Enam Kali Rombak Kabinet Dalam Dua Tahun, Apa Pertimbangan Prabowo?

Enam Kali Rombak Kabinet Dalam Dua Tahun, Apa Pertimbangan Prabowo?

JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM—  Presiden Prabowo Subianto tercatat sudah enam kali merombak alias me-reshuffle jajaran Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahannya. Reshuffle pertama terjadi 19 Februari 2025 untuk mengganti jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang dialihkan ke seorang Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto. Rangkaian reshuffle demi reshuffle itu bertujuan baik untuk pengangkatan, pergeseran posisi, hingga pembentukan badan baru.

Terbaru, Kepala Negara mengganti Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026) awal pekan ini. Lantas, apa yang membuat Prabowo merombak kabinet hingga enam kali selama dua tahun? Baca juga: Prabowo: Dadan Tim Sukses Saya, Saya yang Serahkan ke Kejaksaan

Ada gap Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurrahman menilai, reshuffle hingga enam kali dalam dua tahun menunjukkan adanya celah (gap) antara target Presiden Prabowo Subianto dengan menteri tersebut. Hal ini yang membuat Kepala Negara merasa perlu merombak dan menata ulang.

“Enam kali reshuffle menunjukkan ada gap antara target Presiden dan kapasitas delivery kabinet yang terus dikoreksi,” kata Rizal kepada Kompas.com, Selasa (15/9/2026).

Senada, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono menilai perombakan menunjukkan adanya ketidakpadanan antara langkah eks Menteri Pertahanan (Menhan) itu dengan beberapa jajaran. Oleh karenanya, presiden akan mengevaluasi para pembantunya yang kurang bisa diajak jalan bersama tersebut, dalam mengejar program-programnya.

“Pergantian Menkeu yang relatif cepat dapat dibaca sebagai indikasi bahwa presiden baru mencari formula yang paling sesuai antara dua kepentingan, yakni menjaga disiplin dan kredibilitas APBN dan membiayai program prioritas Presiden Prabowo,” tuturnya.

Terlebih, Prabowo diketahui memiliki banyak program yang hendak dijalankan. Selain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ada pula program pembukaan rekening bagi penduduk dewasa, sekolah rakyat, hingga wacana pembelajaran berbagai bahasa asing baru.

“Semuanya itu perlu dukungan finansial dari Menkeu dan menteri terkait,” jelas dia.

Ganggu kontinuitas Akan tetapi Rizal mengingatkan, frekuensi pergantian yang terlalu sering juga memiliki implikasi atau biaya ekonomi (economic cost). Sebab, hal ini berpotensi mengganggu kontinuitas kebijakan.

“Bisa mengganggu kontinuitas kebijakan, memperpanjang learning curve, dan meningkatkan uncertainty bagi pelaku ekonomi,” jelas Rizal.

Terkait masalah ini, Suahasil sebelumnya sempat memastikan bahwa reshuffle di Kemenkeu bukan sebuah perubahan. Perombakan dan pergantian posisi merupakan sebuah keberlanjutan. Dia pun akan berkoordinasi dengan Purbaya untuk transisi di Kemenkeu.

“Transisi saya pasti harus kita koordinasikan dengan baik. Dan setelah ini saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan seperti biasa,” tutur Suahasil, Senin.

Lebih lanjut, ia menyatakan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo untuk menjaga keuangan negara.  APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” tuturnya.

Langkah korektif

Sementara itu terkait reshuffle Purbaya, Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Djayadi Hanan berpandangan, reshuffle dilakukan sebagai langkah korektif Presiden Prabowo. Suahasil Nazara dipandang mampu memulihkan kepercayaan publik dan meredam ketegangan komunikasi menteri sebelumnya.

Sebab menurutnya, pergantian Purbaya ada kaitannya dengan kepercayaan pasar hingga gesekan dengan pemerintah daerah.

Djayadi tidak memungkiri, sejak dipimpin Purbaya, Kemenkeu kerap memantik kontroversi yang memengaruhi kepercayaan pasar. “Pernyataan-pernyataannya, kemudian berbagai pola komunikasinya yang menimbulkan respons negatif dari pasar kemudian respons negatif dari berbagai stakeholder,” kata Djayadi kepada Kompas.com, Senin (14/9/2026).

Selain itu, ia juga mengungkit adanya kebijakan pengetatan dan pemotongan anggaran ke daerah yang menjadi penyebab gesekan. Salah satu polemik yang menjadi sorotan adalah dana Dana Bagi Hasil (DBH) milik Pemprov DKI Jakarta yang tidak kunjung dibayarkan sehingga muncul gesekan antara Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ketika Pemprov berencana menerbitkan obligasi.

“Masalah-masalah di daerah yang terkait dengan fiskal itu tidak bisa tidak akan sulit diatasi kalau tidak ada realokasi anggaran,” imbuhnya.

Sudah lalui pertimbangan matang Mengulas ke belakang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sejatinya beberapa kali memberikan pernyataan alasan Presiden Prabowo mengganti jajarannya. Dalam reshuffle pada September 2025, misalnya, ia menyatakan bahwa pergantian dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit sebelumnya juga menyatakan, penunjukan Suahasil Nazara menjadi Menkeu baru sudah melalui pertimbangan yang matang oleh Presiden Prabowo. Dia menyebut, Prabowo pasti telah memiliki pertimbangan yang matang sebelum menunjuk seseorang.

“Presiden pasti memiliki pertimbangan dan kriteria tersendiri dalam menentukan figur Menteri Keuangan yang dinilai paling tepat untuk menjalankan visi, misi, dan penugasan Presiden,” kata Dolfie, dikutip Antara, Senin (14/9/2026).

Dolfie juga menyampaikan, Prabowo sebagai Kepala Negara berhak merombak atau me-reshuffle susunan kabinet pemerintahannya. Pada prinsipnya, Komisi XI DPR meminta agar sosok yang dipilih Presiden dapat menjalankan penugasan pemerintahan dalam mengawal perbaikan-perbaikan ekonomi tanah air ke depan.

“Pergantian Menteri Keuangan juga merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan kabinet,” kata dia.

Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak masyarakat untuk mendukung langkah Presiden Prabowo dalam meningkatkan kepercayaan publik hingga menjaga stabilitas ekonomi dengan menunjuk Suahasil. Dia meyakini Suahasil merupakan figur yang tepat untuk mengelola APBN agar lebih sehat dan kredibel, jika melihat pengalaman dan kompetensinya.

Suahasil kata dia, mampu melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara, memperkuat fiskal pusat dan daerah, serta memperkuat sistem keuangan dalam mencegah korupsi dan inefisiensi penggunaan keuangan negara.

“Mari kita terus mendukung langkah Bapak Presiden dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan publik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mengelola keuangan negara yang lebih sehat dan bertanggung jawab,” ujar Gibran, Senin pekan ini.  ***(Kompas.com/WN-01)