Gibran Tidak Salah

Gibran Tidak Salah

Oleh : Robert Bala

WARTA-NUSANTARA.COM—   Di panggung politik nasional, nama Gibran Rakabuming Raka kerap berada di tengah pusaran badai opini publik. Langkahnya melesat ke kursi Wakil Presiden setelah mengemban jabatan sebagai Wali Kota Surakarta dalam waktu yang sangat singkat.

Di usia yang masih tergolong sangat muda, rekam jejaknya bersih tanpa cela; ia tidak pernah tersandung kasus kriminal maupun tindakan korupsi. Tak heran, tidak sedikit orang menahan sedih saat melihat Gibran tampil di depan publik di tengah situasi yang sangat menegangkan. Lebih lagi ketika ia melangkah ke Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Tatapannya hampir saja kosong.

Banyak yang bahkan meneteskan air mata. Rasa sedih itu hadir karena dalam diri Gibran tergambar pula wajah sang ayah, Joko Widodo. Bukti pembangunan terlalu nyata untuk disebutkan dan tidak mungkin dipungkiri. Hanya orang yang sinis saja yang mengatakan sebaliknya.

Rangkaian kata-kata awal ini hanya ingin menunjukkan satu hal: GIBRAN TIDAK SALAH. Kalaupun ada salah, itu adalah kesalahan kecil yang tidak layak dijadikan alasan untuk memakzulkannya. Ia terlalu muda dan belum ternoda seperti kebanyakan politisi lain yang sudah mahir ‘bersandiwara’.

Namun, jika kita menerima premis bahwa Gibran tak bersalah, siapakah yang seharusnya memikul tanggung jawab atas semua polemik ini? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada beberapa figur kunci yang dapat dianggap bersalah.

PRABOWO harus disebut sebagai orang pertama yang paling bertanggung jawab. Rasanya berbagai cara telah ia tempuh untuk bisa menjadi presiden, tetapi selalu berujung kekalahan. Saat Jokowi masih berada pada periode pertama sebagai Wali Kota Solo, Prabowo sudah ‘nyalon’ bersama Megawati (Mega-Pro). Sejak saat itu tanpa sekalipun jeda, Prabowo terus maju sebagai capres, yang semuanya berujung kekalahan. Ia hampir mencatat rekor MURI sebagai ‘kandidat’ dengan keikutsertaan terbanyak tanpa kemenangan.

Beruntung di tikungan terakhir, 2024, akhirnya ia berhasil menjadi presiden. Semua itu tentu tidak akan tercapai tanpa Gibran—atau lebih tepatnya, tanpa dukungan di baliknya. Karena itu, hubungan Prabowo dan Gibran ibarat ikatan perkawinan: sehidup semati. Semestinya, ketika Gibran diserang di pelbagai penjuru, Prabowo membela dengan harga apa pun. Ia harus meniru gaya kepemimpinan Jokowi pada masanya, yang tidak akan membiarkan orang terdekatnya jatuh begitu saja, melainkan dibela dan diperjuangkan hingga selamat.

JOKO WIDODO, adalah figur kedua yang dianggap harus menanggung beban atas langkah Gibran. Konon, ia diminta hingga lima kali untuk merestui pencalonan tersebut, dan semuanya dijawab dengan penolakan: “TIDAK.” Di titik ini, banyak orang menaruh respek kepada seorang ayah yang tidak mau mengorbankan anaknya begitu saja, karena ia lebih memahami kapasitas sang anak. Namun, ia justru “menyerah” pada godaan keenam dengan mengatakan “YA,” disertai catatan bahwa suatu hari nanti Gibran tidak boleh dipersalahkan sebagai penyebab kegagalan atau kejatuhan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, di sinilah letak ujian kematangan dan keaslian prinsip seseorang. Dalam logika filsafat, bila seseorang menyimpulkan bahwa semua bebek berwarna putih berdasarkan 1000 sampel yang konsisten, kesimpulan itu disebut kuat. Buktinya ada 1000 bebek putih. Tapi apa yang terjadi bila bebek ke-1001 ternyata berwarna hitam? Temuan itu serta-merta merontokkan kesimpulan dari 1000 sampel sebelumnya.

