MERAUKE, WARTA NUSANTARA- “Kami merasa bangga dan sayang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, karena beliau adalah salah satu presiden yang telah mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua (OAP) selama kurang lebih tujuh tahun memimpin.” Demikian disampaikan Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT saat jumpa pers di media center Kamis (7/10/2021). Menurutnya, meski disana-sini ada gunjang ganjing statement yang kurang enak dialamatkan kepada Presiden Jokowi, namun itu bukan representasi OAP. “Itu dilakukan oknum tertentu, apakah karena ada pesan sponsor atau hanya ingin mencari popularitas. Lalu bagi saya itu statement orang yang tak beriman,” tegasnya. Sebagai manusia sejati, demikian Bupati Mbaraka, harus diakui berbagai gebrakan dan terobosan pembangunan dan lain-lain yang telah dilakukan Presiden Jokowi bagi orang Papua. “Sebagai seorang pemimpin, tak ada yang sempurna. Sempurna di muka bumi hanya Tuhan. Tentu setiap pemimpin memiliki kekurangan dan kelebihan,” ujarnya. Dikatakan, bagi OAP di Selatan Papua, lebih khusus Kabupaten Merauke, merasa sangat bangga. Karena Presiden Jokowi sudah hampir tiga kali datang kesini dan hasilnya nyata dilakukan. “Saya mencontohkan saja, jalan lintas Papua dari Merauke, Sota hingga ke Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel yang rusak parah hingga kendaraan bermalam di tengah hutan berminggu-minggu bahkan bulan, kini sudah diaspal dan mulus. Sehingga akses transportasi cepat dan mudah,” tegasnya. Selain itu, katanya, jaringan telkomsel juga telah dibangun di kampung-kampung, sehingga masyarakat dengan leluasa dapat berkomunikasi dengan siapa saja yang ada di belahan dunia. “Masih banyak lagi gebrakan dan atau terobosan telah dibuat oleh Bapak Presiden RI untuk masyarakat di Merauke dan tiga kabupaten pemekaran lain di Selatan papua,” ujarnya. (WN-kobun) Post Views: 14 Navigasi pos PMKRI Cabang Ruteng Gelar Latihan Kepemimpinan Kader, “Bangkit Berkarya Untuk Gereja dan Tanah Air” URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI DAERAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN NEGARA
