Pirlo Luron

Tubuh Perempuan Bukan Milik Penguasa

Oleh: Pirlo Luron

KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM—   Jabatan publik bukan lisensi untuk menguasai tubuh orang lain. Rumah jabatan bukan ruang yang berada di luar jangkauan hukum. Dan kekuasaan politik tidak boleh berubah menjadi benteng untuk menghindari pertanggungjawaban ketika seorang warga melaporkan dugaan kekerasan seksual.

Laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, menjadi ujian serius bagi penegakan hukum dan keberpihakan negara terhadap perempuan. Seorang perempuan berinisial RWM (21) telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polda Nusa Tenggara Timur pada 12 November 2026. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.

Menurut keterangan awal yang diberitakan sejumlah media, peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada 11 November 2026 di rumah jabatan Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kota Kupang. Korban mengaku datang ke lokasi setelah memperoleh informasi mengenai peluang pekerjaan. Namun, pertemuan yang semula berkaitan dengan harapan memperoleh pekerjaan itu justru berujung pada dugaan kekerasan seksual.

Seluruh keterangan tersebut masih harus diuji melalui proses hukum. Yosef Lede merupakan pihak terlapor dan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, prinsip praduga tak bersalah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengecilkan laporan korban, menghambat penyelidikan, atau menghindari pemeriksaan yang transparan.

Persoalan ini jauh lebih besar daripada nama seorang pejabat. Ia menyentuh persoalan mendasar tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana perempuan ditempatkan dalam relasi sosial yang timpang, dan sejauh mana negara benar-benar hadir melindungi warga yang berada dalam posisi rentan.

Kekuasaan Tidak Boleh Menjadi Alat Penundukan

Dalam masyarakat yang masih dibentuk oleh relasi patriarki, tubuh perempuan kerap diperlakukan seolah-olah dapat dikendalikan oleh kehendak laki-laki. Ketimpangan ekonomi, ketergantungan terhadap pekerjaan, status sosial, dan jabatan politik dapat memperbesar kerentanan tersebut.

Ketika seseorang yang dilaporkan memiliki kedudukan sebagai kepala daerah, persoalan relasi kuasa menjadi bagian penting yang harus diperiksa secara serius. Jabatan bupati membawa pengaruh politik, akses terhadap sumber daya, jaringan birokrasi, dan legitimasi sosial. Sementara itu, seorang perempuan muda yang sedang mencari peluang pekerjaan bisa berada dalam posisi tawar yang jauh lebih lemah.

Di sinilah penyelidikan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan formal semata. Aparat harus menelusuri bagaimana pertemuan itu terjadi, siapa yang mengatur pertemuan, apa yang dijanjikan kepada korban, bagaimana kondisi korban ketika berada di lokasi, serta apakah terdapat tekanan, ancaman, atau bentuk penyalahgunaan posisi.

Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui perintah langsung. Ia juga dapat bekerja melalui ketergantungan, janji, rasa takut, dan hubungan sosial yang membuat seseorang sulit menolak atau menyampaikan pengalaman yang dialaminya.

Karena itu, dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik harus diperiksa dengan kepekaan terhadap relasi kuasa. Jangan sampai hukum hanya melihat peristiwa sebagai persoalan individual, tetapi mengabaikan struktur sosial yang memungkinkan kekerasan dan pembungkaman berlangsung.

Rumah Jabatan Bukan Wilayah Kebal Hukum

Tempat yang diduga menjadi lokasi peristiwa tersebut adalah rumah jabatan kepala daerah. Ini bukan sekadar detail geografis. Rumah jabatan merupakan fasilitas negara yang melekat pada kedudukan publik seseorang. Ia bukan ruang pribadi yang dapat digunakan untuk menghindari pengawasan hukum.

Jika dugaan tindak pidana terjadi di tempat tersebut, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Status rumah jabatan tidak boleh mengurangi keberanian aparat untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menguji setiap keterangan secara objektif.

Polda NTT telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam pemberitaan 17 November 2026, polisi menyatakan menemukan dan menyita satu celana yang berkaitan dengan keterangan awal korban. Polisi juga menyampaikan bahwa Bupati Kupang dijadwalkan dimintai keterangan pada 18 November 2026. Perkembangan ini harus menjadi bagian dari proses pembuktian, bukan alasan untuk menyimpulkan perkara sebelum waktunya.

Publik berhak mengawasi proses tersebut. Pengawasan masyarakat bukan bentuk penghakiman terhadap seseorang, melainkan bagian dari kontrol demokratis agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tunduk pada tekanan jabatan maupun kepentingan politik.

Jangan Ubah Kekerasan Seksual Menjadi Urusan Kekeluargaan

Salah satu bahaya terbesar dalam perkara kekerasan seksual adalah upaya menyelesaikannya melalui tekanan sosial, negosiasi tertutup, atau alasan menjaga nama baik keluarga dan institusi. Dalam masyarakat yang menjunjung hubungan kekeluargaan, istilah perdamaian sering kali terdengar baik. Namun, perdamaian kehilangan makna ketika digunakan untuk membungkam korban.

