Tanah, Kekuasaan, dan Perlawanan Petani dalam Novel Saman Karya Ayu Utami

Tanah, Kekuasaan, dan Perlawanan Petani dalam Novel Saman Karya Ayu Utami

Oleh: Bonaventura Risang Widyo Asmoro

WARTA-NUSANTARA.COM—   Lahan tanah bagi para petani bukan sekedar tempat untuk menanam benih. Tanah adalah sumber kehidupan, hasil, dan pengharapan dari kehidupan keluarga. Namun, persoalan muncul ketika perusahaan besar mulai mengincar tanah-tanah para petani yang telah lama menjadi sumber kehidupan mereka. Situasi inilah yang digambarkan oleh Ayu Utami dalam novel Saman.

Selain bicara soal cinta, agama, dan kebebasan individu, Saman juga menyoroti ketimpangan antara perusahaan dan masyarakat. Lewat kisah Wisanggeni, yang kemudian dikenal sebagai Saman, kita melihat petani Lubukrantau ditekan agar mengganti kebun karet mereka dengan kelapa sawit untuk kepentingan perusahaan. Konflik ini bisa dibaca dengan pemikiran Karl Marx yaitu ada pertentangan kepentingan antara pihak yang punya kekuatan ekonomi dan warga yang hidupnya bergantung pada tanah.

Ketika Tanah Menjadi Sumber Kekuasaan

Marx menekankan bahwa siapa yang menguasai alat produksi cenderung punya kuasa lebih besar atas kehidupan orang lain. Dalam novel, hal ini terlihat jelas. Perusahaan punya modal dan organisasi yang kuat, sementara petani hanya punya lahan yang mereka garap. Warga diminta menandatangani surat kesepakatan dan menebang pohon karet, dengan ancaman kebun mereka akan dibabat buldoser jika menolak.

Posisi keduanya jelas tidak setara. Bagi perusahaan, tanah adalah bagian dari perluasan usaha. Bagi petani, tanah adalah sumber hidup yang tidak mudah digantikan. Jadi, konflik ini bukan sekadar perselisihan dua pihak, melainkan cerminan bagaimana penguasaan sumber daya memengaruhi kebebasan orang menentukan masa depannya.

Petani dalam Pusaran Kepentingan

Bagian yang paling menarik adalah soal surat perjanjian. Warga diminta menandatangani lembaran kosong dengan alasan perusahaan kerepotan kalau harus membagikan salinan kepada semua orang. Wisanggeni pun curiga tanda tangan itu akan disalahgunakan.

Dari sini kita belajar bahwa ketimpangan tidak selalu hadir lewat kekerasan fisik. Ia bisa bekerja lewat informasi yang tidak seimbang dan prosedur yang membuat warga tidak paham apa yang mereka setujui. Persetujuan tanpa pemahaman sebenarnya kehilangan makna, dan warga pun berisiko kehilangan tanah tanpa sadar bagaimana haknya berpindah tangan.

Ayu Utami juga tidak menggambarkan masyarakat sebagai kelompok yang seragam. Ada perantara yang berbuat curang, ada pula warga yang dibayar untuk memengaruhi tetangganya. Kritik sosialnya jadi lebih kompleks, tetapi persoalan dasarnya tetap sama: kekuasaan dalam menentukan nasib tanah tidak dimiliki secara adil.

Wisanggeni dan Perlawanan terhadap Ketidakadilan

Di tengah situasi itu, Wisanggeni berusaha membantu warga memahami apa yang sedang mereka hadapi. Ia tidak langsung menerima tuntutan perusahaan, melainkan mengajak warga berhati-hati terhadap perjanjian yang tidak mereka mengerti. Di sini pengetahuan menjadi senjata, sebab orang yang tidak tahu isi perjanjian jauh lebih mudah dirugikan.

Kalau memakai kacamata Marx, tindakan ini bisa dibaca sebagai upaya membangun kesadaran bersama. Ketika petani sadar bahwa masalah itu tidak hanya menimpa satu keluarga, mereka bisa melihatnya sebagai persoalan kolektif. Perlawanan pun tidak melulu berupa tindakan fisik, tetapi juga mengumpulkan informasi, berdiskusi, dan memahami hak atas tanah.

Meski begitu, novel ini jujur menunjukkan bahwa keberanian individu belum tentu cukup. Menghadapi perusahaan yang bersumber daya besar, masyarakat tetap butuh solidaritas dan perlindungan hukum. Perlawanan bisa dimulai dari hal kecil: berani mempertanyakan keputusan, menolak menandatangani sesuatu yang tidak dipahami, dan mengajak orang lain mengenali haknya.

Membaca Saman melalui Marx

Teori Marx membantu kita melihat bahwa urusan ekonomi berpengaruh besar pada hubungan sosial. Namun, Saman tidak bisa direduksi menjadi cerita sederhana tentang dua kelas yang berhadapan. Ada kepentingan pribadi, penyalahgunaan kepercayaan, dan perbedaan sikap di antara warga. Maka, perjuangan kelas lebih tepat dipakai sebagai alat untuk memahami salah satu dimensi konflik, bukan penjelasan tunggal.

Kekuatan novel ini ada pada caranya menunjukkan dampak nyata konflik ekonomi. Mengganti karet dengan sawit bukan Cuma urusan tanaman, tetapi menyangkut penghasilan, hubungan sosial, dan masa depan warga. Di balik rencana pengembangan kebun, ada manusia yang menanggung akibatnya.

Ketika Sastra Berbicara tentang Agraria

Persoalan dalam Saman masih relevan sampai sekarang. Perusahaan boleh saja menjalankan usaha, tetapi tidak dengan mengabaikan hak masyarakat. Keputusan soal lahan semestinya transparan, didasarkan pada persetujuan yang benar-benar dipahami, dan disertai perlindungan hukum yang memadai. Di sinilah sastra berperan: lewat pengalaman tokoh-tokohnya, kita diajak sadar bahwa ekonomi bukan hanya soal angka dan keuntungan.

Pada akhirnya, tanah dalam Saman bukan sekadar latar, melainkan ruang tempat kepentingan ekonomi dan kehidupan manusia saling berhadapan. Pembangunan tidak cukup dinilai dari keuntungannya, tetapi juga dari bagaimana prosesnya berjalan dan siapa yang harus menanggung akibatnya. Sebab, ketika tanah hanya dipandang sebagai sumber untung, manusia yang hidup di atasnya berisiko hilang dari perhitungan.