Gibran Berhak Lakukan Upaya Hukum Karena Putusan MA Merugikan Dirinya (Kritik untuk Prof. Yusril dan Prof. Mahfud)

Gibran Berhak Lakukan Upaya Hukum Karena Putusan MA Merugikan Dirinya (Kritik untuk Prof. Yusril dan Prof. Mahfud)

Oleh : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum

(Ahli Hukum Alumni UGM Yogyakarta)

WARTA-NUSANTARA.COM—   Sesaat setelah bertemu Presiden Prabowo, Gibran menyatakan akan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung ( MA) tentang Surat Keterangan (SUKET) penyetaraan ijazah Gibran. Langkah Gibran yang mendapat dukungan Presiden Prabowo tersebut merupakan hak hukum Gibran yang dijamin dalam atmosfir negara hukum untuk mendapat kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Langkah Gibran tersebut juga harus dilakukan agar memperolah gambaran yang konprehensif tentang putusan Hakim

MA yang secara substansi dan prosedural harus mendapat anotasi hukum karena sifat kontroversial yang ditimbulkannya. Dalam konteks itu pendapat Prof. Yusril dan Prof. Mahfud yang menyatakan tidak ada jalan hukum untuk Gibran karena putusan MK dan MA kaitan ijazah dan Suket Gibran adalah pernyataan yang tidak memberi pencerahan. Pernyataan Prof. Yusril tidak memberi jalan keluar hukum bagi Wapres padahal beliau adalah bawahan Wapres Gibran. Dalam hukum administrasi negara setiap keputusan TUN yang dirasa merugikan seseorang maka terbuka jalan untuk digugat di pengadilan TUN. Bahkan putusan MA juga terbuka kemungkinan untuk dilakukan Peninjauan Kembali (PK). Dengan demikian pernyataan Prof. Yusril itu dapat dikualifikasi sebagai resistensi terhadap upaya hukum seseorang terhadap suatu keputusan TUN ( beschiking ).

Pernyataan kedua Profesor juga bahwa putusan MK dan putusan MA sudah final dan mengikat ( final and binding ) kaitan ijazah dan suket sehingga tertutup kemungkinan Gibran untuk melakukan upaya hukum adalah statement yang mengandung contradictio in terminis karena putusan MK terdahulu yang memenangkan pasangan Prabowo-Gibran juga final and binding tetapi dipersoalkan dan digugat Deni Indrayana. Apalagi putusan MK yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tetapi masih digunakan sebagai dasar hukum dalam menyangsikan ijazah dan suket Gibran.

Patut diketahui putusan MK dan putusan MA kaitan dengan ijazah dan suket Gibran tidak bernilai hukum apapun dan patut dikesampingkan karena putusan MK menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA itu artinya gugatan tersebut tidak bernilai apapun apalagi bernilai yuridis. Sedangkan putusan MA tentang Suket itu serta merta TIDAK DAPAT BERLAKU MUNDUR ( Non retroaktif ). Patut kita pertanyakan obyektifitas dan kebenaran substantif pernyataan dua Profesor tersebut di atas dimana masih menggunakan putusan MK dan Putusan MA kaitan ijazah dan suket Gibran sebagai vonis yang efektif prospektif.

Dalam konteks yang universal kita juga patut menolak syarat ijazah dalam pencalonan Presiden dan Wapres karena pencantuman syarat ijazah bertentangan dengan amanat konstitusi dimana tidak mencantumkan ijazah sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wapres. Pengaturan syarat tersebut dalam UU pemilu harus batal demi hukum ( nietige van recht wege ) karena UU sudah mengatur melampaui amanat konstitusi. Dengan demikian syarat ijazah yang jadi persoalan Gibran harus dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan konstitusi.

Dalam konteks putusan MA yang non prosedural dan non substantif tersebut hakim MA yang memeriksa gugatan tersebut harus diperiksa Komisi Yudisial dan bahkan bila perlu diaudit karena diduga berpotensi menyalahgunakan wewenang dan merugikan pihak Gibran. Hakim MA juga bisa disidik dengan perbuatan melawan hukum ( PMH). ***