Menggugat Kekerasan Sistemik di Balik Tragedi Rp10 Ribu
Oleh : Nia Liman*
WARTA_NUSANTARA.COM– Di sebuah negeri yang menjunjung tinggi sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” seorang bocah berusia 10 tahun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Pemicunya terlihat sepele di mata mereka yang kenyang: ia tidak bisa membeli buku dan bolpoin karena ibunya tidak memiliki uang Rp10 ribu. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, anak ini tidak melakukan bunuh diri. Ia dihabisi oleh kekerasan sistemik, sebuah bentuk kekerasan yang tidak berdarah, tidak menggunakan senjata api, tetapi sungguh mematikan melalui kebijakan, prosedur, dan pengabaian birokrasi yang kaku.
Kekerasan sistemik terjadi ketika struktur sosial dan institusi negara gagal memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya, bahkan ketika sumber daya tersebut sebenarnya tersedia. Dalam kasus ini, bantuan itu ada, uang itu tersimpan di bank, tapi “kertas” bernama administrasi menjadi dinding yang tidak tertembus.
Awal dari kekerasan sistemik dalam tragedi ini terjadi di balik meja marmer sebuah bank. Bayangkan pemandangan ini: seorang ibu, dengan sisa-sisa harapan terakhirnya, datang ke bank karena anaknya butuh alat tulis untuk sekolah. Ia tahu ada uang di sana, uang beasiswa PIP yang merupakan hak anaknya. Tapi, respons yang ia terima adalah dinginnya prosedur. Pihak bank, dengan logika efisiensi dan kepatuhan buta pada aturan, menyuruh Sang Ibu pulang. Mereka memintanya menyelesaikan urusan administrasi di kampung halaman karena masalah NIK yang tidak sinkron. Perintah “pulang ke kampung” ini sebetulnya bentuk pengusiran halus yang mematikan. Pihak bank gagal melihat bahwa di balik data yang “error” itu, ada perut yang lapar dan masa depan anak yang sedang dipertaruhkan. Bagi bank, nasabah miskin dengan masalah data adalah beban administratif, bukan manusia yang haknya sedang dikebiri.
Menyuruh seorang warga miskin pulang untuk mengurus surat-menyurat di tengah keputusasaan ekonomi adalah bentuk kekejaman struktural. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya Rp10 ribu diminta membiayai perjalanan lintas daerah untuk mengurus selembar kertas? Mengapa di era digitalisasi ini, data kependudukan menjadi jeratan yang mencekik, bukan jembatan yang memudahkan? Instruksi bank tersebut bukan saja prosedur administratif, tapi penolakan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini bank berubah dari lembaga penyalur menjadi tembok penghalang. Bank menutup pintu, negara menutup mata, dan sekolah menutup telinga. Sang anak, yang berdiri di persimpangan antara rasa lapar dan rasa malu, akhirnya merasa bahwa ia tidak lagi memiliki ruang untuk hidup di dunia ini.
Kasus ini menyingkap tabir gelap digitalisasi birokrasi kita. Kita hidup di era di mana keberadaan fisik seseorang tidak diakui jika ia tidak eksis secara digital. Identitas biologis tidak lagi cukup untuk dianggap sebagai warga negara. Jika NIK Anda bermasalah, jika data Anda tidak sinkron di server pusat, maka secara sistemik Anda dianggap tidak eksis. Inilah yang dialami sang anak. Secara fisik ia hadir di ruang kelas, mengikuti pelajaran. Tapi secara administratif, ia adalah “hantu”. Haknya atas beasiswa PIP membeku selama empat tahun bukan karena uangnya tidak ada, tapi karena sistem digital negara tidak mampu mengenali keberadaannya. Digitalisasi yang seharusnya menjadi alat pembebasan (inklusivitas), dalam kasus ini, justru menjadi instrumen eksklusi sosial yang kejam. Ia dan keluarganya adalah korban dari dehumanisasi administratif.
Di sini kita melihat bagaimana negara lebih memprioritaskan kesempurnaan data di atas keselamatan nyawa. Bagi sistem, ibu dan anak ini bukan manusia yang sedang lapar dan terdesak; mereka hanyalah baris data yang error. Kekerasan sistemik ini hadir ketika sistem tidak memiliki katup penyelamat atau pengecualian kemanusiaan untuk situasi darurat.
