Kekerasan Tersembunyi di Balik Meja Makan: Analisis Cerpen Telepon dari Aceh Karya Seno Gumira Ajidarma dalam Perspektif Teori Kekerasan Johan Galtung Oleh : Bonaventura Risang Widyo Asmoro Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia di Universitas Sanata Dharma Yogjakarta WARTA-NUSANTARA.COM— Sastra tidak hanya hadir sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium untuk mengungkapkan kenyataan sosial yang seringkali tidak bisa diucapkan secara langsung. Salah satu cerpen yang memanfaatkan kekuatan sastra untuk berbicara tentang realitas kekerasan politik di Indonesia adalah “Telepon dari Aceh” karya Seno Gumira Ajidarma, dimuat dalam kumpulan Dua Tengkorak Kepala (Kompas, 2000). Cerpen ini ditulis dengan latar belakang konflik bersenjata di Aceh pada akhir masa Orde Baru, ketika kekerasan negara terhadap warga sipil menjadi fakta yang ditutupi oleh wacana resmi. Dalam cerpen ini, Seno mempertemukan dua dunia yang kontras: kemewahan keluarga koruptor di Jakarta yang menikmati makan malam berlimpah, dan kenyataan pahit penemuan mayatmayat korban kekerasan di Aceh. Untuk memahami dinamika kekerasan yang bekerja dalam cerpen ini secara lebih sistematis dan mendalam, teori kekerasan Johan Galtung menjadi kerangka analisis yang sangat relevan. Galtung membagi kekerasan ke dalam tiga bentuk yang saling berkaitan: kekerasan langsung (direct violence), kekerasan struktural (structural violence), dan kekerasan kultural (cultural violence), yang dikenal sebagai segitiga kekerasan. 1. Kekerasan Langsung: Mayat-Mayat yang Muncul dari Tanah Dalam teori Galtung, kekerasan langsung adalah bentuk kekerasan yang bersifat tampak dan nyata, mencakup tindakan fisik seperti pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Kekerasan langsung ini merupakan puncak segitiga yang paling terlihat, namun sesungguhnya ditopang oleh dua bentuk kekerasan lainnya yang tidak kasat mata. Dalam “Telepon dari Aceh,” kekerasan langsung hadir melalui adegan pencarian dan penggalian mayat di tanah yang becek di bawah hujan deras. Seno menggambarkan tangan yang menyembul dari balik tanah, lalu satu per satu mayat ditemukan sepuluh, dua puluh, tiga puluh, bahkan hingga lima puluh jenazah, semuanya menanggung bekas luka tembak. Gambaran ini bukan sekadar deskripsi dramatis, melainkan representasi kekerasan fisik yang paling brutal: pembunuhan massal terhadap warga sipil yang dilakukan secara sistematis dan kemudian disembunyikan dalam lubang tanah. Mereka yang menggali pun menangis wajah mereka basah oleh air hujan sekaligus air mata sebuah detail kecil yang memperkuat bobot kemanusiaan dari tragedi itu. Kekerasan langsung dalam cerpen ini tidak hanya menunjuk pada korban yang sudah mati, tetapi juga pada struktur kekuasaan yang memungkinkan pembunuhan semacam itu terjadi tanpa pertanggungjawaban. Jejak roda truk yang mengarah ke lokasi penguburan menandai bahwa ini bukan pembunuhan acak, melainkan operasi terorganisir. Galtung menegaskan bahwa kekerasan langsung tidak pernah hadir secara terisolasi; ia selalu merupakan manifestasi dari kekerasan struktural dan kultural yang lebih dalam. 