Dilema Komuni Pertama Serentak Oleh : Robert Bala Robert Bala WARTA-NUSANTARA.COM— Langkah beberapa keuskupan di NTT meluncurkan program Komuni Serentak memantik diskusi hangat di tengah umat. Kebijakan pastoral ini dirancang dengan niat luhur: mengembalikan keutamaan Sakramen Ekaristi ke ranah spiritual yang suci dan menghindarkan keluarga-keluarga Katolik dari jebakan finansial akibat pesta perayaan yang kerap berlebihan. Namun, di balik niat penataan kehidupan sosial-keagamaan ini, tersembunyi sebuah dilema ekonomi dan budaya yang kompleks. Secara pastoral, kekhawatiran Gereja sangat beralasan. Perayaan Komuni Pertama di banyak daerah acap kali bergeser dari peristiwa iman menjadi panggung gengsi sosial. Tidak sedikit keluarga yang terpaksa berutang demi menyewa Sound System, membeli pakaian mahal, dan menyediakan hidangan melimpah bagi ratusan tamu. Spiritualitas penerimaan Tubuh Kristus untuk pertama kalinya justru tertutupi oleh kebisingan pesta dan beban finansial yang menumpuk setelah acara usai. Kebijakan Komuni Serentak hadir sebagai intervensi sosial untuk memutus rantai konsumerisme ini, meratakan beban, serta menegaskan kembali bahwa inti perayaan ada di altar, bukan di tenda pesta. Sampai di sini program Komuni Serentak dapat dipahami. Namun, jika kita menengok fenomena perayaan keagamaan tentu tidak sekadar bermakna spiritual. Sebuah perayaan keagamaan selalu terkait dengan aspek sosial, budaya, bahkan ekonomi. Di sinilah perayaan Komuni Pertama memiliki keterkaitan dengan perputaran ekonomi warga. Perayaan berskala besar, meski terkesan konsumtif, sesungguhnya menggerakkan roda ekonomi bawah melalui hukum penawaran dan permintaan (supply and demand). Ketika ratusan anak menyambut Komuni Pertama secara meriah, ekosistem ekonomi lokal mendadak bergeliat. Penjahit dan penjual pakaian mendapat pesanan, usaha katering dan pemotong ternak kebanjiran rezeki. Selain itu penyedia jasa sewa tenda, cetakan udangan, backdrop, dan tata suara meraup untung. Tak terkecuali fotografer lokal memperoleh penghasilan. Uang tidak hilang begitu saja; ia berpindah tangan dan mengalir ke kantong-kantong rakyat kecil. Dalam kacamata ekonomi publik, perayaan semacam ini berfungsi sebagai mesin redistribusi pendapatan berbasis komunitas (multiplier effect). Di sinilah letak dilemanya. Di satu sisi, ada tuntutan kesederhanaan moral agar iman tidak tergadaikan oleh gengsi sosial dan utang. Di sisi lain, pembatasan pesta perayaan secara drastis berpotensi menahan laju perputaran uang di tingkat akar rumput, di mana banyak usaha mikro bergantung pada momen-momen perayaan keagamaan dan adat untuk bertahan hidup. Lantas, bagaimana menyikapi titik temu di antara keduanya? Pertama, perlunya penataan ulang. Perayaan komuni pertmaa misalnya perlu didukung dengan pencerahan budaya, bukan sekadar pelarangan mekanis. Kebijakan Komuni Serentak dari sebaiknya tidak dimaknai sebagai “pembunuhan” terhadap ruang kegembiraan warga, melainkan sebagai penataan ulang (re-engineering) pola konsumsi masyarakat. Masyarakat tidak harus dilarang bersyukur atau berbagi kebahagiaan, melainkan didorong untuk merayakannya secara arif. Malah pada sisi lain, merayakan dengan ‘makan berama’ adalah esensi dari komuni itu sendiri. Yesus sebelum wafat, Ia duduk dan makan berama para rasulnya dan peristiwa itu kita terus kenangkan dalam perayaan ekaristi. Karena itu makan bersama memiliki makna yang sangat kuat untuk saling berbagi satu sama lain. Itulah yang dilakukan Yesus yang cara makanNya sangat berbeda dengan budaya Yahudi yang sangat menjaga kemurdian cara makan di mana tidak ada campur aduk dengan orang miskin dan berdosa. Yesus justru melakukan apa yang diseubt table fellowship (persekutuan meja makan). Cara makan Yesus yang inklusif dan radikal hingga menjadi penyebab mengapa Ia dibunuh. Meskipun tuduhan eksekusi resminya bersifat politis dan agamis, praktik makan-Nya memang menjadi pemicu utama gesekan mendalam dengan otoritas keagamaan zaman itu. Kedua, meskipun makan bersama perlu dijaga dan terus diwujudkan, tetapi perlu diingat, pesta tidak harus berarti kemewahan yang membebankan. Yang perlu diperhatikan adalah menjaga syukuran bersahaja yang memberdayakan. Misalnya, daripada memesan barang-barang impor atau katering mahal dari luar, perayaan dapat diarahkan untuk menggunakan bahan pangan lokal dan memberdayakan usaha tetangga sekitar dalam skala yang terukur dan tanpa memaksakan diri hingga berutang. Ketiga, Komuni Serentak adalah terobosan pastoral yang sangat relevan untuk menjaga kesucian sakramen dan melindungi ketahanan ekonomi keluarga. Namun, efektivitasnya akan semakin bernilai jika Gereja dan pemerintah daerah berjalan berdampingan: menjaga agar spiritualitas umat tetap murni, tanpa menghentikan denyut ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari riuhnya perayaan lokal. Hal ini juga perlu diikuti dengan konsistensi. Misalnya saja larangan akan pesta yang konsumtif perlu disertai juga dengan revisi terhadap aneka ‘sumbangan wajib’ yang harus diberikan oleh umat sebagai kontribusi pada gereja/paroki. Para pekerja kreatif yang hidupnya dari ‘event’ akan mempertanyakan, bagaimana menghubungkan antara kewajiban mereka berkontribusi terhadap kehidupan gereja sementara sumber pekerjaan mereka yang muncul aneka perayaan ‘konsumtif’ dibatasi atau dilarang. Yang terakhir, larangan perayaan konsumtif kadang menjadi boomerang bagi gereja sendiri. Dalam logika dan daya tangkap yang sangat terbatas, umat menerima bahwa pesta yang mereka adakan dianggap konsumtif. Hal ini bia diterima. Tetapi pada saat yang sama, mengapa syukuran hidup membiara, pesta perak dan emas, atau syukuran hidup membiara dengan pesta yang juga tidak kecil dianggap biasa sementara yang mereka lakukan dianggap sebagai pemborosan? Mungkin perbandingan itu tidak ‘apple to apple yakni cara membandingkan dua hal yang setara, seimbang, dan mirip. Tetapi bila ditempatkan sebagai perayaan ‘konsumtif’, maka kritik dari bawah ini perlu didengar. Kalau mau konsekuen, maka mestinya hal ini diterapkan tanpa kecuali. Kalau bisa terjadi demikian maka baik tujuan mengutamakan sakramen pada Komuni Pertama demikian juga sakramen pada perayaan religus akan tercapai dan rakyat kecil merasa ada nuansa keadilan. Robert Bala. Penulis buku; Menjadi Guru Hebat Zaman Now. Penerbit Gramedia Jakarta. Cetakan ke-4. Post Views: 36 Navigasi pos Menagih Ketegasan Komisi Perwasitan NTT: Tegakkan Fair Play, Selamatkan Marwah Persepakbolaan Daerah
