Memori Kolektif Perjuangan melalui Nama Jalan di Yogyakarta Ketika Papan Jalan Menjadi Ingatan Oleh : Muhammad Haykall Mahasiswa Prodi Sastra Universitas Sanata Dharma Jogjakarta NIM : 241334011] WARTA-NUSANTARA.COM— Di sebuah perempatan di Yogyakarta, papan biru bertuliskan nama seorang jenderal berdiri di atas tiang besi. Hujan, debu, dan tempelan stiker telah memudarkan huruf-hurufnya, tetapi tak seorang pun di perempatan itu menoleh. Pengemudi ojek daring berhenti, mahasiswa menunggu lampu hijau, dan semua orang paham “Jalan Sudirman” tanpa perlu bertanya siapa Sudirman. Dari kebiasaan tidak bertanya itulah esai ini bermula: ketika sebuah nama sudah terlalu akrab untuk dipertanyakan, siapa yang sebenarnya sedang kita ingat, dan siapa yang diam-diam kita lupakan? Yogyakarta sering disebut kota perjuangan. Pada masa revolusi, kota ini pernah menjadi ibu kota Republik, dan peristiwa seperti Serangan Umum 1 Maret 1949 diperingati lewat monumen dan upacara. Citra itu punya dasar sejarah yang kuat. Namun yang menarik bukan hanya peristiwanya, melainkan bagaimana peristiwa itu hidup sehari-hari di tempat yang paling remeh: papan nama jalan. Esai ini membaca nama-nama jalan di Yogyakarta untuk bertanya, bukan “siapa saja yang diabadikan”, melainkan “bagaimana kita mengingat” dan “siapa yang menentukan apa yang boleh diingat”. Apa yang diingat, dan siapa yang mengingat Peta nama jalan di pusat kota memperlihatkan pola yang jelas. Banyak nama berasal dari tokoh perang dan militer: Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, Urip Sumoharjo, Panembahan Senopati, dan Pangeran Diponegoro. Ada pula nama yang mengabadikan pasukan, seperti Tentara Pelajar. Di sampingnya, nama berbahasa Jawa yang lekat dengan keraton, misalnya Margo Mulyo dan Margo Utomo, hidup berdampingan dengan nama-nama nasional itu. Yang diingat, dengan demikian, adalah sejarah dalam citra tertentu: sejarah sebagai perang, kepahlawanan bersenjata, dan garis penguasa. Pengingat utamanya adalah negara dan pemerintah daerah, yang menetapkan nama jalan lewat keputusan resmi. Nama jalan tidak lahir dari kesepakatan warga di warung kopi. Ia diputuskan oleh lembaga dengan pertimbangan politik zamannya. Di Yogyakarta, nama perwira yang gugur pada Oktober 1965, seperti Katamso dan Sugiyono, juga diabadikan menjadi nama jalan. Bagi negara, mereka pahlawan yang dikorbankan. Narasi itulah yang diwariskan lewat papan jalan, tanpa menyebut bahwa peristiwa yang sama juga menimbulkan korban dari pihak lain yang tidak pernah mendapat nama jalan, bahkan jarang dibicarakan secara terbuka. Adapun warga lebih sering memberi nama sendiri pada tempat: “perempatan Tugu”, “pertigaan Gejayan”, “dekat Pasar Kranggan”. Dua sistem penamaan berjalan beriringan, dan keduanya menyimpan ingatan yang berbeda. Bagaimana ingatan itu diwariskan Nama jalan bekerja lewat pengulangan. Setiap anak yang diajari alamat rumahnya menghafal nama jalan. Setiap pengemudi yang mengetik tujuan menuliskannya. Sekolah, kantor pos, surat undangan, dan peta digital mengulang nama yang sama setiap hari. Karena diulang terus tanpa penjelasan, nama jalan berubah dari ingatan menjadi kenyataan. Jalan itu “memang bernama begitu”, seolah selalu begitu. Padahal setiap nama pernah menjadi keputusan. Ketika pilihan politik sudah menjadi kebiasaan, ia berhenti dipertanyakan. Di situlah memori resmi bekerja paling berhasil: bukan dengan memaksa kita percaya, melainkan dengan membuat kita berhenti bertanya. Siapa yang tidak terdengar Jika kita menelusuri papan jalan di Yogyakarta, ada banyak hal yang tidak kita temukan, atau sangat jarang kita temukan. Perempuan adalah salah satunya. Pejuang perempuan, dapur umum, jaringan kurir, dan palang merah masa revolusi berperan besar, tetapi namanya tampak jauh lebih sedikit di peta jalan dibanding tokoh laki-laki berseragam. Perjuangan seolah hanya dilakukan oleh mereka yang memegang senjata. Rakyat biasa juga tidak terdengar. Revolusi ditopang warga yang menyediakan makanan, rumah, dan informasi bagi gerilyawan, tetapi mereka tidak punya pangkat, sehingga tidak punya nama jalan. Pihak yang tidak berada di sisi narasi resmi bahkan lebih sunyi. Korban kekerasan politik 1965 dan keluarganya tidak mungkin diabadikan dalam bentuk resmi karena narasi negara tidak memberi tempat bagi mereka. Papan jalan tidak berbohong, tetapi ia sangat selektif. Demikian pula guru, penyair, dan buruh: jalan lebih jarang menyandang nama mereka daripada nama tokoh militer. Pilihan ini mencerminkan hierarki nilai, yaitu keberanian di medan perang dianggap lebih layak diabadikan daripada keberanian menulis atau mengajar. Mengapa ingatan itu penting Nama jalan terlihat sepele, tetapi justru karena itu ia penting. Ia adalah bagian paling sehari-hari dari politik ingatan. Kita tidak sadar sedang diajari siapa yang berjasa dan siapa yang tidak, sampai kita bertanya. Mempertanyakan nama jalan bukan berarti menolak penghormatan kepada para pahlawan. Sudirman, Urip, dan Diponegoro memang layak dikenang. Yang dipersoalkan adalah kelengkapan ingatan: apakah deretan nama itu sudah mewakili seluruh pelaku sejarah, atau hanya sebagian yang kebetulan paling cocok dengan narasi resmi? Ingatan yang timpang melahirkan sejarah yang timpang, dan sejarah yang timpang membentuk identitas yang timpang pula. Siapa yang menentukan apa yang boleh diingat Pertanyaan terakhir ini yang paling menentukan. Jawabannya seharusnya bukan satu pihak saja. Pemerintah daerah perlu membuka ruang agar penamaan ruang publik melibatkan sejarawan, komunitas, dan warga, bukan hanya pertimbangan administratif. Sekolah dan museum dapat menjelaskan asal-usul nama jalan di sekitarnya, sehingga papan jalan berhenti menjadi ingatan yang membisu. Dan kita, para pengguna jalan, perlu sesekali berhenti dan membaca. Kembali ke perempatan tadi. Mungkin papan jalan itu tidak perlu diganti. Yang perlu berubah adalah kebiasaan kita memandangnya: dari sekadar penunjuk arah menjadi pintu untuk bertanya. Sebab sejarah yang sehat tidak takut pada pertanyaan, dan kota yang percaya diri dengan masa lalunya akan sanggup menjawab: siapa lagi yang belum punya nama di peta kota ini? Post Views: 22 Navigasi pos Membongkar Oposisi Bersalah dan Tidak Bersalah dalam Cerpen “Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi” Karya Zulidahlan Membongkar Dekonstruksi Oposisi Biner pada Cerpen Senja Hitam Putih Karya Seno Gumira Ajidarma Menggunakan Teori Jacques Derrida