Gubernur Melki Pastikan Penanganan Gempa di Manggarai Dipercepat, Data Jadi Kunci Masuk Transisi Rehab-Rekon Ruteng, 10 September 2026 MANGGARAI : WARTA-NUSANTARA.COM— “Datanya harus sama, termasuk jenis kerusakannya. Kita butuh validitas data yang sama antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Ini penting supaya penanganannya bisa dipercepat dan tidak terjadi perbedaan data ketika masuk pada tahapan berikutnya.” Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki dalam rapat percepatan penanganan gempa bumi Flores di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Manggarai, Kamis (10/9/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya Gubernur Melki memastikan penanganan di lapangan berjalan serentak, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga persiapan memasuki masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat. Pemerintah mulai harus menyiapkan langkah yang lebih terukur untuk memasuki masa transisi dan selanjutnya rehabilitasi serta rekonstruksi. Salah satu kunci utama dalam tahapan tersebut adalah memastikan validitas dan keseragaman data antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Gubernur Melki juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan kembali berbagai fasilitas publik yang mengalami kerusakan, terutama fasilitas kesehatan. Langkah tersebut dinilai semakin mendesak mengingat masyarakat akan segera memasuki musim penghujan. “Intinya kita butuh percepatan penanganan. Kalau tidak segera dibangun, terutama fasilitas kesehatan, harus segera disiapkan karena kita sudah mau masuk musim penghujan,” katanya. Terkait dengan kebutuhan warga terdampak di masa tanggap darurat ini, Gubernur Melki menegaskan pentingnya pemerataan distribusi bantuan ke seluruh wilayah sehingga tidak lagi ada warga yang sampai hari ini belum tersentuh bantuan. “Hari ini kami ingin memastikan, terkait dengan tanggap darurat, tidak boleh lagi ada masyarakat yang sampai hari ini belum tersentuh sama sekali bantuan. Paling tidak untuk urusan makan dan minum, tenda, selimut, serta kebutuhan dasar lainnya sudah harus diterima oleh seluruh warga terdampak,” tegas Melki. Di tengah proses tanggap darurat dan persiapan transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, Gubernur Melki mengajak seluruh pihak untuk membangun kesadaran baru dalam menghadapi ancaman gempa. Masyarakat, kata dia, harus memahami bahwa wilayah Flores memiliki risiko gempa sehingga mitigasi dan kesiapsiagaan perlu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. “Kita harus bersahabat dengan gempa. Berdamai dalam pengertian masyarakat bisa memahami mitigasi gempa, kemudian bisa kembali melakukan aktivitas normal. Yang kita dorong adalah bagaimana kehidupan masyarakat di berbagai sektor bisa dipulihkan dan kembali normal,” jelasnya. Gubernur Melki juga meminta seluruh dukungan pemerintah pusat yang telah diberikan untuk penanganan gempa Flores dimanfaatkan secara maksimal. Sinergi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat harus diperkuat agar kebutuhan pemulihan di daerah dapat segera ditindaklanjuti. Dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi, Gubernur Melki menekankan pentingnya dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai pijakan bersama dalam membangun kembali wilayah terdampak gempa. R3P, menurutnya, tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi dasar untuk menghadirkan desain pembangunan Flores yang lebih baik, aman, dan tangguh terhadap bencana. Pada sektor pertanian, Pemerintah Provinsi NTT mendorong percepatan pemulihan melalui dukungan benih padi, jagung dan hortikultura, sarana produksi pertanian hingga alat pascapanen. Perbaikan jaringan irigasi juga menjadi perhatian agar aktivitas produksi masyarakat dapat segera kembali berjalan. Sementara di sektor kelautan dan perikanan, data nelayan yang terdampak akan disinkronkan bersama pemerintah kabupaten sebagai dasar penentuan intervensi dan bantuan. Untuk sektor UMKM, Pemerintah