MERAUKE, WARTA NUSANTARA- Bantuan beras sebanyak 201 ton dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk Kabupaten Merauke membantu masyarakat di tengah pandemic covid-19, sedang diurus Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Merauke.
Kepada wartawan di Gedung Negara Kamis (5/8/2021), Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT menjelaskan, penyaluran beras sedang berlangsung. Dimana setiap kepala keluarga menerima 10 kilogram. Bagi yang telah menerima dari Pemkab Merauke, dipastikan tak mendapat lagi bantuan Kemensos.
“Memang saya sudah bicarakan dengan Kepala Bulog Cabang Merauke, Tri Inung sehubungan dengan pendistribusian beras masyarakat, terutama berkaitan data, sehingga tak terjadi pendobelan,” ujarnya.
Meskipun telah ada sinkronisasi data, namun masih ada beberapa yang eror dari Bulog maupun Dinas Sosial Kabupaten Merauke, karena dari pusat masih mengacu data lama.
Dengan demikian, katanya, banyak masyarakat lokal di kampung-kampung tak terdata baik. Sehingga dikhawatirkan mereka tak bisa menerima bantuan beras. Ini menjadi masalah serius. Namun telah dibicarakan untuk diambil langkah tepat. Jika ada persoalan saat pembagian kepada setiap kepala keluarga, akan dibicarakan.
Ditanya apakah ada kebijakan diambil ketika masyarakat di kampung-kampung tak semua mendapat bantuan beras, Bupati Mbaraka menjelaskan, akan dilihat terlebih dahulu.
“Saya ambil keputusan pembagian beras berdasarkan kepala keluarga. Misalnya di Kampung Baat 50 KK distribusi kesana sesuai jumlah tersebut. Lalu sudah dibagi 10 kg untuk setiap KK, sehingga begitu petugas tiba di setiap kampung, langsung bergerak dari rumah ke rumah, bila perlu dilabeling nama,” ungkapnya.
Khusus pengiriman ke distrik terjauh, jelasnya, oleh pusat telah menunjuk transportirnya. Jadi telah ada orang ditunjuk megurus serta menghantar sampai tempat tujuan dengan biaya ditanggung dari Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ditambahkan, pihaknya meminta kepada transportir agar penyaluran ke Distrik Waan hingga kampung-kampung, dhitung baik saat beras keluar dari gudang bulog, dibawa ke pelabuhan hingga pembongkaran di pelabuhan tujuan.
“Itu perlu dihitung agar tidak terjadi pengalihan beras di tengah. Karena pembagian harus merata ke setiap kampung sesuai jumlah kepala keluarga,” katanya.
Bupati menambahkan, ada pula bantuan beras dari pemerintah provoinsi. Hanya saja dijual, tetapi ada kebijakan diambilnya untuk Pemkab Merauke membeli. Sekaligus menyalurkan kepada masyarakat, tanpa harus membayar. (WN-kobun)
