Ketika Kekuasaan Menggelar Pesta: Membaca Pemerintahan Prabowo melalui Harvey Cox Oleh : Yoseph Yapi Taum WARTA-NUSANTARA.COM— Sebuah pemerintahan dapat kehabisan jawaban tanpa pernah kehabisan pengeras suara. Hutan terbakar, tata kelola program dipersoalkan, dugaan konflik kepentingan bermunculan. Panggung tetap tersedia. Di sana, persoalan yang belum selesai dapat tampil sebagai keberhasilan yang tinggal menunggu tepuk tangan. Di antara kenyataan dan panggung itulah pemerintahan Prabowo Subianto perlu diperiksa. Seberapa jauh bahasa keberhasilan menjelaskan keadaan rakyat? Kapan pidato menjadi laporan pertanggungjawaban, dan kapan ia sekadar mengatur pencahayaan agar bagian yang buruk tidak terlihat? Harvey Cox menyediakan pintu masuk yang menarik. Dalam The Feast of Fools: A Theological Essay on Festivity and Fantasy (Harvard University Press, 1969), ia membahas dua kemampuan manusia: merayakan kehidupan dan membayangkan dunia yang berbeda. Masyarakat yang terlalu tunduk kepada uang, keberhasilan, dan kegunaan dapat kehilangan keduanya. Bagi Cox, perayaan dan imajinasi mempunyai arti bagi pembaruan kehidupan bersama. Judul buku itu merujuk pada pesta abad pertengahan yang membalik kedudukan sosial untuk sementara. Anak anggota paduan suara dapat memainkan uskup; upacara gereja dan istana menjadi bahan parodi. Kewibawaan dibawa turun ke wilayah permainan. Cox ingin memulihkan daya pembebas tradisi tersebut dalam bentuk yang sesuai dengan zamannya. Karena itu, menyebut pemerintahan sebagai “pesta para badut” memerlukan pembalikan pengertian. Pada Cox, sosok jenaka membantu membongkar keangkuhan tatanan. Dalam satire politik yang kita bicarakan, penguasalah yang menggelar pertunjukan, sedangkan masyarakat diminta menerima peran sebagai penonton. Pembalikan ini merupakan pembacaan atas Cox, bukan pendapat Cox tentang Indonesia. Ia memungkinkan kita mengajukan pertanyaan yang lebih berguna daripada sekadar siapa yang pantas disebut badut: siapa yang menguasai panggung, siapa yang membayar pertunjukan, dan siapa yang menanggung akibatnya? Karhutla yang Parah Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan memperlihatkan betapa mahal jarak antara pernyataan dan keadaan. Reuters pada 13 Oktober 2026 melaporkan krisis asap dan kritik terhadap respons pemerintah. Prabowo, menurut laporan yang sama, memerintahkan penambahan sumber daya untuk pemadaman. Keduanya harus dicatat: krisis berlangsung, dan pemerintah mengumumkan langkah penanganan. Tetapi perintah belum sama dengan hasil. Sebuah instruksi baru memperoleh bobot ketika petugas mempunyai perlengkapan, warga mendapat perlindungan, api terkendali, dan penegakan hukum menyentuh pihak yang bertanggung jawab. Kata “prioritas” tidak menyaring udara. Konferensi pers tidak memadamkan gambut. Ukuran pemerintahan harus diletakkan di tempat akibat kebijakan dirasakan. Apa yang berubah setelah rapat? Siapa yang terlindungi setelah instruksi? Apa yang dibenahi agar bencana tidak berulang? Dalam politik yang terlalu menikmati panggung, pengumuman tindakan mudah diperlakukan sebagai tindakan yang telah berhasil. Kamera merekam pejabat memberi arahan. Publik kemudian diminta menyimpulkan bahwa negara sudah bekerja dengan baik. Padahal kamera hanya membuktikan satu hal: arahan telah diberikan di depan kamera. Makan Bergizi Gratis Program Makan Bergizi Gratis menghadirkan ujian lain. Memberi makan anak adalah tujuan yang layak dibela. Justru karena menyangkut anak dan menggunakan uang publik, pengelolaannya harus terbuka terhadap pemeriksaan paling ketat. Dalam penelusuran yang dijelaskan kepada Metro TV pada 3 Juni 2026, ICW menyebut adanya hubungan sejumlah yayasan pengelola MBG dengan aktor politik maupun pihak di internal Badan Gizi Nasional. ICW menyorot potensi konflik kepentingan dari hubungan tersebut. Temuan ini menuntut pemeriksaan lebih lanjut; afiliasi sendiri belum membuktikan korupsi. BGN menyatakan bahwa pemilihan mitra harus independen dan bebas dari konflik kepentingan. Pernyataan resmi itu menyediakan ukuran untuk menguji pelaksanaan program: apakah aturan tersebut