JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM- Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak Indonesia), Gabriel Goa mendesak Komisi Pemeberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) RI, untuk membidik penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) khususnya dana Covid-19 yang diduga di korupsi para pejabat. Karena itu, KPK RI tidak hanya fokus terhadap kasus korupsi mantan Mensos RI, tapi juga kepada para pejabat di daerah. Demikian Siaran Pers Kompak Indonesia yang diterima Media Warta Nusantara, Jumat,22/1/2020. Menarik untuk diawasi oleh semua pihak terkait penanganan pandemi covid 19 di Indonesia yakni Satgas Covid 19 langsung dibawah Menko Ekuin bukan lagi.secara otonom oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB).Selain itu yang proaktif dalam impor vaksin dari China adalah Menteri BUMN dan Menkes yang berlatarbelakang Pengusaha dan Bankir. Gabriel Goa mengatakan, fakta lain terkait Negara Tiongkok adalah perilaku mereka yang selalu menimbulkan resistensi rakyat Indonesia seperti praktek Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Operandi Pengantin Pesanan asal Jawa Barat dan Kalbar,pelarungan awak kapal Korban TPPO asal NKRI ke laut,penangkapan ikan di perairan Indonesia,konflik Laut China Selatan,TKA asal Tiongkok di wilayah NKRI dan adanya drone-drone.milik Tiongkok di perairan Indoneaia. Pertanyaannya mengapa kita harus impor vaksin dari Tiongkok bukan dari negara lainnya?Fakta membuktikan bahwa kita rakyat Indonesia tidak serius dalam pencegahan pandemi covid 19 bahkan memanfaatkan alasan pandemi covid 19 untuk melakukan korupsi seperti dana bansos dan dana covid 19. Terkait proyek.vaksin,proyek covid 19 dan bansos untuk rakyat terkena dampak pandemi covid 19 maka dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia(KOMPAK INDONESIA), : Pertama, mendesak KPK RI tidak hanya fokus kepada mantan Mensos yang di OTT KPK RI tetapi juga periksa dan proses hukum Gubernur dan Bupati-Bupati yang ikut dalam perhelatan Pilkada 2020 yang diduga kuat melakukan Tindak Pidana Korupsi terhadap dana bansos dan dana covid 19 untuk kepentingan Pilkada 2020. Kedua, “mendesak KPK RI untuk audit investigasi terhadap pengadaan vaksin asal Negeri Tirai Bambu alias Negara Tiongkok.Ketiga,mendesak KPK RI awasi khusus Menko Ekuin,Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Mineral,Menteri BUMN dan Menteri Kesehatan RI serta Gubernur,Bupati dan Walikota terkait penyerapan APBN dan APBD di tengah pandemi covid 19 agar.tidak disalahgunakan alias dikorups, ” tulis Kompak Indonesia..***(WN-01).** Post Views: 14 Navigasi pos Bamsoet Disuntik Vaksinasi Covid-19, Bagaimana Rasanya? Draf RUU Pemilu: Pilkada Lembata, Flotim dan Kota Kupang Digelar 2022