2. Kekerasan Struktural: Korupsi, Kekuasaan, dan Impunitas Kekerasan struktural, menurut Galtung, adalah kekerasan yang tertanam dalam sistem dan institusi dalam cara sumber daya, kekuasaan, dan kesempatan didistribusikan secara tidak adil. Ia tidak membutuhkan pelaku yang tampak karena kerusakan ditimbulkan oleh mekanisme sistem itu sendiri. Dalam cerpen ini, kekerasan struktural terwujud paling jelas melalui tokoh koruptor Orde Baru yang dengan santainya berbicara tentang praktik korupsinya kepada seluruh keluarga di meja makan. Ia merinci bagaimana korupsi sebesar dua ratus miliar rupiah dilakukan secara sistematis, bagaimana aparat bisa dibungkam dengan uang dan perempuan, serta bagaimana kekayaan itu akan diputihkan dan diwariskan kepada anak cucu. Yang menarik adalah logika yang ia gunakan: korupsi dilakukan “demi keluarga,” bukan untuk diri sendiri, seolah-olah motif keluarga membenarkan pengkhianatan terhadap publik. Ini adalah contoh nyata dari apa yang Galtung sebut sebagai penetrasi yakni ketika pihak yang mendominasi berhasil menanamkan cara pandang mereka kepada kelompok yang lebih lemah, termasuk kepada keluarga sendiri. Lebih jauh, sang koruptor juga menggambarkan mekanisme fragmentasi dan marginalisasi yang khas dari kekerasan struktural: ia tahu bahwa rakyat kecil tidak akan punya kekuatan melawan, bahwa koruptor kelas kakap akan selalu berlindung di balik jaringan kekuasaan, dan bahwa sistem hukum tidak akan menyentuh mereka yang sudah membangun benteng perlindungan dari dalam. Di sinilah hubungan antara kekerasan di Jakarta dan kekerasan di Aceh menjadi jelas: kemewahan yang dinikmati keluarga koruptor dibangun di atas sistem yang sama yang memungkinkan pembantaian warga sipil Aceh tanpa akuntabilitas. Korupsi dan kekerasan negara adalah dua wajah dari satu struktur kekuasaan yang sama. 3. Kekerasan Kultural: Diam, Normalisasi, dan Ketidakpedulian Kekerasan kultural adalah dimensi yang paling halus sekaligus paling kuat dalam segitiga Galtung. Ia bekerja melalui simbol, nilai, adat, dan wacana yang membuat kekerasan tampak wajar, bahkan perlu. Kekerasan kultural berfungsi melegitimasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural sehingga keduanya dapat berlangsung tanpa penolakan yang berarti. Dalam “Telepon dari Aceh,” kekerasan kultural paling terasa dalam respons atau lebih tepatnya, ketiadaan respons keluarga koruptor terhadap berita dari Aceh. Ketika kabar ditemukan bahwa Ahmad, adik bungsu sang Ibu, merupakan salah satu korban, sang Bapak bahkan enggan bergerak dari tempatnya. Ia hanya berpikir: “Ah, nanti juga sedihnya hilang.” Anak-anak sibuk memuji makanan, cucu-cucu bermain, dan keluarga besar itu terus menikmati pudding karamel seolah dunia di luar rumah tidak ada. Kontras yang dibangun Seno antara kemeriahan meja makan dan mayat-mayat di Aceh adalah alegori dari kekerasan kultural yang menyelimuti masyarakat Indonesia masa itu: kemampuan untuk tidak mau tahu, untuk menormalisasi berita kematian dari daerah konflik, untuk mengkonsumsi kemewahan tanpa bertanya asal-usulnya. Bahkan detail seperti hujan darah yang dilaporkan cucu-cucu dari teras rumah pun ditanggapi dengan skeptis oleh sang Bapak “Ah, yang bener, kalian kekenyangan barangkali” sebuah momen yang menggambarkan penolakan aktif terhadap realitas yang menyakitkan. Selain itu, narasi sang Bapak tentang korupsi yang ia sampaikan kepada anak-anaknya juga adalah bentuk kekerasan kultural: ia sedang mereproduksi dan mewariskan nilai bahwa korupsi adalah hal yang lumrah, bahwa kekuasaan adalah hak mereka yang pandai bermanuver, dan bahwa rakyat kecil memang ditakdirkan untuk menjadi korban. Proses pewarisan nilai ini persis seperti yang Galtung gambarkan dalam konsep kekerasan kultural yaitu kekerasan yang diajarkan sejak kecil dan mengelilingi