A. Pendahuluan WARTA-NUSANTARA.COM— Riuh rendah pesta demokrasi telah usai, dan kini tiba saatnya bagi masyarakat untuk menagih janji. Salah satu program yang paling menyedot perhatian publik—sekaligus memicu perdebatan sengit di ruang akademik dan warung kopi—adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan anggaran fantastis yang dialokasikan, sebuah pertanyaan besar menggantung di kepala kita: Apakah program ini benar-benar akan menjadi katalisator peningkatan mutu pendidikan nasional, atau jangan-jangan ini hanya sekadar proyek mercusuar untuk menggugurkan kewajiban janji kampanye? Untuk menjawabnya, kita harus melihat program ini dari dua sisi mata uang secara jujur dan objektif. B.Sisi Optimisme: Logika Dasar Gizi dan Konsentrasi Belajar Secara teori dan empiris, korelasi antara pemenuhan gizi dan kemampuan kognitif anak bukanlah isapan jempol. Sulit mengharapkan seorang anak mampu memahami rumus matematika atau menganalisis teks bacaan jika perut mereka keroncongan saat jam pelajaran berlangsung. Fakta Lapangan: Di berbagai pelosok negeri, ketimpangan nutrisi masih menjadi momok. Banyak anak pergi ke sekolah tanpa sarapan yang layak, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kehadiran (retensi) dan daya tangkap mereka di kelas. Jika program MBG ini dikelola dengan tepat sasaran, dampak positifnya terhadap pendidikan setidaknya akan menyasar tiga hal: Peningkatan Angka Kehadiran: Daya tarik makan gratis yang sehat dapat meningkatkan motivasi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk tetap datang ke sekolah. Fokus Belajar yang Lebih Baik: Asupan glukosa dan mikro-nutrisi yang seimbang pada otak anak akan meningkatkan attention span (rentang perhatian) saat guru mengajar. Pemberantasan Stunting jangka panjang : Memutus rantai generasi yang lemah secara fisik dan mental demi menyambut Indonesia Emas. Dari sudut pandang ini, MBG melampaui sekadar urusan perut; ia adalah investasi fundamental. Pendidikan yang bermutu tidak akan pernah berdiri di atas fondasi fisik anak-anak yang rapuh. C.Sisi Skeptisisme: Jebakan Populisme dan Tantangan Logistik Namun, kita tidak boleh naif. Mengubah janji kampanye menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada kekhawatiran yang sangat valid bahwa program ini rawan terjebak dalam pusaran kebijakan populis jangka pendek. Ada beberapa alasan mengapa publik berhak skeptis: Skala Keuangan dan Skala Prioritas: Anggaran ratusan triliun rupiah untuk memberi makan puluhan juta anak berpotensi menguras kas negara. Pertanyaannya, apakah anggaran ini tidak lebih mendesak jika dialokasikan langsung untuk memperbaiki sekolah yang ambruk, menaikkan gaji guru honorer yang memprihatinkan, atau menyediakan fasilitas teknologi di daerah 3T? Carut-Marut Logistik dan Potensi Kebocoran: Menyediakan makanan segar setiap hari untuk jutaan anak di negara kepulauan adalah tantangan logistik yang luar biasa rumit. Tanpa pengawasan yang ketat dan transparan, program ini bisa menjadi ladang subur baru bagi praktik korupsi, penyelewengan anggaran, atau penurunan kualitas makanan di tingkat bawah. Jika skenario buruk ini terjadi—di mana makanan yang disajikan berkualitas rendah, distribusi berantakan, dan anggaran bocor—maka MBG hanya akan tercatat dalam sejarah sebagai stempel pemenuhan janji politik yang mahal tanpa esensi. D. Kesimpulan: Menatap Jalan ke Depan Pada akhirnya, Program Makan Bergizi Gratis berada di persimpangan jalan. Ia memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi mutu pendidikan jika dan hanya jika pemerintah berani melepaskan ego politik dan fokus pada eksekusi yang berbasis data, transparan, serta melibatkan ekosistem lokal (seperti UMKM dan petani daerah). Namun, jika program ini dijalankan secara tergesa-gesa hanya demi memenuhi target kepuasan pemilih, maka MBG tidak lebih dari sekadar pemanis politik yang mahal. Pendidikan yang bermutu membutuhkan guru yang sejahtera, fasilitas yang layak, kurikulum yang adaptif, dan anak-anak yang sehat. Makan bergizi gratis hanyalah satu kepingan dari teka-teki besar bernama kecerdasan bangsa. Tugas kita sebagai masyarakat sipil adalah mengawal janji ini agar tidak sekadar menjadi etalase politik, melainkan menjadi hak yang benar-benar menutrisi masa depan anak-anak kita. *** Tentang Penulis: Abdurahman S. Sarabiti, S.Ag, lahir di Waikoro, Lembata 31 Desember 1970 adalah ASN Kementerian Agama Kabupaten Lembata sejak tahun 1997 hingga sekarang. Awal karir sebagai guru mata pejaran, Kepala Madrasah 2003-2009, Pengawas Madrasah di Kabupaten Lembata, NTT 2009 hingga sekarang, Pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Muhammadiyah Tahun Lulus 1995 Pemerhati pendidikan khususnya madrasah, aktif menulis opini/esai di media online Post Views: 65 Navigasi pos Jangan Jadi Ikan Mati di Arus Zaman: Lamakera Harus Berenang Melawan Menuju Indonesia Emas 2045 Dari Trofi ke Rafah: Menyusun Narasi Kemanusiaan yang Utuh di Antara Puisi Politik dan Realitas Geopolitik