Penolakan Jokowi baru terjadi lima kali. Ketika pada percobaan keenam ia akhirnya menerima tawaran Prabowo, faktor penentunya adalah persetujuan yang terakhir itu. Penolakan pertama hingga kelima hanyalah ujian biasa. Ukuran tingkat komitmen yang sesungguhnya terletak pada keputusan penutup. Di sinilah, ketika kata ‘Ya’ sudah diucapkan, akar masalahnya bukan lagi godaan dari luar, melainkan penerimaan itu sendiri. Tanggung jawab sepenuhnya berpindah pada pihak yang menerima. Pada titik inilah Jokowi memikul tanggung jawab, mengingat usia Gibran saat itu bahkan masih di bawah syarat minimal 40 tahun. Tentu saja itu bukan hasil desakan atau rengekan Gibran, melainkan keputusan yang berada dalam tanggung jawab sang ayah.

Tidak hanya itu. Seorang pemimpin besar yang sangat kuat dan berkharisma sering kali lupa bahwa figur hebat sepertinya—yang diwariskan kepada sang anak—hanya dapat melenggang bebas apabila dilindungi oleh ekosistem politik yang kokoh dan berideologi. Presiden hebat harus dijaga oleh partai yang kuat dengan fondasi ideologi yang jelas. Sebaliknya, figur dengan ambisi besar seperti Gibran, yang tentu telah belajar banyak dari ayahnya, membutuhkan pagar pengaman agar impiannya tidak kandas di tengah jalan.

Sayangnya, hal itu tidak terjadi. Koalisi Indonesia Maju yang menguasai 81% suara atau 470 dari 580 kursi DPR RI sempat dianggap terlalu kuat. Di sisi lain, partai induk (PDIP) dianggap terlalu ‘sok jago’ dan ditinggalkan begitu saja. Kini semuanya menjadi terang. Ketika Gibran berada di ujung tanduk, di manakah partai-partai pendukung itu? Semuanya pergi menghindar tanpa ada yang membela. Bahkan, mereka ikut-ikutan menyerahkan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana: karena mereka bukan partai ideologis. Ketika terancam dan takut kehilangan simpati rakyat, orientasi mereka seketika berubah.

ANWAR USMAN, barangkali menjadi figur berikutnya yang memegang porsi tanggung jawab besar. Lewat tangannya jalan bagi Gibran terbuka lebar. Kendala batas usia disingkirkan dengan alasan bahwa Gibran telah memiliki pengalaman kepemimpinan di tingkat lokal sebagai wali kota. Pintu pun terbuka. Tentu saja keputusan ini didasari oleh rasa ‘iba’ atau ‘kasihan’.

Kini, ketika memasuki tahun ketiga dan tekanan politik menghantam dengan begitu kuat, kita harus jujur mengatakan bahwa ada kekeliruan mendasar di sana. Anwar Usman semestinya mencintai keponakannya dengan cara menegakkan aturan secara konsisten, bukan justru membuat aturan itu ‘bisa diatur’. Celah pelanggaran etik di awal itulah yang menjadi benih ketidaknyamanan berkepanjangan hingga berujung pada situasi hari ini.

Urusan ijazah yang kerap diada-adakan pun akhirnya berujung fatal. Semula orang mengira polemik ijazah Jokowi jauh lebih ‘serius’ ketimbang milik Gibran, mengingat Gibran menempuh pendidikan di luar negeri sehingga tokoh-tokoh kritis tidak bisa semudah itu menguliti jejak akademiknya.

Oleh karena itu, bersama para pendukung setianya, saya harus katakan bahwa polemik seputar ijazah tersebut ibarat angin lalu—‘tidak ada apa-apanya’. Sungguh, itulah keyakinan terdalam kita. Namun, badai yang terjadi sekarang hanyalah akumulasi dari pembiaran masa lalu yang akhirnya menemukan casus belli (alasan pembenar konflik) untuk meledak ke permukaan. Saya merasa kasihan pada Gibran; dosa politiknya tak seberapa, namun dampaknya begitu masif. Peristiwa ini menyadarkan kita bahwa krisis hari ini adalah mata rantai dari akumulasi masalah yang telah lama dibiarkan. Di sinilah letak pembelajaran pentingnya, meski sering kali terlambat, agar ke depannya kesalahan serupa tidak terulang kembali.

Robert Bala,
Diploma Resolusi Konflik Asia Pasifik, Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Complutense de Madrid, Spanyol.