Korban tidak boleh dipaksa memilih antara memperoleh keadilan dan mempertahankan hubungan keluarga. Korban juga tidak boleh dibebani tanggung jawab menjaga reputasi pejabat, keluarga, atau lembaga yang sedang menjadi sorotan.

Jika benar terdapat ancaman, tekanan, atau upaya menghalangi korban untuk berbicara sebagaimana diberitakan dalam keterangan awal laporan, hal tersebut harus diperiksa secara terpisah dan serius. Tidak boleh ada pihak yang menggunakan kedekatan keluarga, hubungan sosial, ataupun pengaruh politik untuk mengendalikan keterangan korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kerangka hukum yang tegas. Pasal 23 mengatur bahwa perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Artinya, penyelesaian kekerasan seksual bukan perkara yang dapat ditutup begitu saja melalui kesepakatan informal. Negara memiliki kewajiban memastikan proses hukum berjalan sekaligus menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Negara Harus Berpihak pada Korban, Bukan pada Kekuasaan

Komnas Perempuan melalui Siaran Pers Nomor 82/HM.02.03/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 mengecam dugaan perkosaan yang dilaporkan terhadap Bupati Kupang. Lembaga tersebut mendesak agar korban segera memperoleh perlindungan dan pemulihan, perkara diusut tuntas, serta tidak diselesaikan di luar peradilan.

Desakan ini penting karena proses hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pemeriksaan terlapor. Negara juga harus memastikan korban tidak mengalami kekerasan berulang dalam bentuk intimidasi, stigma, pengucilan, maupun tekanan untuk mencabut laporan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan bagi perlindungan terhadap saksi dan korban. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 menegaskan pentingnya pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk dengan memperhatikan pengalaman dan kerentanan perempuan.

Aparat penegak hukum harus menjamin pemeriksaan yang profesional, menjaga kerahasiaan identitas korban, menghindari pertanyaan yang menyalahkan korban, dan memastikan akses terhadap layanan pendampingan serta pemulihan. Jangan sampai korban yang telah berani melapor justru harus menghadapi pengadilan sosial yang lebih kejam daripada proses hukum itu sendiri.

Impunitas Adalah Ancaman bagi Demokrasi

Perkara ini juga memperlihatkan mengapa jabatan publik harus selalu berada di bawah pengawasan rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan diberikan untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk membangun ruang istimewa yang membuat pemegangnya merasa lebih tinggi daripada hukum.

Impunitas tumbuh ketika jabatan, jaringan politik, dan pengaruh sosial digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk pembebasan perkara secara terang-terangan. Impunitas juga dapat tumbuh melalui proses yang sengaja diperlambat, pemeriksaan yang tidak transparan, saksi yang tidak terlindungi, atau korban yang dibiarkan menghadapi tekanan sendirian.

Karena itu, Polda NTT harus membuktikan bahwa penegakan hukum tidak mengenal kasta. Setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, baik ia warga biasa maupun pejabat yang memegang kekuasaan politik. Pemeriksaan terhadap Bupati Kupang harus berlangsung objektif, terbuka terhadap pengawasan publik, dan bebas dari intervensi.

Pemerintah Provinsi NTT, DPRD, lembaga perlindungan perempuan, organisasi masyarakat sipil, dan gerakan mahasiswa juga tidak boleh sekadar menjadi penonton. Mereka harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan proses hukum tidak kehilangan arah. Solidaritas terhadap korban bukan berarti mendahului putusan pengadilan, melainkan memastikan hak-hak korban tidak dikorbankan oleh ketimpangan kekuasaan.

Keadilan Tidak Boleh Berhenti di Depan Pintu Rumah Jabatan

Kasus ini harus menjadi momentum untuk membongkar cara pandang yang menempatkan pejabat sebagai kelompok yang sulit disentuh hukum. Kekuasaan politik bukan kehormatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban menghormati hak asasi manusia. Justru semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan.

Kita tidak sedang meminta publik menjatuhkan vonis sebelum pengadilan bekerja. Kita sedang menuntut agar hukum bekerja tanpa rasa takut, tanpa perlakuan istimewa, dan tanpa kompromi terhadap segala bentuk kekerasan seksual.

Perempuan tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang diminta diam demi menjaga nama baik orang lain. Tubuh perempuan bukan milik pejabat, bukan milik keluarga, bukan milik institusi, dan bukan objek yang dapat ditundukkan oleh kekuasaan.

Jika negara sungguh-sungguh menjunjung keadilan, maka perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas, sementara dugaan tindak pidana harus diusut secara tuntas. Jangan biarkan jabatan berubah menjadi tameng, jangan biarkan kekuasaan mengatur arah hukum, dan jangan biarkan suara korban tenggelam di tengah kepentingan politik.

Sebab ketika hukum takut berhadapan dengan kekuasaan, yang pertama kali dikorbankan adalah mereka yang paling rentan. Dan ketika perempuan dipaksa diam, demokrasi sesungguhnya sedang kehilangan maknanya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *