LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM–Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi Partai Gerindra, Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna (GAKBB) melakukan reses selama sepekan di Bumi Ikan Paus Lewotana Lembata. Bersua sukacita membawadei kabar gembira bagi warga-konstituen di sejumlah Kelurahan Kota Lewoleba. Putra asal Pulau Pantar itu bertekad menjelajahi Desa Lusilame, Kampung Adat Atawolo, Desa Ile Kimok (Kampung Karangora) dan Desa Katakeja, Kalikasa di Atadei, sebuah kecamatan di Selatan Lembata yang masih parah kondisi infrastruktur jalan. Meski begitu, Ketua Komisi l DPRD NTT itu dengan menyetir mobil sendiri menebus Atawolo, Kampung Adat Penyangga Destinasi Wisata Dunia Lamalera, Desa Lusilame, Senin, 24/7/2023. Kepala Desa Lusilame, Petrus Tue Karang, Gabriel Beri Binna, Vian Burin dan Lukas Onek Nakerk Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTT itu melakukan reses didampingi Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lembata, Yohanes Vian K. Burin, Penasehat Partai Gerindra, Lukas Onek Narek, (Calon Anggota DPRD Provinsi NTT), Agustinus Goe Nuban, Karolus Kia Burin (Calon Anggota DPRD Kabupaten Lembata, Dapil 4), dan Lorens Boli Karang, tokoh masyarakat Atawolo. Meski jalan berliku, curam dan terjal, Anggota DPRD Provinsi NTT Tiga Periode (2009-2024), Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna begitu rendah hati, tulus dan rela jadi Sopir membawa para penumpang menjelajahi Kecamatan Atadei untuk sebuah misi mulia, Reses di Kampung Atawolo (Desa Lusilame). Ketika tiba di Kampung Adat Atawolo, Keluarga Suku Nuban sudah menanti dan menerima rombongan penuh sukacita. Gabriel Payong Nuban, mewakili Pemangku Rumah Besar Suku Nuban mengalungkan Selendang kepada GAKBB. Tim Reses lalu istirahat sejenak sambil menikmati kopi, kue rambut dan jagung titi. “Terima kasih yang tulus kami sampaikan untuk pak Gab dan Tim Reses yang meski kondisi jalan ke Kampung Atawolo, Desa Lusilame sangat parah, namun telah bertekad mengunjungi warga disini untuk reses. Semua pengorbanan karena niat tulus bertemu warga mendengarkan aspirasi dan ungkapan hati nuraninya”, ungkap Kepala Desa Lusilame, Petrus Tue Karang ketika membuka secara resmi reses. Peserta Reses di Atawolo Menurut Petrus Tue Karang, warga Desa Lusilame adalah petani. Namun kondisi jalan masih memprihatinkan sehingga pemasaran komoditi seperti Kemiri dan Jambu Mente masih sangat sulit. Masalah utama yang melilit warga disini adalah kesulitan air minum. Sebab, sumber mata air berada dibawah kampung sekitar 3 KM yang selama ini menjadi Prioritas 1 program pembangunan belum juga sukses dijaring ke Atawolo. Karena itu, warga hanya andalkan air tadah hujan ke bak tiap rumah warga. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Lembata, Vian K. Burin selaku Moderator mengawali reses menyampaikan terima kasih kepada warga menerima tim resen di Atawolo. Kampung ini sejak kecil tiap saat saya bisa lihat dari Desa Puor karena sama-sama berada diketinggian. Ketika masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Lembata dua priode sering kesini mendengarkan aspirasi rakyat. Saat ini pak Gab dan tim datang lagi bertemu warga disini. Pada momentum berharga ini, silahkan warga boleh menyampaikan isi hati dan aspirasi untuk diperjuangkan. Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra periode 2024-2029 itu diberi kesempatan menyampaikan gambaran umun tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) selaku Ketua Komisi l DPRD Provinsi NTT dan apa yang telah dikerjakan selama ini untuk NTT, khusus untuk Kabupaten Lembata, Alor dan Flores Timur. Reses bagi anggota dewan setahun hanya 3 kali. Kalau 15 tahun artinya reses hanya 15 kali. Sangat tidak cukup untuk reses bertemu masyarakat pada tiga Dapil yakni, Alor, Lembata dan Flores Timur yang total desanya mencapai 500 Desa/Kelurahan. Tapi, syukurlah saya bisa terus mengunjungi warga disini, dan mendengar aspirasinya. Sebagai Ketua Komisi l DPRD NTT yang membidangi Hukum dan Pemerintahan Gabriel Beri Binna menjelaskan mitra komisi meliputi Kependudukan, KPU, Bawaslu, TNI-Polri dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Jika bicara tentang kependudukan hal ini sangat penting karena menyangkut data melahirkan kebijakan pembangunan. Menurut Gabriel, jika kita membangun infrastruktur jalan butuh data panjang jalan dan status jalan. Begitu juga data kependudukan sangat penting ketika warga menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) , KIP Beasiswa dan PKH. Karena itu, warga harus siapkan Akte Kelahiran, Akte Nikah, Kartu Tanda Oenduduk dan Kartu Keluarga. Tanpa dukungan dokumen kependudukan seperti ini tidak mungkin lahir kebibijakan pembangunan untuk masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan misalnya, lanjut Gabriel, selama ini status jalan Strategis Nasional atau Jalan Negara dan Jalan Provinsi hanya ada di Kabupaten Flores Timur. Kabupaten Lembata dan Alor tidak ada Jalan Negara dan Jalan Provinsi. Selama ini masyarakat selalu minta perhatian pemerintah agar segera membangun Jalan Provinsi dan Jalan Negara. Karena itu, tegas Gabriel, kita butuh data dan status jalan sebagai dasar untuk melahirkan kebijakan dan program pembangunan. Untuk menetapkan status Jalan Provinsi dan status Jalan Negara harus melalui prosses Perubahan Peraturan Daerah (Perda) baik di Kabupaten maupun di Provinsi. Pemerintah Daerah harus merevisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tentu saja butuh proses panjang. Dengan dasar hukum Perda tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mengusulkan perubahan status jalan tersebut kepada Pemerintah Pusat. (Pempus). Panjang jalan di NTT sekitar 1.700 Km harus terus diperjuangkan untuk dibangun secara bertahap. “Syukur Alhamdulilah, Puji Tuhan, perjuangan Pemprov NTT terwijud sehingga adanya penetapan Jalan Provinsi dan Jalan Negara sehingga kita bisa mendapat intervensi anggaran dari Pemprov melalui APBD l dan Pempus melalui APBN. Sebagai anggota DPRD NTT tiga priode, saya juga berjuang lintas fraksi terkait pembangunan infrastruktur jalan di Dapil NTT 1”, ungkap Gabriel Beri Binna. Suatu ketika, tutur Gabriel, saya bertemu Pak Pius Lustri Lanang, Anggota DPR RI dapil NTT melakukan lobi anggran untuk bangun Jalan Negara di Alor dan Lembata. Perjuangan itu sukses merebut dana APBN lewat Dana Alokasi Khusus (DAK). Kabupaten Alor mendapat anggaran Rp 119 Miliar dan Kabupaten Lembata mendapat DAK Rp 109 Miliar untuk membangun Jalan Negera bagi kedua kabupaten tersebut. ‘Pada tahun 2018 saya koordinasi dengan Bupati Lembata, Yance Sunur dan Bupati Alor, Amon Djobo agar bertemu di Pulau Pantar untuk menerima dana DAK tersebut melalui perjuangan pak Pius Lustri Lanang yang juga datang sendiri ke Kabupaten Alor. Pesan pak Pius, terkait anggran Rp 119 Miliar untuk Jalan Negara di Alor menjadi kewenangan pak Gabriel Beri Binna menentukan titik mana lokasi jalan negara dibangun meski pelaksanaannya dikerjakan oleh Pemkab Alor. Sementara DAK Lembata Rp 109 Miliar menjadi kewenangan Bupati Yance Sunur. Namun secara pribadi, saya menyarakan Bupati Yance Sunur untuk prioritas jalan di Poros Tengah dan Selatan Lembata mengingat Lamalera adalah destinasi wisata dunia terkenal dengan penangkapan Ikan Paus secara tradisional”, tutur Gabriel Beri Bina. Ternyata kemudian, lanjut Gabriel, penetapan jalan Negara dibangun dari titik Nol Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan menuju Balauring, Kecamatan Omesuri. Saya tidak bisa buat apa-apa, karena itu menjadi kewenangan Bupati Lembata. Tidak seperti di alor, saya tentukan titik dan lokasi pembangunan. Sementara itu, Jalan Provinsi juga kita perjuangkan bersama. Buktinya, Proprov NTT dengan dukungan dana APBD l NTT telah dibangun Jalan Provinsi mulai dari Waijarang- Lamalera, namun baru menembus Lamanepa, Desa Warawatung, Kecamatan Nagawutung. Menurut Gabriel, Jalan Provinsi menuju Lamalera masih tersisa sekitar 8 KM. Diharapkan tahun depan sudah dituntaskan agar menghubungkan Lamalera, Desa Nelayan yang terkenal sebagai destinasi wisata Internasional. Dalam diskusi dengan warga Atawolo, Desa Lusilame, antara lain, Daniel Koban, Alberta Hurek, dan Lukas Loli berbicara seputar masalah infrastruktur jalan, Air minum , harga komoditi dan Kampung Adat Atawolo sebagai Desa Penyangga Pariwisata Lamalera. Terkait masalah air minum di Desa Lusilame, pihaknya tidak menebar janji politik dan menerima proposal. Tapi, aspirasi ini disimpan dihati untuk diperjuangkan berdasarkan pengalamannya bekerjasama dengan TNI, sukses membangun 4 buah Sumur Bor di Alor. Jika ada peluang ke depan, pasti saya kontak Kepala Desa Lusilame. Selain itu, Kades juga bisa studi banding ke Desa Uruor, Kecamatan Nubatukan yang sukses menjaring air dari kali ke desa dengan Listrik Tenaga Surya sehingga dapat dianggarkan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan Atawolo, Kampung Atawolo, Desa Lusilame yang oleh Menteri Pariwisati dan Ekonomi Kreatif, Mari Elkatiri Pengesti telah ditetapkan sebagai Desa Penyangga Destinasi Wisata Lamalera. Namun hingga kini SK Penetapan belum kunjung datang sehingga perlu disurati lagi oleg Dinas Pariwisata Lembata. Soal Sekolah Swasta sepertinya anak tiri, menurut Gabriel, regulasi UU Sisdiknas dan Hasil Yudcial Reviu MK menetapkan Sekolah berbasis masyarakat statusnya sama dengan sekolah negeri. Karena itu, tergantung Bupati setempat mau komitmen memberi perhatian kepada sekolah swasta atau tidak. Misalnya, penempatan guru negeri dan bantuan fasilitas lainnya. Gabriel Beri Benna juga mengakui, masalah akses jalan yang masih parah di Atadei juga turut memicu harga komoditi rendah dan harga Sembako tinggi. Karena itu, kita semua mesti berjuang dan saling mendukung agar Infrastruktur jalan dapat dibangun secara bertahap baik dengan status jalan Kabupaten, Jalan Provinsi dan Jalan Negara. Tim Reses kembali jelajahi jalan yang sama berliku, curam dan terjal menyusuri punggung bukit menuju Kampung Karangora, Desa Ile Kimok. Meski agak terlambat dari jadwal, Kepala Desa, Hans Roning, Anggota DPRD Lembata, Lorens Karangora dari Fraksi Partai Gerindra, Lorens Karangora dan warga sudah menanti. Kepala Desa Ile Kimok, Hans Roning ketika membuka secara resmi reses menyampaikan apresiasi kepada Tim Reses yang dipimpin Anggota DPRD Provinsi NTT, Gabriel Beri Bina karena sudah dua kali melakukan reses di desa ini. Momentum ini sangat berharga bagi warga untuk sampaikan aspirasi Kemudian ia menggambarkan bahwa jumlah DPT Desa Ile Kimok sebanyak 1.200 Pemilih. “Kami berterima kasih kepada pak Gab yang telah mengunjungi kami. Tadi banyak warga datang tapi banyak yang sudah pulang karena berbagai kesibukan sebagai petani. Namunwarga yang ada psti mengikuti reses ini dengan baik. Namun pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa di Kantor Desa ini masih kesulitan kursi. Kami minta bantuan kursi agar ketika rapat tidak alami kesulitan dan tidak pinjam lagi”, ungkap Hans Roning. Kepala Desa Katakeja, Vistomorius Ola Wuwur ketika menerima Tim Reses juga menyampaikan terima kasih kepada anggota dewan terhormat pak Gabriel Beri Binna. Warga siap gunakan kesempatan berharga ini untuk menyampaikan keluhan hati dan aspirasi. Martha Peni, salah seorang warga Katakeja mengungkapkan kesulitan kelompok tani yang dipimpinnya kesulitan air untuk budidaya aneka sayuran karena kesulitan pipa melewati lokasi kelompok tani. Selain itu, ada pula usaha tenun ikat kaum ibu selama ini dikembangkan. Namun kesulitan modal untuk membeli benang. Menanggapi kesulitan kelompok tani dapat diatasi dengan koordinasi dengan pemerintah setempat dan pasti ada solusi. Terkait kesulitan modal bagi kelolpok tenun ikat di Desa Katakeja, khusus Dusun A, akhirnya mendapat bantuan sedikit modal untuk anggota dan disambut penuh riang gembira dan sukacita. “Bantuan ini tak banyak. Hanya cukup untuk membeli benang sebagai bahan baku mengembangkan tenun ikat di kelompok ini”, ungkap Gabriel Beri Binna mengakhiri reses di Kalikasi , Ibukota Kecamatan Atadei. *** (Karolus Kia Burin/Warta-Nusantara.Com) Post Views: 12 Navigasi pos Ketua Kompak Indonesia Minta APH Tegakan Hukum Timing Untuk Berubah
