Bupati Flores Timur : Ekskavator Bukan Semata Untuk Pembangunan Infrastruktur, juga Antisipasi Bencana di Musim Hujan FLORES TIMUR : WARTA-NUSANTARA.COM— Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen buka suara menjawab kritik terkait rencana Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalokasikan anggaran untuk pengadaan ekskavator di tengah kondisi pengungsi terdampak erupsi Lewotobi yang masih menghadapi berbagai persoalan. Kepada Wartawan via WhatsApp, Kamis (3/9/2026), Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen menjelaskan bahwa kebutuhan ekskavator bukan semata-mata untuk pembangunan infrastruktur, tetapi menyangkut kesiapsiagaan menghadapi ancaman akses jalan terputus, terutama saat musim hujan. Menurutnya, sejumlah wilayah di Flores Timur, khususnya Ilebura dan Wulanggitang Selatan, memiliki kondisi geografis yang membuat mobilitas masyarakat sangat bergantung pada kesiapan alat berat. “Ilebura dan Wulanggitang Selatan itu tidak bisa bergerak kalau musim hujan,” tegas Anton. “Ekskavator harus standby,” lanjutnya. Ia mengatakan, selama ini Pemda Flotim masih mengandalkan ekskavator milik pihak swasta melalui mekanisme peminjaman. Persoalannya, alat tersebut tidak selalu tersedia ketika dibutuhkan. “Selama ini pakai pinjam ke pihak swasta, kadang tersedia kadang tidak, kadang baik kadang dalam keadaan rusak,” ujarnya. Anton menyebut kebutuhan alat berat semakin mendesak karena terdapat sejumlah titik yang dinilai rawan dan membutuhkan penanganan cepat. Rental Alat Berat Ia secara khusus menyebut Nurabelen dan Nawokote, serta sejumlah titik pada jalur perlintasan jalan negara di Hokeng dan Dulipali. Menurut Anton, keberadaan ekskavator yang dapat langsung digerakkan pemerintah menjadi penting ketika terjadi longsor atau gangguan akses akibat hujan. Dengan kondisi tersebut, pengadaan alat berat dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah membangun kemampuan respons cepat, bukan sekadar belanja barang. Terobosan Jaminan Hidup Menjawab kritik mengenai prioritas anggaran di tengah penderitaan pengungsi Lewotobi, Anton juga menyinggung kebijakan Dana Jaminan Hidup (Jadup) yang menurutnya merupakan salah satu langkah yang diambil Pemda Flotim. “Dana Jaminan Hidup itu adalah terobosan yang kita ambil. Selama ini dipahami, hanya Pemerintah Pusat yang memberikan. Dan kita masih tunggu sampai sekarang, belum juga realisasi,” katanya. Ia menjelaskan, pemerintah daerah mengambil langkah tersebut sembari menunggu realisasi bantuan jaminan hidup dari Pemerintah Pusat. Dukung Kampanye Sosial Menurut Anton, jika Pemerintah Pusat nantinya merealisasikan jaminan hidup, bantuan tersebut dapat diberikan selama enam bulan dengan nilai yang lebih tinggi. Ia membandingkan besaran yang disebutnya berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp15.000 per jiwa per hari, sedangkan skema yang disiapkan pemerintah daerah sebesar Rp8.500 per jiwa per hari. Rental Alat Berat Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban Bupati terhadap sorotan publik mengenai bagaimana Pemda Flotim menentukan skala prioritas anggaran di tengah situasi pascabencana erupsi Lewotobi. Di satu sisi, pemerintah daerah dituntut memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan akses dan infrastruktur yang dapat semakin berat ketika memasuki musim hujan. Ikuti Komunitas Sosial Bagi Anton Doni Dihen, dua persoalan tersebut tidak harus ditempatkan sebagai pilihan yang saling meniadakan. Jaminan hidup menyentuh kebutuhan warga hari ini, sementara ekskavator disiapkan agar akses warga tidak lumpuh ketika bencana hidrometeorologi datang. Dukung Kampanye Sosial “Ekskavator harus standby,” tegasnya. Konteks Anggaran dan Derita Pengungsi Rencana pengadaan ekskavator menjadi sorotan karena muncul ketika sebagian warga terdampak erupsi Lewotobi masih membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah. Kritik publik pada dasarnya mempertanyakan skala prioritas belanja daerah: apakah pengadaan alat berat harus didahulukan ketika kebutuhan pengungsi masih besar. Bupati Anton memberikan argumentasi dari sisi lain. Bagi pemerintah daerah, memiliki alat berat sendiri berarti mengurangi ketergantungan kepada pihak swasta sekaligus memastikan respons dapat dilakukan ketika akses jalan terganggu. Perdebatan itu kini bukan sekadar soal membeli ekskavator atau tidak, tetapi menyangkut bagaimana pemerintah daerah menyeimbangkan kebutuhan darurat pengungsi dengan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi ancaman berikutnya. Di tengah Flores Timur yang masih berusaha bangkit dari dampak Lewotobi, pemerintah dituntut bukan hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bergerak cepat ketika jalan kembali tertutup, hujan turun, dan masyarakat kembali terisolasi. ***(KT/WN-01) Post Views: 19 Navigasi pos Komisi Informasi Provinsi NTT Gelar Evaluasi : Peserta Kegiatan Deseminasi Pedoman Monitoring Evaluasi Badan Publik Over Target
