Siaran Pers Biro Adm. Pimpinan Setda. Provinsi. NTT yang diterima Warta-Nusantara,Com dari Kupang, Selasa (15/08/23)
KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM–Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat berkesempatan menghadiri dan membuka langsung Rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2023 di aula fernandes lantai 4 Kantor Gubernur NTT pada Selasa (15/08/23)
Kegiatan tersebut diawali dengan laporan Kepala Bapelitbangda Prov. NTT, Alfons Theodorus yang juga sebagai ketua Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Prov. NTT.
Dalam laporannya ia menyampaikan bahwa latar belakang dari kegiatan ini sebagaimana kita tahu Provinsi NTT Masih dihadapkan dengan persoalan kemiskinan yang cukup tinggi sehingga perlu nya koordinasi lintas sektor agar dapat menekan angka kemiskinan ekstrim dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim menindaklanjuti permasalahan ini maka pemerintah Prov. NTT menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanganan kemiskinan ekstrem Tahun 2023 sebagai wadah koordinasi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Non Pemerintah dalam berupaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan “kita ditargetkan oleh Pemerintah Pusat, kemiskinan ekstrem kita akan selesai pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan oleh Inpres No. 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ” Ujar Alfons
Kemudian dilanjutkan dengan 2 pemaparan materi secara daring oleh Kepala Sub Bidang Bidang Direktorat PKPM Bapenas, widiatmo tentang Pemanfaatan data REGSOSEK dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan Penguatan kelembagaan TKPK oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan manusia dan pemerataan Pembangunan, Suprayoga Hadi
Dalam materi yang disampaikan Tingkat kemiskinan presentase penduduk miskin di Provinsi NTT Tahun 2022 sebesar 20.23 % terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi 19,96 % sehingga dari pemaparan ini Langkah – Langkah yang diharapkan untuk Penanggulangan Peningkatan Kemiskinan ini harus kolaboratif, menggunakan data yang sama sehingga Bapelitbangda bisa menentukan program-program prioritas mana yang bisa berdampak pada kesejahteraan Masyarakat dan juga Bapelitbangda bisa lebih mudah mengoreksi perencanaan-perencanaan yang menjadi dasar Pembangunan di suatu wilayah dan juga perbaikan sasaran dengan memegang data – data yang lengkap sehingga kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan data – data yang sesuai di lapangan
Menanggapi pemaparan materi tersebut, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengapresiasi pemaparan materi oleh kedua narasumber tersebut karna yang paling penting dalam kita bekerja yaitu dengan melihat data yang ada “ saya suka hari ini, saya menyimak betul karna dua narasumber dari Bapenas ini adalah orang – orang analisis data dan itu tanpa kita punya data tidak bisa kita bekerja dengan benar dan ditahun 2023 itu turun 2 % itu bukan hal yang membanggakan, tadi saya bilang ke Kepala Bapelitbangda kelas kita kerja itu turun dalam 1 Tahun itu harus 10 %, itu baru kelas bekerja dengan uang yang begitu banyak dan itulah cara – cara kerja orang hebat” ujar Viktor
Ia menambahkan data – data tersebut harus kita tahu dan dipahami tetapi juga jika kita bekerja tanpa dengan memiliki cinta dan kasih dalam bekerja kita tidak akan melihat dan mengurus dalam menangani Kemiskinan Ekstrem ini “Demikian Cinta dan Kasih membuat kita terpanggil untuk melayani Masyarakat sehingga mari kita memiliki cinta dan kasih dalam membangun daerah kita dengan mendorong potensi – potensi yang ada di daerah kita dalam penanggulangan kemiskinan seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari Masyarakat kita yang bekerja di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata jika pertumbuhan ekonomi dibidang tersebut meningkat itu berarti kita mampu mengasumsikan bahwa kemiskinan kita akan menurun banyak ” Pungkas Gubernur
diakhir rapat koordinasi tersebut dilangsungkan Penandatangan kesepakatan 22 Kabupaten / kota dalam percepatan pengentasan kemiskinan
turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini, Penjabat Walikota Kupang dan seluruh Bupati dan Wakil Bupati di Prov. NTT, unsur Forkopimda Prov. NTT, Pimpinan OPD terkait, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Perbankan. (WN-01)