Provinsi NTT terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan untuk mendorong relaksasi pembiayaan serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema keringanan bagi pelaku usaha terdampak. Selain dukungan pemulihan ekonomi, Pemprov NTT juga telah memberikan kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor sebesar 75 persen bagi masyarakat di wilayah terdampak gempa dan 50 persen bagi wilayah lainnya, disertai pembebasan denda. Sementara itu, Bupati Manggarai Heribertus G.L. Nabit dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa dampak gempa di Kabupaten Manggarai masih membutuhkan penanganan serius. Hingga saat ini tercatat 56 orang meninggal dunia dan 29 orang mengalami luka berat, sementara jumlah pengungsi mencapai 12.563 orang. Kerusakan juga terjadi pada 22.940 rumah, dengan rincian 7.634 rumah rusak berat, 6.806 rusak sedang dan 8.500 rusak ringan. Fasilitas kesehatan turut terdampak. Rumah sakit mengalami kerusakan berat sehingga pelayanan dipindahkan ke rumah sakit lapangan. Kendati beroperasi dalam kondisi terbatas, pelayanan kesehatan masih dapat berjalan secara penuh. Bupati Manggarai juga melaporkan terdapat 5.256 pengungsi rentan, yang terdiri atas bayi, anak-anak, ibu hamil dan kelompok rentan lainnya. Sementara itu, penyakit yang paling banyak ditemukan di kalangan pengungsi antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan hipertensi. Menurut Bupati Heri Nabit, terdapat sejumlah kebutuhan penanganan yang berada di luar kemampuan pemerintah provinsi maupun kabupaten sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Karena itu, percepatan penyediaan dan penguatan data menjadi penting sebagai dasar pengajuan kebutuhan kepada pemerintah pusat. BNPB Dorong Percepatan Huntara dan Validasi Data Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB, Mochamad Arief Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah pusat mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di tenda-tenda pengungsian. Ia meminta pemerintah daerah mempercepat validasi data kerusakan rumah sebagai dasar pengajuan dan pencairan dana stimulan perbaikan rumah masyarakat terdampak. “Data kerusakan yang sudah masuk akan dilakukan uji publik terlebih dahulu sebelum dimulai proses pencairan dana stimulan. Prosesnya akan kita permudah untuk pentransferan anggaran dana stimulan ini,” jelas Arief. Ia secara khusus mendorong pemerintah daerah segera melakukan uji publik terhadap data kerusakan yang telah masuk pada tahap pertama sehingga proses pencairan bantuan dapat segera dilakukan. Dijelaskan Arief bahwa dana stimulan penanganan bencana gempa Flores ini diperuntukan bagi warga yang rumahnya rusak sedang dan rusak ringan. Masing-masing akan diberi stimulan sebesar 15 juta untuk kategori rusak ringan dan 30 juta untuk kategori rusak sedang. Sementara untuk rumah dengan kategori rusak berat akan mendapatkan bantuan senilai 70 juta dengan skema bantuan hunian tetap yang akan dibangun oleh pemerintah. Bupati Manggarai Heribertus G.L. Nabit menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT atas arahan, bantuan dan dukungan yang diberikan sejak hari pertama gempa hingga saat ini. “Atas nama masyarakat Manggarai seluruhnya, kami menyampaikan terima kasih untuk arahan, bantuan dan dukungan dari Pemprov NTT sejak hari pertama gempa hingga saat ini,” ungkapnya. Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Lambertus Paput, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Paulus Peos, pimpinan perangkat daerah serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Manggarai. Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipublikasikan #AyoBangunNTT #IndonesiaTerang ***(Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT diterima Warta-Nusantara.Com Penulis: Baldus Sae Foto: Oan Wutun Video: Ady Hau-Riky Nengga) Post Views: 19 Navigasi pos Polres Ende Polda NTT Buka Posko Layanan SIM dan STNK Gratis untuk Warga Terdampak, Wujud Kepedulian Pasca Gempa
