Lawan Komersialisasi Budaya, JAKER NTT Siapkan Gerakan Kebudayaan Berbasis Rakyat KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM— Pengurus Pusat Jaringan Kebudayaan Rakyat (PP-JAKER) resmi menetapkan kepengurusan Pengurus Wilayah Jaringan Kebudayaan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (PW-JAKER NTT). Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 0123/PP-JAKER/SK/STRUKTUR-PW/XI/2026 yang ditandatangani Ketua Umum PP-JAKER Annisa bersama Sekretaris Jenderal Untung Sarwono di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Provinsi Jaringan Kebudayaan Rakyat Nusa Tenggara Timur yang berlangsung pada 23 Oktober 2026. Melalui keputusan itu, Primus Kornelis Padakari dipercaya menduduki posisi Ketua PW-JAKER NTT. Sementara Nobertus Dalu Luron ditetapkan sebagai Sekretaris dan George Benjamin Lebo sebagai Bendahara. Terbentuknya kepengurusan wilayah ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperluas kerja-kerja kebudayaan hingga ke berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Dalam keputusan tersebut, JAKER mengusung semangat “Mencapai Indonesia Emas dengan Hilirisasi Budaya” sebagai landasan gerakan organisasi dalam mengembangkan potensi kebudayaan nasional, khususnya kebudayaan lokal di NTT. Primus Padakari: Kebudayaan Jangan Hanya Jadi Kepentingan Seremonial Ketua PW-JAKER NTT, Primus Kornelis Padakari, menegaskan bahwa pembentukan kepengurusan baru tidak boleh berhenti pada urusan administratif dan pengakuan organisasi. Menurut Primus, JAKER harus hadir sebagai ruang perjuangan untuk memperjuangkan keberadaan kebudayaan rakyat sekaligus memperkuat posisi para pelaku seni, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat di tingkat akar rumput. Dia menilai, selama ini kebudayaan daerah masih sering ditempatkan sebatas agenda seremonial. Bahkan, ekspresi kebudayaan tidak jarang dimanfaatkan sebagai instrumen pencitraan politik tanpa diikuti kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Selama ini, kebudayaan sering kali direduksi sebatas panggung seremonial dan komoditas musiman demi kepentingan pencitraan politik semata. Kami di JAKER NTT tidak akan tinggal diam melihat warisan dan ekspresi kebudayaan lokal tercerabut dari akar material rakyatnya,” ujar Primus saat dihubungi, Rabu (4/11/2026). Dia juga menekankan bahwa gagasan hilirisasi budaya harus diterjemahkan ke dalam program yang konkret, terutama dalam memperkuat ekonomi masyarakat adat dan memberikan ruang hidup yang layak bagi para pekerja seni. Menurutnya, kebudayaan tidak boleh hanya menjadi slogan pembangunan, tetapi harus menjadi kekuatan yang mampu mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Hilirisasi budaya yang didengungkan harus benar-benar berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat adat dan pelaku seni, bukan sekadar jargon di atas kertas,” tegasnya. Nobertus Luron Soroti Ancaman Kapitalisasi Budaya Sementara itu, Sekretaris PW-JAKER NTT, Nobertus Dalu Luron, menyoroti persoalan yang dihadapi kebudayaan lokal di tengah perkembangan modernisasi dan industrialisasi. Dia berpandangan bahwa perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung saat ini perlu disikapi secara kritis agar tidak mengorbankan identitas, hak-hak kultural, serta ruang hidup masyarakat lokal. Nobertus menilai, salah satu tantangan serius dalam kerja-kerja kebudayaan adalah kecenderungan menjadikan kebudayaan sebagai komoditas ekonomi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang selama ini menjaga dan mewariskannya. “Tantangan terbesar kita hari ini adalah bagaimana membentengi kebudayaan lokal dari cengkeraman kapitalisasi yang merusak. Kebudayaan harus diletakkan sebagai basis perlawanan terhadap ketimpangan sosial dan alienasi masyarakat,” ungkap Nobertus. Ia menegaskan, JAKER NTT tidak ingin berkembang menjadi organisasi yang hanya menjalankan kegiatan formal dan terjebak dalam rutinitas birokrasi kebudayaan. Sebaliknya, organisasi tersebut diharapkan mampu membangun gerakan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap ruang ekspresi dan pengembangan kebudayaan. “Pengurus wilayah yang baru ini tidak akan menjadi birokrasi budaya yang kaku, melainkan wadah perjuangan kritis yang menyatu dengan denyut nadi kaum marjinal, petani, nelayan, dan para pekerja seni di NTT,” ujarnya. Perkuat Konsolidasi Organisasi di NTT Dengan diterbitkannya SK kepengurusan tersebut, PW-JAKER NTT kini memiliki legitimasi organisasi untuk mulai menjalankan agenda kerja di tingkat provinsi. Kepengurusan baru diharapkan segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat jaringan organisasi, serta membangun komunikasi dengan komunitas seni, masyarakat adat, dan berbagai kelompok kebudayaan di Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut menjadi penting agar JAKER tidak hanya hadir sebagai organisasi struktural, tetapi juga mampu melahirkan kerja-kerja kebudayaan yang berkelanjutan dan menyentuh persoalan masyarakat. Ke depan, tantangan PW-JAKER NTT adalah menerjemahkan semangat hilirisasi budaya ke dalam agenda nyata, mulai dari perlindungan warisan budaya, penguatan ekonomi pelaku seni, hingga memperluas partisipasi masyarakat dalam menjaga identitas kebudayaan daerah. Dengan demikian, kebudayaan diharapkan tidak sekadar menjadi ornamen pembangunan atau kepentingan politik sesaat, melainkan tetap berpijak pada kehidupan rakyat sebagai pemilik sekaligus pewaris kebudayaan itu sendiri. ***(*/WN-01) Post Views: 133 Navigasi pos Momen Humanis Wagub Johni di Alor: Turun dari Kendaraan, Berbagi Sembako dan Memacu Semangat Warga
