Senang Mulo Susah Pure :  Dekadensi Moral, Egoisme Kekuasaan, dan Pengkhianatan Amanah Publik

Senang Mulo Susah Pure :  Dekadensi Moral, Egoisme Kekuasaan, dan Pengkhianatan Amanah Publik

Oleh: Basir Bukhari, S.PdI

“Nohlo moe noon kursi, moe mari rae denge, moe huda rae dore…”

WARTA-NUSANTARA.COM—- Kalimat pembuka ini memotret realitas klasik tentang alienasi kekuasaan: seseorang yang duduk nyaman di kursi empuk sementara rakyat di sekitarnya lelah mendengarkan janji dan menanggung beban hidup. Fenomena ini bukan sekadar persoalan personal, melainkan bentuk krisis moral struktural. Dalam perspektif sosiologi politik, ketika seseorang menduduki posisi strategis, seringkali terjadi apa yang disebut oleh Robert Michels dalam hukum besi oligarkinya (Iron Law of Oligarchy), di mana para pemimpin yang awalnya lahir dari rahim rakyat justru terasing dari akar sosial mereka dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya sendiri (maan gelekat suku uli).

1. Hedonisme Kekuasaan dan Pengkhianatan Keringat Rakyat
Opini ini menyoroti kontras tajam antara gaya hidup mewah para pemegang kuasa di restoran-restoran mahal dengan realitas penderitaan masyarakat bawah. Kemewahan tersebut dinaungi oleh apa yang oleh sosiolog Thorstein Veblen diistilahkan sebagai conspicuous consumption (konsumsi mencolok) pamer kekayaan sebagai simbol status sosial yang diperoleh bukan dari keringat etis, melainkan dari pemerasan struktural.

“Mio mau geng menu di restoran ka, di watan ka… karena doi we mio maan galahan le?”

Ketika fasilitas dinikmati dari tetesan keringat orang lain (doi keringat moe saja alan hupa paladdak), terjadilah pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif. Filsuf keadilan John Rawls dalam teorinya menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika itu memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling rentan (masyarakat susah). Sebaliknya, yang terjadi dalam teks ini adalah kebalikannya: yang kuat semakin makmur di atas penderitaan yang lemah.

2. Sindrom Pelali Kabe’la dan Krisis Etika Tanggung Jawab
Kritik terhadap perilaku pelali kabe’la (melupakan asal-usul) mencerminkan pudarnya apa yang disebut oleh sosiolog Max Weber sebagai Ethik der Verantwortung (Etika Tanggung Jawab). Seorang pemimpin yang beretika seharusnya bertanggung jawab penuh atas akibat dari tindakan dan kebijakan kekuasaannya terhadap mereka yang dipimpin.
Namun, yang terjadi justru standar ganda yang oportunistik:

* Saat membutuhkan legitimasi dan dukungan, mereka mendekati rakyat dan keluarga (pa’o ana kawae).
* Namun, ketika kekuasaan telah digenggam, terjadi dehumanisasi di mana rakyat kecil direduksi hanya sebagai alat pijakan, sementara keuntungan dimonopoli untuk lingkaran terdekatnya.

Lebih jauh lagi, pengkhianatan kepercayaan, seperti praktik spionase terselubung demi keuntungan pribadi menunjukkan runtuhnya social capital (modal sosial) berupa kepercayaan (trust) di dalam komunitas. Ketika kepercayaan dikhianati demi ambisi sempit, ikatan solidaritas komunal hancur lebur.

3. “Senang Molo, Susah Pure”: Puncak Ketidakadilan Distributif.

“Senang Molo Susah Pure” (Kesenangan diambil sendiri, kesulitan dibebankan kepada orang lain), mencerminkan watak individualisme ekstrem yang bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal komunal yang menjunjung tinggi semangat gotong royong dan penderitaan bersama (tobo turu sena sena).

Dalam etika sosial Emmanuel Levinas, relasi kemanusiaan yang sejati menuntut kita untuk bertanggung jawab penuh atas “wajah sang liyan” (orang lain yang lemah). Ketika para pemegang kuasa justru bersikap sebaliknya mengambil bagian senang dan meninggalkan bagian susah (ata susah mate susah nai, ata senang mate senang nai) mereka telah mengalami kebekuan nurani (moral blindness), istilah yang sering dikritik oleh sosiolog Zygmunt Bauman dalam masyarakat modern yang serba transaksional.

Penutup
Opini ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan sebuah alarm moral. Jabatan, fasilitas, dan kekayaan material pada akhirnya bersifat sementara. Sebagaimana diingatkan oleh para pemikir moral, legitimasi kekuasaan tidak diukur dari seberapa mewah meja restoran tempat seseorang duduk, melainkan dari seberapa adil ia memikul beban bersama orang-orang yang telah mengantarkannya ke puncak.

Identitas Penulis:
Basir Bukhari, S. PdI. Lamkera, 24 Januari 1977. Adalah PNS guru pada MTs. Negeri 2 Lembata, Aktivis Muhammdiyah. Pemerhati masalah agama, sosial, budaya dan seni.