Pemerintah boleh saja berbangga dengan kebijakan sekolah gratis, tapi bagi keluarga yang hidup dengan pendapatan harian di bawah standar kecukupan, “gratis” adalah kata yang manipulatif. Pendidikan tidak hanya tentang kehadiran fisik di ruang kelas, tapi juga sebuah ekosistem yang membutuhkan instrumen: buku untuk mencatat ilmu, bolpoin untuk menggoreskan pemikiran, seragam agar tidak terasing secara sosial, dan ongkos untuk sampai ke gerbang sekolah. Ketika negara mengklaim pendidikan gratis tetapi membiarkan komponen-komponen esensial ini menjadi beban pribadi, negara sebenarnya sedang melakukan pembiaran sistemik.
Negara, melalui instansi terkait (dapodik dan dukcapil), juga gagal melakukan jemput bola. Jika sebuah bantuan tidak cair selama bertahun-tahun, seharusnya ada sistem alarm yang berbunyi: Mengapa dana ini tidak terserap? Apakah orangnya masih hidup? Apakah mereka mengalami kendala administrasi? Ketidakhadiran sistem kontrol ini menunjukan bahwa rakyat kecil seringkali dianggap sebagai statistik yang boleh saja diabaikan.
Dalam perspektif empati sosial, kita harus menyadari bahwa kemiskinan ekstrem dapat menciptakan rasa malu yang mendalam (poverty of dignity). Anak usia 10 tahun sedang berada dalam fase pembentukan identitas. Di sekolah, ia melihat teman-temannya menulis dengan tenang, sementara ia harus memutar otak bagaimana caranya tidak ditegur guru karena tidak punya alat tulis. Baginya, tidak memiliki buku dan bolpoin tidak sekedar masalah teknis tidak bisa menulis, tapi juga masalah eksistensi. Di mata kawan-kawannya dan gurunya, ia menjadi “cacat” secara fungsional. Tanpa buku dan bolpoin, ia hanya penonton di kelasnya sendiri. Tekanan sistemik ini memaksa seorang anak untuk “dewasa sebelum waktunya”, memikirkan beban ekonomi yang seharusnya menjadi urusan orang dewasa dan negara. Saat ia meminta Rp10 ribu dan ibunya menjawab “tidak ada”, dunia anak itu runtuh. Ia merasa menjadi beban bagi keluarganya. Inilah puncak dari kekerasan sistemik: saat kemiskinan membuat seseorang merasa bahwa kematiannya lebih ringan ketimbang tetap hidup dan menjadi beban bagi orang lain.
Secara sosiologis, kekerasan sistemik ini diperparah oleh pudarnya jaring pengaman sosial di tingkat masyarakat. Kita hidup berdampingan, tapi dinding rumah kita semakin tinggi. Tetangga mungkin tidak tahu bahwa di sebelah rumah mereka, ada seorang anak yang sedang menatap langit-langit kamar dengan putus asa karena ketiadaan alat tulis. Tetapi, kita tidak bisa hanya menyalahkan individu tetangga. Sistem sosial kita telah dirancang sedemikian rupa sehingga setiap orang dipaksa berjuang sendiri-sendiri untuk bertahan hidup. Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil membuat semua orang merasa kekurangan, sehingga empati menjadi barang mewah dan langka yang sulit dibagikan.
Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa kematian si anak yang begitu tragis merupakan bukti kegagalan kita sebagai manusia. Kita telah membangun dinding rumah yang begitu tinggi hingga suara tangis di sebelah pintu menjadi senyap, teredam oleh egoisme sistem yang memaksa setiap orang hanya peduli pada keselamatan dirinya sendiri. Kita telah terjebak dalam perlombaan bertahan hidup yang brutal, di mana empati, yang seharusnya menjadi napas kehidupan bermasyarakat, kini menjadi barang antik yang mahal dan langka.
Kita tidak boleh hanya berduka lalu melupakannya begitu saja. Kita harus marah pada sistem yang lebih mencintai prosedur daripada nyawa manusia. Kita harus menuntut agar tidak ada lagi anak yang harus memilih antara bolpoin atau kematian. Setetes tinta dari bolpoin anak itu seharusnya menuliskan masa depannya, bukan menjadi alasan di balik surat wasiat atau keputusan untuk pergi selamanya.
Setiap kali kita membiarkan birokrasi menghambat hak dasar seseorang, kita secara kolektif sedang menarik pelatuk yang menghancurkan kehidupan mereka. Cukup sudah. Jangan biarkan Rp10 ribu kembali menjadi harga dari sebuah nyawa. Jangan tunggu sampai tragedi mengetuk pintu rumah kita sendiri untuk menyadari bahwa kita saling membutuhkan. Sudah saatnya kita meruntuhkan dinding-dinding keangkuhan itu, memulihkan jaring pengaman yang koyak, dan kembali menjadi manusia bagi manusia lainnya.
Nia Liman* , Penulis adalah Pegiat Literasi, Pendiri Taman Literasi Bintang Timur
