JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM— Ketua Komisi III DPR RI,  Habiburokhman mendesak Polda Nusa Tenggara Timur mengusut tuntas laporan dugaan kasus asusila yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede. Habiburokhman meminta proses hukum berjalan tanpa intervensi maupun perlakuan khusus. Ia juga mendesak polisi segera melakukan penahanan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. 

Ketika dugaan kekerasan seksual menyeret seorang kepala daerah, perhatian publik tidak lagi berhenti pada nama dan jabatan yang disebut dalam laporan kepolisian. Ada martabat manusia yang harus dilindungi, ada proses hukum yang wajib dikawal, dan ada kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang sedang dipertaruhkan.

Di tengah sorotan terhadap dugaan kasus pemerkosaan yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede, suara dari Senayan mulai menguat.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya mengikuti perkembangan pemberitaan kasus tersebut dengan perhatian serius sekaligus keprihatinan mendalam.

Kasus yang dilaporkan oleh seorang mahasiswi berinisial RWM (21) itu menjadi perhatian karena menyangkut dugaan tindak pidana serius yang menyeret nama seorang pejabat publik di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026), Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III DPR RI mencermati perkembangan perkara tersebut.

“Kami di Komisi III DPR RI mengikuti dengan perhatian dan keprihatinan yang mendalam atas pemberitaan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Habiburokhman.

Pernyataan itu menjadi penanda bahwa perkara tersebut tidak hanya menjadi perhatian masyarakat di NTT, tetapi juga mulai mendapat sorotan di tingkat nasional.

Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Jabatan

Dalam perkara yang menyangkut dugaan kekerasan seksual, jabatan publik tidak boleh menjadi penghalang bagi penegakan hukum. Sebaliknya, kedudukan seseorang di ruang kekuasaan justru menuntut standar tanggung jawab yang lebih besar di hadapan masyarakat.

Namun, ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan objektivitas. Laporan pidana merupakan pintu masuk proses hukum, bukan putusan yang dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah.

Karena itu, penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, independen, serta berorientasi pada perlindungan korban dan pengungkapan fakta.

Di satu sisi, hak dan keselamatan pelapor harus dijamin. Di sisi lain, hak pihak yang dilaporkan untuk memperoleh proses hukum yang adil juga tidak boleh diabaikan.

Mengawal Keadilan, Melindungi Martabat Korban.

Perkara ini kembali mengingatkan bahwa penanganan dugaan kekerasan seksual tidak cukup hanya dengan menerima laporan dan melakukan pemeriksaan administratif.

Aparat penegak hukum dituntut bekerja secara cermat, mengamankan bukti yang relevan, memeriksa saksi secara profesional, serta memastikan pelapor tidak mengalami intimidasi, tekanan, maupun reviktimisasi selama proses hukum berlangsung.

Di tengah derasnya perhatian publik, satu hal tidak boleh hilang: hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan pengaruh jabatan, tekanan politik, ataupun opini yang berkembang di ruang digital.

Publik tentu menunggu kejelasan. Bukan sekadar pernyataan, melainkan tindakan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, keadilan tidak semestinya berubah arah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Dan perlindungan terhadap martabat manusia tidak boleh berhenti hanya karena perkara itu melibatkan seseorang yang menduduki jabatan publik.

Kini, perhatian tertuju pada bagaimana aparat kepolisian menuntaskan penanganan perkara tersebut secara profesional, terbuka, dan berkeadilan. ***

Dugaan Pemerkosaan di Rujab, Bupati Kupang dilaporkan ke Polda NTT

Sebagaimana diwartakan sebelumnya,  Seorang yang berinisial RWM (21) melaporkan kasus pemerkosaan yang dialaminya kepada polisi di Polda NTT, Kamis (12/11/2026). Ia melaporkan Yos Lede, Bupati Kupang atas kasus pemerkosaan yang dialaminya pada Rabu (11/11/2026) malam hingga Kamis (12/11/2026) subuh.

Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT Komisaris Besar Nova Irone Surentu, membenarkan kejadian itu.

“Betul. Laporan sudah kami terima dan kini sedang dalam proses penyelidikan,” katanya, Jumat (13/11/2026). 

Menurut Nova, laporan disampaikan langsung oleh korban bersama keluarganya dengan pendampingan petugas dari dinas yang membidangi perempuan dan perlindungan anak. Kejadian ini berawal saat korban diajak oleh rekannya EK yang juga seorang perempuan pada Rabu malam sekitar pukul 20.00 Wita.

EK mengiming-imingi korban untuk sebuah pekerjaan dan mengajak korban bertemu terlapor. Saat bertemu, terlapor meminta EK keluar dari ruangan sehingga hanya ada terlapor dan korban dalam ruangan tersebut. Terlapor langsung mencabuli korban dan menarik korban ke dalam kamar tidur. Korban mengaku diperkosa secara paksa sebanyak dua kali.

Pemerkosaan pertama pada Rabu malam dan berlanjut pada Kamis subuh. Pasca pemerkosaan pertama, korban sempat menghubungi rekannya yang lain STM (20) untuk menjemputnya. Namun hingga tengah malam rekannya belum juga datang. Korban pun pasrah dengan aksi kekerasan seksual ini.

Usai berhubungan badan, terlapor menyerahkan uang Rp 3 juta yang dimasukkan dalam tas korban dan meminta korban keluar dari kamarnya. Setelah berada di luar ruangan, korban dijemput oleh EK yang masih menunggu di luar. Korban mengaku diancam oleh EK jika menceritakan kejadian tersebut ke orang lain. EK malah mengancam akan memutuskan hubungan persahabatan dengan korban jika korban berani menceritakan kepada orang lain.

Menurut korban, EK juga mengambil uang Rp 3 juta dari tas korban. Uang tersebut diduga sebagai bayaran dari terlapor usai berhubungan badan. STM yang juga warga Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang kemudian menjemput korban untuk pulang ke rumah. Saat ini kasus dugaan pencabulan ini sedang ditangani Polda NTT. Sementara Bupati Kupang, YS yang dikonfirmasi wartawan enggan berkomentar.

***(NTTExpres/WN-01)