kehidupan sehari-hari. 4. Interkoneksi Tiga Kekerasan: Segitiga Setan dalam Satu Cerita Kekuatan analisis Galtung terletak pada cara ia menunjukkan bahwa ketiga bentuk kekerasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dalam sebuah siklus yang sulit diputus. Dalam “Telepon dari Aceh,” Seno berhasil merajut ketiganya dalam satu narasi yang kompak namun padat makna. Kekerasan kultural berupa nilai-nilai yang menormalisasi korupsi, impunitas, dan ketidakpedulian terhadap korban yang menciptakan kondisi di mana kekerasan struktural dapat beroperasi tanpa hambatan. Kekerasan struktural yang berupa sistem politik Orde Baru yang korup, yang memungkinkan aparat negara bertindak sewenang-wenang yang pada akhirnya melahirkan kekerasan langsung: pembunuhan massal di Aceh. Dan kekerasan langsung itu sendiri kemudian dikembalikan ke dalam wacana kultural melalui mekanisme diam dan penolakan, sehingga siklus itu terus berputar. Galtung menggarisbawahi bahwa untuk mencapai perdamaian positif, tidak cukup hanya menghentikan kekerasan langsung; kekerasan struktural dan kultural harus ditransformasi secara mendasar. Cerpen Seno seolah mengingatkan hal yang sama: selama struktur kekuasaan yang korup dibiarkan berjalan, dan selama budaya diam serta normalisasi kekerasan terus direproduksi, korban-korban baru akan terus bermunculan dari dalam tanah. Telepon dari Aceh yang berbunyi di tengah pesta makan itu adalah metafor yang kuat: kekerasan selalu mengetuk pintu, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita mau membukanya. Simpulan Cerpen “Telepon dari Aceh” karya Seno Gumira Ajidarma adalah sebuah karya sastra yang dengan cerdas dan berani memotret kekerasan dalam berbagai lapisannya. Melalui kerangka teori kekerasan Johan Galtung, terlihat bahwa cerpen ini tidak hanya berbicara tentang korban pembunuhan di Aceh sebagai kekerasan langsung, tetapi juga membongkar kekerasan struktural yang terbangun dalam sistem kekuasaan Orde Baru yang korup, serta kekerasan kultural yang bekerja melalui ketidakpedulian, normalisasi, dan pewarisan nilai-nilai yang membenarkan penindasan. Seno menggunakan kontras dramatik antara kemewahan meja makan dan dinginnya kuburan massal sebagai cara untuk mengekspos impunitas yang menjadi ciri khas dari rezim kekerasan. Galtung mengajarkan bahwa perdamaian yang sejati hanya bisa tercapai bila ketiga lapis kekerasan ini ditangani sekaligus. Dalam konteks Indonesia, cerpen ini adalah pengingat bahwa keadilan bagi korban konflik Aceh dan korban-korban kekerasan negara lainnya tidak bisa dicapai hanya dengan mengadili pelaku kekerasan langsung, tetapi juga dengan merombak struktur kekuasaan yang memungkinkan kekerasan itu terjadi, serta mengubah budaya diam dan impunitas yang selama ini melindunginya. Deskripsi Penulis Perkenalkan saya, Bonaventura Risang Widyo Asmoro Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia di Universitas Sanata Dharma Yogjakarta. Ia memiliki minat pada kajian sastra, bahasa, dan penulisan esai yang mengangkat isu-isu sosial, budaya, serta kemanusiaan. Melalui tulisannya, ia berupaya menghadirkan refleksi kritis sekaligus membuka ruang dialog mengenai berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. *** Post Views: 75 Navigasi pos Ketika Kemiskinan Menjadi Kekerasan:Membaca “Orang-Orang yang Matanya Enak Dipandang” dengan Kacamata Johan Galtung Membaca Dekat Cerpen “Anak Ini Mau Mengencingi Jakarta?” Karya Ahmad Tohari Sebagai Poteret Kaum Marjinal
