Bupati Kanis Terima Kunjungan Staf Ahli TP PKK Provinsi NTT, Perkuat Sinergi Penanganan Stunting Hingga Literasi Anak

Bupati Kanis Terima Kunjungan Staf Ahli TP PKK Provinsi NTT, Perkuat Sinergi Penanganan Stunting Hingga Literasi Anak

LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM—   Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq menerima kunjungan kerja Staf Ahli Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Vera Christina Sirait Asadoma, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Lembata, Ursula Surat Bayo Tuaq, dan Staf Ahli TP PKK Kabupaten Lembata, Ny. Nurmila Nasir, di ruang kerja Bupati Lembata, Selasa (10/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lembata dan TP PKK dalam mendukung berbagai program prioritas pembangunan, terutama penanganan stunting, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta sejumlah program pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kunjungan kerja Staf Ahli TP PKK Provinsi NTT di Kabupaten Lembata dijadwalkan berlangsung selama dua hari, hingga Rabu (11/11/2026).

Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi, membangun kolaborasi, sekaligus memastikan program-program TP PKK, TP Posyandu, Bunda PAUD, Bunda Literasi, dan kelompok kerja terkait dapat diimplementasikan secara berkelanjutan hingga tingkat kabupaten dan desa.

Dalam keterangannya kepada media seusai melakukan tatap muka dengan para siswa SMP Negeri 4 Nubatukan, Vera Christina Sirait Asadoma menjelaskan bahwa kunjungannya ke Lembata merupakan bagian dari pelaksanaan program kerja TP PKK Provinsi NTT untuk melihat secara langsung kondisi daerah sekaligus membangun koordinasi dengan kepengurusan di kabupaten/kota.

Menurut dia, koordinasi tersebut penting agar program yang dirancang di tingkat provinsi dapat berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

“Kami juga ingin mengetahui kondisi di kabupaten itu seperti apa, sehingga kami bisa membantu men-support dan mendukung apa yang mereka butuhkan,” ujarStaf Ahli Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Vera Christina Sirait Asadoma.

Salah satu perhatian utama dalam kunjungan tersebut adalah penguatan gerakan literasi melalui Pokja Bunda Literasi. Vera menjelaskan, TP PKK Provinsi NTT telah mengembangkan kerja sama dengan berbagai mitra literasi melalui lokakarya penguatan kapasitas Bunda Literasi dan Pokja Bunda Literasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia menegaskan, pengembangan program literasi harus dimulai dengan ketersediaan data yang akurat. Data menjadi dasar untuk mengetahui kondisi riil, mengidentifikasi persoalan, serta menentukan bentuk intervensi yang tepat.

“Karena kita bekerja itu harus dimulai dari data. Data itu ditampilkan, di situlah kita mengetahui posisi kita, baik secara provinsi maupun kabupaten/kota,” jelas Staf Ahli Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Vera Christina Sirait Asadoma.

Dari hasil pemetaan tersebut, kemampuan membaca anak-anak di NTT, termasuk di kabupaten/kota, masih menjadi tantangan serius karena cakupannya berada di bawah persentase nasional. Kondisi ini, menurut Vera, membutuhkan kerja bersama, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Ia menempatkan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD) sebagai fondasi utama pembangunan literasi. Karena kewenangan pendidikan dasar berada pada pemerintah kabupaten/kota, penguatan kapasitas siswa dan tenaga pendidik harus menjadi agenda bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Jadi kita harus bekerja bersama-sama untuk menguatkan fondasi literasi, baik di PAUD maupun SD. Bukan saja siswanya yang diperkuat, tetapi guru-gurunya juga harus terus diperkuat kapasitas dan kemampuan literasinya,” ajak Vera Asadoma.

Vera juga menekankan pentingnya keteladanan guru dalam membangun budaya membaca. Menurut dia, ajakan untuk membaca akan lebih efektif apabila tenaga pendidik terlebih dahulu menunjukkan kebiasaan membaca dalam kehidupan sehari-hari.

Anak-anak, katanya, membutuhkan figur yang dapat menjadi contoh, bukan sekadar instruksi. Karena itu, guru dan para pendamping pendidikan harus mampu menghadirkan budaya membaca melalui tindakan nyata.

Selain penguatan literasi di lingkungan pendidikan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah mengenai pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Vera menilai kebijakan tersebut perlu diikuti dengan pendampingan dan penyediaan aktivitas alternatif yang edukatif bagi anak-anak. Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), serta pojok-pojok baca di lingkungan sekolah dan masyarakat dapat menjadi ruang produktif untuk membangun kebiasaan membaca.

Menurut dia, pembatasan penggunaan media sosial tidak cukup hanya disampaikan sebagai larangan. Orang tua, guru, dan masyarakat perlu mengambil peran dengan mengarahkan anak-anak pada kegiatan yang bermanfaat.

“Mereka tidak pegang HP pasti merasakan kebosanan, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Nah, di sinilah peran kita untuk mengajarkan mereka, mengajak mereka untuk rajin membaca, misalnya melalui perpustakaan, TBM, atau pojok-pojok baca,” jelas Vera.

Melalui Pokja Bunda Literasi, pihaknya juga mendorong penguatan kapasitas guru serta penempatan relawan literasi di perpustakaan, TBM, dan pojok baca. Namun, ia mengingatkan bahwa relawan yang ditugaskan harus benar-benar memiliki minat dan kecintaan terhadap buku.

Menurut dia, pendamping literasi harus mampu menjadi teladan sekaligus membimbing anak memahami isi bacaan, bukan hanya mendorong mereka membaca secara formalitas.

Vera mengungkapkan, kemampuan memahami dan mengulas bacaan masih menjadi pekerjaan rumah dalam dunia pendidikan. Bahkan, persoalan tersebut ditemukan tidak hanya pada jenjang pendidikan dasar, tetapi juga pada sebagian siswa tingkat menengah atas.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa gerakan literasi harus diarahkan pada peningkatan kemampuan memahami, mengolah, dan menyampaikan kembali informasi yang dibaca.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengambil bagian dalam memperkuat gerakan literasi. Dalam hal ini, TP PKK memiliki potensi sumber daya manusia dan jaringan kelembagaan yang menjangkau hingga tingkat dasawisma.

“PKK mempunyai manpower sampai ke tingkat paling bawah, sampai ke tingkat dasawisma. Jadi kalau kita gerakkan itu semua, mudah-mudahan cakupan literasi kita semakin meningkat,” tegasnya.

Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kabupaten Lembata bersama TP PKK diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mengakselerasi program pemberdayaan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan, penanganan stunting, serta berbagai agenda pembangunan lainnya.

Keterlibatan TP PKK hingga tingkat dasawisma menjadi kekuatan strategis untuk memastikan program pemerintah tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi menjangkau keluarga dan masyarakat sebagai penerima manfaat utama. *** (Prokompimkablembata)