Gubernur NTT Tegaskan Pengawasan Berlapis Dana Gempa Flores Rp 200 Miliar Bantuan Presiden

Gubernur NTT Tegaskan Pengawasan Berlapis Dana Gempa Flores Rp 200 Miliar Bantuan Presiden

Kupang, 5 September 2026

KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM—  Gubernur Melki Laka Lena, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan seluruh dana dan bantuan yang masuk bagi penanganan gempa bumi Flores dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab. Terkait Dana Bantuan Gempa Flores, Gubernur Melki: Pengawasan Dilakukan Berlapis dan Tidak Boleh Ada Celah Penyalahgunaan.

Menurutnya, setiap dukungan anggaran yang diterima untuk penanganan bencana harus sepenuhnya digunakan bagi kepentingan masyarakat terdampak, baik pada masa tanggap darurat maupun dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Besarnya dukungan yang diberikan pemerintah pusat dan berbagai pihak, menurut Melki Laka Lena harus diikuti dengan sistem pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatannya.

“Semua dana dan bantuan yang masuk untuk penanganan Gempa Flores ini harus dipastikan tersalur secara adil dan merata untuk kepentingan penanganan bencana, baik pada masa tanggap darurat maupun nanti pascabencana untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Melki.

Ia menegaskan, tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi praktik penyalahgunaan maupun korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana.

“Tidak boleh ada celah sedikit pun untuk disalahgunakan atau dikorupsi. Pokoknya, pengawasan terhadap semua bantuan yang masuk harus dilakukan secara berlapis dan berjenjang,” tegasnya.

Dukungan Rp200 Miliar dari Presiden Prabowo

Komitmen tersebut menjadi semakin penting seiring besarnya dukungan yang diberikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk penanganan dan pemulihan pascagempa bumi di Pulau Flores.

Presiden Prabowo mengalokasikan Bantuan Presiden dengan nilai total Rp 200 miliar untuk mendukung penanganan bencana di wilayah terdampak.

Dari total bantuan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT menerima alokasi sebesar Rp40 miliar, sementara masing-masing dari delapan kabupaten di daratan Flores memperoleh dukungan sebesar Rp20 miliar.

Atas dukungan tersebut, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto saat rapat terkait penanganan Gempa Flores dan percepatan pemulihan yang berlangsung di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo, pada 26 Agustus 2026 lalu.

“Terima kasih, Bapak Presiden. Sesuai arahan Bapak Presiden, semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi mendapatkan Rp40 miliar. Ini sangat membantu kami untuk menggerakkan penanganan secara lebih maksimal agar bisa membantu para pengungsi,” ujar Gubernur Melki di hadapan Presiden.

Ia juga menyampaikan bahwa dukungan tersebut menjangkau seluruh kabupaten di daratan Flores, termasuk Kabupaten Flores Timur yang pada saat itu tidak termasuk wilayah terdampak langsung gempa.

Bagi Pemerintah Provinsi NTT, dukungan tersebut menjadi kekuatan penting untuk mempercepat penanganan kebutuhan masyarakat sekaligus mempersiapkan proses pemulihan di wilayah-wilayah terdampak.

Penggunaan Anggaran Harus Sesuai Ketentuan

Sejalan dengan penegasan tersebut Gubernur Melki meminta agar pemerintah kabupaten di delapan daerah tersebut segera mengoptimalkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan bencana.

Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa pemanfaatan anggaran tersebut harus dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan kementerian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh anggaran, kata Melki, harus diarahkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan penanganan masyarakat terdampak dan mendukung proses pemulihan wilayah di masa tanggap darurat dan pascabencana nantinya.

Selain itu, Gubernur Melki meminta para bupati bersama jajaran pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap seluruh titik terdampak di wilayah masing-masing.

Pemetaan tersebut penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat teridentifikasi secara akurat sehingga bantuan dan dukungan penanganan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT per 4 September 2026, tercatat sebanyak 130 orang meninggal dunia, sementara jumlah warga yang mengungsi mencapai 96.385 orang.

Gempa bermagnitudo 7.7 ini juga mengakibatkan 99.568 rumah mengalami kerusakan. Selain itu, sebanyak 600 rumah ibadah, 2.633 fasilitas pendidikan, 673 kantor pemerintah, dan 663 fasilitas kesehatan turut terdampak.

Pemerintah masih terus melakukan penanganan terhadap masyarakat dan wilayah terdampak. Untuk diketahui, status tanggap darurat saat ini masih berlangsung hingga 12 September 2026.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 5 September 2026 pukul 05.00 WIB, telah terjadi 12.438 kali gempa susulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 174 gempa susulan dirasakan oleh masyarakat, dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2, sedangkan gempa dengan magnitudo di atas 5 tercatat sebanyak 36 kali.

Di tengah masih berlangsungnya penanganan darurat, Pemerintah Provinsi NTT menegaskan bahwa setiap sumber daya dan dukungan yang tersedia harus dikelola secara bertanggung jawab dan sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat terdampak.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa percepatan penanganan Gempa Flores harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat. Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen memastikan setiap dana bantuan yang dipercayakan untuk penanganan bencana benar-benar sampai dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipublikasikan #AyoBangunNTT #Indonesia Terang

***(Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, diterima Warta-Nusantara.Com

Penulis: Baldus Sae)