LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM–Forum Jurnalis Lembata (FJL), dibawah pimpinan Alexander Taum (Ketua) dan Sandro Balawangak (sekretaris) menyatakan sikap secara tertulis menyuarakan Kebebasan Pers dalam rangka merayakan Hari Pers Nasional di Kabupaten Lembata. Pernyataan sikap dengan Topik ‘: “Pers Lembata Menolak Pembungkaman’. Ketika Wartawan di Lembata dalam suatu wawancara dengan Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa Ketua Forum Jurnalis Lembata (FJL), Alexander Paulus Taum dalam Rilisnya yang diterima warta-nusantara.com, Kamis,9/2/2023 mengatakan,, selain mengucapkan Selamat Hari Pers bagi Jurnalis di Lembata juga mengeluarkan pernyataan terkait kerja jurnalis di Lembata yang menyoroti dua kasus yakni penganiayaan ODGJ dan Penyelundupan BBM. Penjabat Bupati Lembata bersama Ketua FJL, Alexander Taum , Ketua SMSI Lembata, Karolus Kia Burin, dan Ketua Bidang Organisasi, Pendataan dan Verifikasi SMSI LembataRoy Rusgola, Dua kasus ini diduga melibatkan oknum aparat kepolisian di Lembata dan dalam penanganan kasus ini tidak ada keterbukaan informasi dari pihak Kepolisian Resort Lembata. Rilis selengkapnya adalah sebagai berikut : ” Kawan, Kawan terkasih. Selamat Pagi. Selamat Hari Pers Nasional tahun 2023,” Ungkap Alex Taum.” Mestinya Saat ini kita boleh menikmati jalan panjang perjuangan atas kemerdekaan Pers, ” Sebut Ketua FJL Lahirnya UU Pers nomor 40 tahun 1999 mestinya diikuti profesionalitas wartawan juga menciptakan iklim pemerintahan amanah di Negeri ini. Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa ketika diwawancarai Wartawan di Ruang Kerjanya. Tetapi apa lacur. Kemerdekaan pers di Lembata masih menjadi momok yang masih terus membelenggu. Ia membelenggu karena terbelenggu kepentingan para pengambil kebijakan. ” Khusus di bidang penegakan hukum di Lembata, masih diliputi teka teki. Akuntabilitas dalam penanganan sejumlah kasus hukum di Kepolisian resort Lembata, meninggalkan catatan buram. Mestinya kasus-kasus yang menyita perhatian publik harus ditangani secara profesional dan kita siap menyampaikan kepada publik, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas lembaga,” tegas Alex Taum di dampingi Sekretaris FJL, Sandro Balawangak. Kemerdekaan pers yang profesional mestinya diikuti pula oleh iklim kebijakan yang memerdekakan. Sebab pers hadir guna memastikan rakyat sudah menikmati kemaslahatan itu.Namun di Kabupaten Lembata, kemerdekaan pers kita malah dibungkam. Relasi kemitraan yang dibangun selama ini bersama seluruh lembaga negara yang ada di daerah ini seperti runtuh karena terganggunya kepentingan oknum.Kasus penganiayaan terhadap ODGJ yang diduga dilakukan sekelompok oknum polisi di Lembata, justru menyebabkan kemitraan pers dengan Lembaga kepolisian terjerembab pada titik nadir. Disusul pula kasus dugaan penyelundupan BBM yang di back up oknum polisi. Dua kasus ini sudah cukup menunjukan keberpihakan petinggi di Mapolres Lembata. Para petinggi memilih menutup keran informasi kepada publik melalui pers. Namun di sisi lain, pers juga mesti terus menjaga kualitas, integritas dan independensinya. Dua sisi yang berat namun itulah yang membedakan pers dengan pihak lain. Karena itu Forum Jurnalis Lembata menyeruhkan : 1. Pers Lembata dan Pengambil kebijkan di daerah ini perlu membaca dan menelaah serta menjalankan UU Pers nomor 40 tahun 1999. Dari situ, kita dapat menempatkan diri dalam mengemban tugas, peran, fungsi dan tanggung jawab masing masing. 2. FJL Lembata menolak upaya pembungkaman saluran informasi terhadap publik oleh Lembaga atau oknum siapapun. 3. Meminta pihak Mapolres Lembata untuk terbuka dan secara elegan menjelaskan perkembangan penanganan tindak pidana pengeroyokan ODGJ dan Penyelundupan BBM yang diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum di Polres Lembata 4. Menolak segala bentuk usaha dan tindakan yang dilakukan oleh oknum atau lembaga yang menghalang halangi pekerjaan jurnalis di Lembata. (WN-01) Post Views: 14 Navigasi pos Presiden Jokowi di HPN Medan : Media Sangat dibutuhkan Menjaga Kebenaran Penjabat Bupati Lembata “Pers Mitra Pemerintah Kawal Pembangunan”
