Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT diterima Warta-Nusantara.Com JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM–Program unggulan Satu Desa Satu Produk atau One Village One Product (OVOP) di NTT mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Desa (Wamendes) Riza Patria, dan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri sepakat untuk mendorong pengembangan produk unggulan desa-desa di NTT agar bisa berkembang dan menembus pasar internasional. Dukungan ini disampaikan dalam pertemuan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena serta para Kepala Daerah se-NTT bersama dengan ketiga pejabat kementerian tersebut di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Jumat (21/03/2025) malam. Dalam pertemuan ini, Gubernur Melki Laka Lena meminta bantuan pemerintah pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa di NTT melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan penguatan pasar produk unggulan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pihaknya siap membantu dalam pemetaan dan inventarisasi kawasan hutan di NTT, terutama yang sudah dihuni masyarakat selama puluhan tahun. Menurutnya, persoalan lahan sering menjadi kendala dalam pengembangan desa, terutama ketika wilayah pemukiman dan produksi masuk dalam kawasan hutan lindung. “Kami akan terus menyelesaikan persoalan perizinan pemanfaatan lahan dengan solusi yang menguntungkan bagi masyarakat, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” ujar Raja Juli Antoni. Selain itu, ia menambahkan bahwa hutan di NTT memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi desa melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. “Kayu, rotan, madu hutan, dan berbagai hasil hutan lainnya bisa menjadi bahan baku industri kreatif yang bernilai tinggi dan dapat dimanfaatkan khususnya untuk produk-produk UMKM,” tambahnya. Sementara itu, Wamendes Riza Patria menyoroti tiga tantangan utama yang masih dihadapi desa-desa di NTT, yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM), ketersediaan infrastruktur, dan akses permodalan. Menurutnya, pemerintah akan mendorong program kreatif untuk mengatasi tantangan ini. “Salah satu inisiatif yang kami gagas adalah program Bapak/Ibu Asuh Desa, dimana pejabat negara akan menjadi pendamping bagi desa-desa tertentu. Mereka bertugas memberikan edukasi, membantu promosi produk unggulan, serta mendukung kemandirian desa,” jelas Riza. Tak hanya itu, Kemendes juga akan menggandeng perguruan tinggi dan organisasi masyarakat untuk menyalurkan mahasiswa dan aktivis ke desa-desa guna memberikan pelatihan dan pendampingan bagi warga lokal. Wamendag, Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan akan membantu memasarkan produk unggulan desa-desa di NTT, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga ke pasar internasional. “Kami siap mempromosikan UMKM NTT ke 33 negara. Kemendag juga akan membantu meningkatkan kualitas produk agar memenuhi standar ekspor dan mampu bersaing di pasar global,” kata Dyah Roro. Menurutnya, banyak produk lokal NTT yang memiliki potensi besar, seperti tenun ikat, kopi, garam organik, dan hasil laut, yang bisa dikembangkan lebih luas. Program OVOP dinilai sebagai langkah strategis untuk menggairahkan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing produk NTT di kancah global. Gubernur NTT, Melki Laka Lena mengapresiasi dukungan dari ketiga kementerian tersebut. Ia optimistis bahwa kerja sama ini akan membawa dampak dan manfaat besar bagi masyarakat NTT. “Kami berharap program ini bisa berjalan dengan baik, dan dengan dukungan pemerintah pusat, produk-produk unggulan desa-desa di NTT bisa semakin berkembang dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Gubernur NTT. Dengan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, program One Village One Product diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di NTT, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengangkat potensi lokal ke level nasional dan internasional. *** (*/WN-01) Foto : Istimewa Post Views: 10 Navigasi pos Pelatih Hasan Haju, Sukses Antar Persebata ke Final Bukti Bakti Tulus Bagi Lewotana KPU Lembata Gandeng Undana Riset Partisipasi Pemilih Pilkada 2024
