Mantan Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Larantuka angkat bicara terkait larangan Beribadah di kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur LARANTUKA : WARTA-NUSANTARA.COM–Mantan Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Larantuka, Marius Biala Atau biasa di sapa Costa menegaskan, beragama dan beribadah menurut ajaran agama adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi. Untuk itu, menghalangi orang lain beribadah sama dengan pelanggaran terhadap HAM dan konstitusi. “Persekusi terhadap kegiatan ibadah adalah perbuatan pidana. Setiap warga negara dilindungi haknya untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing oleh konstitusi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu seharusnya tidak boleh ada lagi kejadian Larangan kegiatan ibadah atas dasar apa pun,” ujar Costa. Costa menekankan persoalan larangan terhadap rumah ibadah adalah domain dari pemerintah daerah bersama-sama dengan kementerian agama dan FKUB setempat. Untuk itu, tidak boleh ada warga yang secara serampangan melakukan larangan beribadah di dalam Gereja atas kegiatan ibadah orang. “Siapa pun yang tanpa hak melakukan pembubaran, penyegelan atau gangguan terhadap aktivitas ibadah orang atau kelompok lain harus ditindak tegas. Jangan sampai ada pembiaran atas perilaku intoleran,” tandas dia. Costa mengimbau kepada semua pihak yang menjadi korban persekusi dan gangguan beribadah agar tidak takut melapor. dia, berharap pihak kepolisian juga bisa cepat dan tanggap menangani kasus-kasus intoleransi seperti yang terjadi di Desa Beliko tersebut. Costa juga berharap agar pihak gereja dengan segera dan Cepat merespon terkait masalah yang di hadapi masyarakat atau umat di Desa Beliko, seharusnya pihak gereja musti lebih peka dan cepat merespon hal hal seperti ini,pihak gereja jangan membiarkan hal ini menjadi salah satu persoalan sepele yang kemudian di tinggalkan begitu saja ujar Costa. *** (WN-Nobertus Dalu Luron) Post Views: 14 Navigasi pos Sekretaris Gerindra Banda Aceh Kesalkan Zulfadli Lecehkan Kader Gerindra Kompak Indonesia Dukung Kejati NTT Usut Dugaan Korupsi Proyek Rumah Pejuang Timor Timur
