LABUAN BAJO : WARTA-NUSANTARA.COM – Upaya membangun Pariwisata Labuan Bajo menuju Pariwista Berkelanjutan dan Mandiri perlu melibatkan semua pihak terkait. Tanggung jawab ini tidak hanya diemban oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) yang diberi tugas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membantu memfasilitasi serta mengakselerasi kebutuhan Pariwisata Labuan Bajo. Hal ini disampikan oleh Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina saat mengikuti Forum Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan di Flores, Lembata, Alor dan Bima (Floratama) bersama stakeholder terkait yang bertempat di Labuan Bajo, Senin (29/3) kemarin seperti disebutkan dalam press realese BPOLBF, Rabu (31/3). “Tentunya kami disini sebagai Badan Otorita bertugas untuk memfasilitasi dan mengakselerasi sehingga terjadi kolaborasi yang lebih strategis dan juga lebih cepat dalam mencapai target – target kita menjadi pariwisata berkelanjutan yang mandiri,” ujar Shana. Ia mengatakan, dukungan dari pemerintah pusat bagi keberlangsungan pariwisata Labuan Bajo tentu tidak akan berlangsung seterusnya. Untuk itu dalam masa percepatan ini, Shana mengajak Pemerintah Daerah melalui dinas-dinas terkait, pemerintah desa, para pelaku pariwisata, pelaku kuliner dan ekonomi kreatif, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bekerjasama, berkolaborasi serta membangun sinergitas guna mencapai target-target bersama dalam menjadikan pariwisata Manggarai Barat yang berkelanjutan dan mandiri. Shana menjelaskan, pemerintah pusat tentu tidak akan men-support Labuan Bajo selamanya, maka sebagai sektor riil kita harus sadar dan siap untuk mandiri sehingga ketika nanti setelah selesai masa percepatan ini, kita sudah punya ekosistem pariwisata berkelanjutan yang sehat dan kompak, dan tentunya bisa mewujudkan pariwisata kelas dunia. “Untuk itu mari kita bergandengan tangan, bersama-sama bekerja dengan berkolaborasi karena tentunya membangunan pariwisata bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk masyarakat Manggarai Barat,” ujarnya. Shana menyadari menuju pariwisata Manggarai Barat yang berkelanjutan dan mandiri tentu membutuhkan perhatian dari semua pihak. “Kolaborasi serta kerjasama yang dimaksud bertujuan mengatasi berbagai kendala yang muncul di berbagai sektor. Dalam diskusi ini, beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sulitnya akses menuju desa potensi wisata, kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi pokdarwis di setiap desa serta keterbatasan jaringan internet dibahas bersama,” ungkap Shana. Sementara itu, Asisten II Setda Mabar Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Martinus Ban berharap sinergitas dari semua pihak yang dituangkan dalam diskusi Forum Floratama mampu mewujudkan Pariwisata Manggarai Barat yang berkelanjutan dan Mandiri. “Tentang pendampingan kita butuh bantuan dari BPOLBF. Hal-hal itu yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa. Apa yang perlu kita intervensi, dukungan Pemerintah Desa apa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat apa,” ungkapnya. Teman-teman BPOLB, lanjut Marten Ban yang direkomendasikan di rapat ini kita rumuskan untuk secepatnya ditindaklanjuti. “Percepatan destinasi pariwisata premium penting untuk kita. BPOLBF perwakilan Pemerintah Pusat dan mereka mendampingi kegiatan percepatan Pariwisata di Manggarai Barat agar dibicarakan di pusat agar melibatkan semua kementrian terkait, soal akses jalan, listrik dan jaringan internet,” ujar Martinus Ban, Sedangkan, Wakil Direktur Politeknik El Bajo Commodus Andi Iwan Iswanto berharap pemerintah mampu mendorong serta mendukung generasi muda dalam mengembangkan minat mempelajari dunia kepariwisataan dengan baik. “Bekerjasama dengan Swiss Contact, kami sudah menyusun indikator bagaimana desa ini sudah siap untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata. Sayangnya ada permasalahan akses serta atraksi yang belum dikembangkan ataupun belum diakui sebagai potensi,” jelas Andi. Menurut Andi, SDM di desa wisata belum siap menerima tamu, menjamu tamu, memandu tamu, hingga saran kami, kami berkomitmen secara pendidikan formal melalui ilmu, hanya minat anak-anak muda untuk memilih pariwista sebagai jalan hidup belum terlalu tinggi. “Diharapkan ada stimulus minat untuk terus kuliah di bidang pariwisata. Hingga bidang ini bukan bidang yang tabu atau dianggap tidak menghasilkan,” ujar Andi Iwan Iswanto. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Golo Cucu, Desa Kempo, Kec. Mbeliling Arkadius Yacob menyampaikan dalam diakusi tersebut terkait kendala lain dan juga buruknya akses menuju hampir semua desa wisata yang ada di wilayah Manggarai Barat. “Kami sudah membentuk wadah pokdarwis secara swadaya dari masyarakat. Saat ini kami sedang membuat perencanaan-perencanaan dari basis masyarakat. Dari sisi pokdarwis kami merasa perlu pendampingan mulai dari instansi terkait khususnya pemerintah. Karena terus terang pokdarwis ini masih sangat minim dari berbagai aspek. Terutama dari aspek transportasi menuju desa, aspek sumber daya dan aspek permodalan.” Ujar Arkadius Koordinator Rencana Pengembangan Gereja Tua Rekas, Pater Yanuaris, SVD mengapresiasi terpilihya Gereja Tua Rekas sebagai Destinasi Wisata Religi di Manggarai Barat. Selain itu, Pater Yanuaris berharap BPOLBF, Pemerintah maupun pihak-pihak terkait mampu memberikan bantuan berupa pendampingan dan pelatihan bagi kelompok-kelompok pengrajin yang telah dibentuk demi menyambut Wisata Religi Gereja Tua Rekas. “mulai tahun ini Gereja sudah membentuk kelompok untuk pengrajin, kendala ada pada pendampingan, pelatihan yang berkelanjutan. Kelompok ini sudah lama ada di desa, tidak hidup karena tidak dijaga kelangsungannya. Sudah mendapatkan pelatihan, tidak dikembangkan lalu kemudian mati begitu ada permintaan, masyarakat tidak siap. Masalah ini perlu dijawab oleh semua pihak. BPOLBF kami harapkan membantu kami mendampingi kelompok – kelompok ini yang sudah mulai kami bentuk lagi di dalam lingkup Gereja.” Tutur Pater Yanuaris Aloysius Suhatim Karya, Perwakilan Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formmapp Mabar) berharap kehadiran Labuan Bajo sebagai Destinasi Wisata Prioritas harus mampu memberikan dampak yang merata bagi masyarakat Manggarai Barat. Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan mandiri harus dapat diakomodir oleh pemangku kepentingan. “Bagaimana cara kita kedepan untuk melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam pariwisata yang akan lebih masif. Saya usulkan dibentuk CBT (Community Based Tourism). Kerjasama dengan El Bajo University. Dengan program ekowisata yang dimiliki mampu melahirkan ahli-ahli ekowisata yang bisa turut membantu mengembangkan, membentuk dan melahirkan pelaku Pariwisata di kampung-kampung,” ujar Aloysius. Untuk itu dalam forum diskusi kehadiran Pariwisata Labuan Bajo mampu mengakomodir kaum difabel sehingga mampu mengambil bagian mewujudkan Pariwisata yang merata bagi semua kalangan. “Kami selama ini melatih keterampilan anak-anak bisu tuli untuk membuat oleh-oleh khas Labuan Bajo, baik berupa manisan asam dan sticker dan anak-anak dengan bakat melukis lalu juga pembuatan pembalut cuci ulang yang ramah lingkungan. Kami membutuhkan pendampingan dan termasuk perijinan. Kami diberikan tempat di Batu Cermin dan tempat lainnya ntuk memasarkan hasil kreasi anak-anak,” ujar Yoseph Min Palem, Ketua Yayasan PACEM, Pemberdayaan Kaum Difabel untuk produksi UMKM. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Mabar, Ignasisus Charles Angliwarman menilai salah satu kendala yang dihadapi oleh para pelaku industri UMKM dan kuliner adalah keterbatasan modal dan pemasaran. Selain itu Charles juga menyinggung terkait proses perizinan “Kendalanya, kita punya potensi secara umum tapi masyarakat tidak memiliki modal, sarpras, promosi dan pemasaran serta peningkatan kerjasama produk UMKM. Kami akan mencoba membantu mencarikan solusi, sembari proses perijinan juga dipercepat dan dipermudah bagi para pelaku usaha atau investor. Selain itu, dengan mayoritas masyarakat Mabar 60 persen pendidikan menengah kebawah, kita berharap BPOLBF membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terhadap masyarakaat desa untuk mengembangkan potensi desa yang dimiliki,” pinta Charles. Terkait proses perizinan yang dilihat masih menjadi salah satu kendala dalam berinvestasi, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Manggarai Barat, Teddy Barends menjelaskan pemerintah akan segera menghadirkan Mal Pelayanan Publik yang bertujuan memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus proses perzinan. “Kita akan memberlakukan Mal Pelayanan Publik, hal ini untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus perijinan. Nantinya semua informasi penyelenggara pelayanan menjadi ada di satu tempat. Kita berharap ini akan mempermudah dan mempersingkat proses perijinan. Semuanya diharapkan mampu memberikan kepastian berinvestasi,” tuturnya **(WN-03).** Post Views: 11 Navigasi pos “Meridian Dewanta : Kajati NTT Yulianto Harus Cermat Dalam Publikasi Kasus Korupsi” Oase Kehidupan Jumat Agung, 2 April 2021