benar-benar bekerja ketika berhadapan dengan orang yang mempunyai akses dan pengaruh? Pertanyaannya konkret. Siapa yang dipilih mengelola dapur? Bagaimana proses seleksinya? Siapa yang mengendalikan yayasan? Bagaimana harga ditetapkan? Siapa yang memeriksa mutu makanan dan penggunaan dana? Jawaban atas pertanyaan itu tidak dapat digantikan oleh penjelasan tentang niat baik presiden. Niat baik tidak mempunyai kewenangan mengaudit dirinya sendiri. Bahkan BGN belakangan menyatakan akan memutus kerja sama dengan yayasan yang hanya meminta setoran tanpa berkontribusi terhadap pelaksanaan MBG. Pengakuan ini memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola mempunyai dasar yang perlu ditangani, termasuk dalam hubungan antara yayasan dan mitra dapur. Di sinilah kritik harus menggigit sekaligus presisi. Menyatakan semua pengelola sebagai kroni akan melampaui bukti. Namun, membiarkan dugaan patronase berlindung di balik tujuan mulia program juga merupakan kemalasan politik. Hak anak untuk makan bergizi tidak menerbitkan hak istimewa bagi pengelola untuk lolos dari pemeriksaan. Uang negara harus sampai sebagai makanan yang aman dan bermutu. Setiap rupiah yang menyimpang mengurangi isi janji itu. Resistensi terhadap Kritik Masalah yang menghubungkan kebakaran hutan dan tata kelola MBG adalah cara kekuasaan memperlakukan kenyataan yang mengganggu citranya. Sebuah pemerintahan yang sehat menggunakan kritik sebagai informasi. Kritik menunjukkan bagian yang rusak, keputusan yang keliru, atau pengawasan yang bocor. Pemerintahan yang terlampau sibuk mempertahankan citra akan melihat kritik sebagai gangguan terhadap acara. Akibatnya, energi politik habis untuk menjelaskan mengapa pemimpin tetap benar. Persoalan dipindahkan dari hasil kebijakan kepada ketulusan niat. Warga diminta menilai hati penguasa, sementara dokumen pengelolaan uang publik belum tentu memperoleh perhatian yang sama. Padahal demokrasi tidak dibangun untuk menebak isi hati presiden. Demokrasi menyediakan cara memeriksa keputusan presiden beserta akibatnya. Pemerintah tentu perlu berbicara. Dalam keadaan krisis, penjelasan yang jernih bahkan merupakan kewajiban. Tetapi pidato harus membawa informasi yang dapat diuji: target, hasil, kegagalan, penanggung jawab, dan langkah koreksi. Tanpa itu, bahasa resmi hanya menambah lapisan kabut di atas persoalan yang sudah cukup sulit dilihat. Parodi Harvey Cox Membaca Cox untuk Indonesia hari ini berarti memikirkan kembali siapa yang berhak mengganggu kekhidmatan kekuasaan. Parodi, satire, dan tawa mempunyai kegunaan demokratis ketika membuka celah antara klaim pejabat dan pengalaman warga. Seorang kartunis dapat memperlihatkan pertentangan itu melalui satu gambar. Penyair dapat mengembalikan nama manusia yang hilang dalam angka proyek. Jurnalis dapat mengajukan pertanyaan yang tidak tercantum dalam susunan acara. Warga dapat menolak bertepuk tangan sebelum menerima jawaban. Namun, tawa juga harus bertanggung jawab kepada kenyataan. Satire yang berhenti pada ejekan wajah dan olok-olok pribadi mudah menjadi hiburan tambahan. Daya kritisnya muncul ketika ia membawa publik kembali kepada anggaran, keputusan, hubungan kepentingan, serta korban yang menanggung akibatnya. Itulah pekerjaan yang perlu dilakukan terhadap pemerintahan Prabowo: memeriksa bagaimana janji dilaksanakan dan siapa yang memperoleh manfaat. Buka data pengelola program. Periksa konflik kepentingan. Ukur hasil penanganan bencana. Umumkan kegagalan beserta koreksinya. Biarkan kritik masuk tanpa harus lebih dahulu menyatakan kekaguman. Jabatan publik datang bersama kewajiban menjawab. Besarnya mandat memperbesar kewajiban itu. Pada akhirnya, sebuah pemerintahan kehilangan kewibawaan ketika terus meminta kepercayaan sambil menghindari pemeriksaan. Panggung boleh megah. Pidato boleh menggelegar. Kenyataan tetap mempunyai cara untuk menagih. Dan rakyat tidak wajib bertepuk tangan hanya karena pengeras suara masih menyala. (Yoseph Yapi Taum, Penulis adalah Guru Besar Fakultas Sastra, Universitas Sabata Dharma). Post Views: 21 Navigasi pos BENIH YANG TUMBUH DI TUTUALA
