KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM-— Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta para Bupati/Walikota se-NTT agar memacu belanja APBD di atas 50 persen pada akhir kuartal II tahun 2021. Dalam keadaan extraordinary akibat pandemi covid-19, perlu upaya luar biasa untuk menggerakan ekonomi. Demikian Siaran Pers dari Humas NTT yang diterima Warta Nusantara, Minggu, 9/5/2021.
“Presiden Jokowi serius sekali agar covid-19 jangan sampai melonjak drastis karena punya dampak ekonomi. Hal ini akan buat negara-negara lain takut masuk ke Indonesia untuk investasi. Kalau investasi asing tidak masuk, kita hanya berharap kepada seluruh APBN dan APBD sebagai tiang penyanggah dan penggerak ekonomi, ” kata Gubernur VBL saat memberikan arahan pada Rapat Kerja bersama para Bupati/Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat Gubernur, Kamis (6/5).
Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD NTT, Kapolda NTT, Danrem Wirasakti 161 Kupang, Danlanud El Tari Kupang, Kabinda NTT, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) NTT, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Sekretaris Daerah NTT, para staf khusus Gubernur dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT. Para Bupati/Walikota se-NTT mengikuti pertemuan ini secara virtual.
Rapat tersebut membahas tiga hal yakni penanganan covid-19, progres penyerapan APBD Kabupaten/Kota dan perizinan dalam rangka investasi.
Menurut Gubernur Viktor, refocussing tidak boleh jadi alasan realisasi anggaran yang rendah. Karena refocussing ini bukan hal yang baru dan sudah beberapa kali dilakukan.
“Masa sudah beberapa kali lakukan refocussing, belum juga paham dan pintar. Saya minta kita sudah masuk kuartal II, penyerapan anggaran harus ada di atas 50 persen pada akhir kuartal II. Ada Kapolda dan Wakajati, harus kerja sama dalam sebuah kelembagaan untuk mendorong realisasi baik APBN maupun APBD di seluruh NTT sehingga mampu jadi penopang utama saat pandemi covid-19 seperti ini, ” jelas Gubernur.
Terkait dengan perizinan untuk investasi, Gubernur meminta agar diambil langkah-langkah extraordinary. Karena saat ini kita berada dalam bencana global akibat pandemi covid-19. Kalau sudah sudah keluar izin dan tidak ada geliat selama 3 bulan, cabut kembali izinnya.
“Bupati/Walikota cek kembali ini. Dalam situasi seperti ini, ada sektor-sektor tertentu yang diminati banyak pihak, tapi izn sudah terlanjur diberikan kepada orang lain namun mereka tidak bergerak. Ambil langkah tegas. Begitu juga kalau sertifikat ganda, harus ambil langkah extraordinary. Di sini ada Kapolda, Wakajati, Danrem dan Forkopimda, orang mau investasi, tapi masih terkendala masalah lahan. Ini harus ambil langkah luar biasa karena situasi bencana, yang penting jangan peras untuk dapatkan sesuatu, ” jelas Gubernur VBL.
Ketua DPRD NTT, Emy Nomleni mengatakan DPRD NTT mendorong dan mendukung upaya percepatan penyerapan APBD Kabupaten/Kota Se-NTT. Tidak hanya agar terjadi penyerapan lebih besar, tapi agar program dan kegiatan mendorong pergerakan perekonomian lebih cepat.
“Khusus untuk daerah-daerah yang terkena bencana, percepatan berbagai program dan kegiatan tentu akan bantu pemulihan ekonomi. Karena pastinya dalam beberapa bulan ke depan, masyarakat di daerah-daerah ini masih cukup sulit dapatkan makanan. Tolong perhatikan secara khusus perempuan dan anak di daerah bencana dalam penanganan dan pemulihan ekonomi, ” jelas Ketua PDIP NTT itu.
Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Rudi Margono mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi mendukung penuh upaya percepatan penyerapan anggaran dan perizinan untuk investasi. Seluruh Kejari dan jajarannya tidak boleh minta proyek dan tidak boleh KKN dalam penyerapan APBD. Kejaksaan akan memberikan rasa aman dan membantu dalam percepatan penyerapan anggaran.
“Strategi konkret yang dilakukan, silahkan para Bupati/Walikota gunakan kejaksaan dari sisi kualitas. Kalau ada keraguan ambil keputusan dalam putuskan proyek mulai dari lelang sampai eksekusi, manfaatkan kejaksaan. Ini sudah triwulan II, mohon proaktif dari para Kajari dan Bupati/Walikota karena APBD adalah titipan dari negara untuk rakyat. Apabila masih ragu juga, konsultasikan dengan kejaksaan tinggi. Begitu juga dengan percepatan investasi,”kata Rudi.
Rudi meminta agar mulai saat ini, para Kajari bersinergi dengan para Bupati/Walikota. Kalau perlu buat jadwal dengan para Bupati/Walikota untuk lihat bersama APBD, bagian mana yang masih belum dilelang dan masalahnya apa.
“Pastikan bahwa uang rakyat akan sampai kepada masyarakat untuk kesejahteraan mereka,”pungkas Rudi.
Sekretaris Daerah NTT, Benediktus Polo Maing mengatakan total belanja APBD Kabupaten/Kota seluruh NTT Tahun 2021 mencapai Rp. 23,286 Triliun dengan realisasi sampai dengan Maret adalah Rp. 1,462 Triliun (6,28 persen). Untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa tahun 2021 mencapai Rp. 9,849 triliun dan realisasi sampai Maret baru mencapai Rp. 224,41 miliar. “Ini tentu butuh perhatian bersama untuk langkah-langkah percepatan, ” jelas Sekda Polo Maing.
Seperti diketahui Presiden Jokowi dalam arahannya pada tanggal 29 April lalu menegaskan sampai Maret masih ada 182 Triliun dana APBD yang terparkir di Bank dan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.
Minta Percepatan Upaya Vaksinasi
Dalam upaya penanganan covid-19, Gubernur Viktor mengharapkan agar upaya vaksinasi dapat dilakukan secara maksimal. Dikatakan Gubernur VBL, Vaksin memang bukan untuk bebas dari covid, tapi terutama untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok.
“Supaya tubuh kita paham dan terbiasa dengan virus ini karena vaksin berarti memasukan virus yang sudah dimatikan atau dinonaktifkan untuk meningkatkan imun dan antibodi tubuh supaya tubuh kita kenal dan mampu melakukan perlawanan kalau virus ini datang. Karena virus ini tidak mungkin hilang dan akan ada terus bersama-sama dengan kita. Kalau tidak vaksin, maka kemungkinan akan berdampak parah kalau terserang virus ini. Karena itu saya minta para Bupati/Walikota bersama Forkopimda untuk mendorong vaksinasi secara optimal sehingga tubuh seluruh masyarakat familiar dengan virus ini,” jelas Gubernur.
Untuk diketahui, target total vaksinasi di NTT adalah 3.643.275 orang. Target untuk gelombang pertama dari Januari sampai April untuk para tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia mencapai 877.852 orang. Namun realisasi sampai 3 Mei 2021 untuk dosis pertama mencapai 160.585 dan dosis kedua mencapai 86.739 orang. **(Humas NTT/WN-01).**
