Foto : Menkeu Sri Mulyani JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM–Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan postur dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dirancang sebagai APBN transisi untuk mempersiapkan pemerintahan Presiden terpilih mulai Oktober 202 Menkeu menyebut bahwa RAPBN 2025 perlu dikelola dengan cermat agar dapat menjadi shock absorber terhadap guncangan ekonomi gobal yang masih sangat dinamis dengan risiko dan ketidakpastian yang perlu terus diantisipasi, sekaligus memastikan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mengejar cita-cita Indonesia emas 2045. Menkeu mengatakan, hingga saat ini pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih stagnan. Adapun faktor risiko dan ketidakpastian bersumber dari tingkat bunga yang masih tinggi, eskalasi konflik geopolitik, peningkatan tensi perang dagang, serta risiko-risiko yang berdampak struktural, seperti perubahan iklim, digitalisasi serta masalah demografi.Namun begitu, meski berada di tengah berbagai gejolak global tersebut, ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik. Bahkan dalam dekade terakhir, kesejahteraan juga membaik, dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang menurun. Untuk itu, kebijakan fiskal 2025 perlu dijaga agar tetap sehat dan dapat terus menjadi instrumen yang mendukung keberlanjutan, penguatan dan akselerasi melalui berbagai program prioritas yang dapat diakomodasi dan diimplementasikan secara efektif. “Tahun 2045 dengan aspirasi untuk mencapai high income country, jumlah penduduk kita dengan demografi growth yang sekarang ini diperkirakan mencapai 324 juta, 65 persen usia produktif dan 70 persen adalah kelas menengah,” ,” ujar Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers RAPBN 2025, Jumat (16/08), di Jakarta Menurut Menkeu, hal itu akan menjadi desis ekonomi kelima terbesar di dunia dan menimbulkan motor penggerak ekonomi dunia. “Tapi untuk mencapai itu, kita harus menciptakan terus nilai tambah dari setiap sektor, komposisi dari manufaktur, pertanian, dan jasa harus terus ditingkatkan,” kata Menkeu Sri Mulyani.engan begitu, Menkeu memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2025 mencapai 5,2 persen, inflasi di angka 2,5 persen, dan defisit anggaran sekitar 2,53 persen dari GDP. Penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp2.996,9 triliun, dengan belanja negara sebesar Rp 3.613,1 triliun yang didukung dengan penguatan efisiensi belanja, produktivitas dan perlindungan yang tepat sasaran. Postur ini dirancang untuk mendukung program-program prioritas dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal. “APBN terus menjaga dan mendukung transisi politik ini secara smooth dan efektif. Kita terus fokus sesuai dengan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah tema keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi. APBN adalah instrumen yang merespons berbagai tantangan yang sering muncul, baik dalam bentuk shock absorber maupun counter cyclical. Dan APBN dijaga kredibel, akuntabel, sehat, serta berkelanjutan. Sri Mulyani menerangkan, untuk tahun anggaran 2025, Pemerintah juga berfokus pada penguatan dukungan pendanaan untuk bidang-bidang prioritas pembangunan, antara lain: Bidang Pendidikan: Rp71 Triliun Akomodasi Program Makan Bergizi Gratis Untuk memajukan bidang Pendidikan, jelas Menkeu Sri Mulyani, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp722,6 triliun akan dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan antara lain melalui PIP, KIP Kuliah, BISA, BOP PAUD, beasiswa (LLDP), penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, memberikan kemudahan dan keringanan bagi siswa tidak mampu agar peserta didik dapat memperoleh layanan Pendidikan yang lebih baik, serta pemberian makanan bergizi kepada siswa.Menkeu menambahkan, terkait program prioritas presiden terpilih makan bergizi gratis yang Rp 71 triliun sudah ada di sini. “Nanti akan dijelaskan dari tim makanan bergizi gratis yang saat ini terus disempurnakan,” katanya. Bendahara Negara itu menerangkan program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Lebih dari itu, program tersebut diklaim akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) untuk masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Tujuannya juga untuk menciptakan anak cerdas tapi juga multiplier effect untuk UMKM dan daerah,” tegasnya. Bidang Kesehatan Menurut Menkeu anggaran yang direncanakan untuk bidang Kesehatan sebesar Rp197,8 triliun akan diarahkan antara lain untuk: (1) pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita; (2) percepatan penurunan stunting, melalui melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif yang berdaya ungkit tinggi di 12 provinsi prioritas; (3) peningkatan efektivitas program JKN; (4) peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan; (5) peningkatan sinergi antar lembaga dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; (6) peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM kesehatan; dan (7) penguatan kemandirian industri farmasi secara bertahap.Prioritas bidang Perlindungan Sosial Untuk pembangunan di bidang Perlindungan Sosial, pemerintah berencana menganggarkan biaya sebesar Rp504,7 triliun akan diarahkan antara lain untuk: (1) melanjutkan berbagai program perlinsos seperti PKH, Kartu Sembako, dan penyaluran subsidi dengan terus melanjutkan upaya perbaikan pensasaran program perlinsos untuk mengurangi inclusion dan exclusion error; (2) mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlinsos untuk menyasar KPM yang sama yang berada di sekitar garis kemiskinan; (3) meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program; (4) mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan; (5) memperkuat perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi ageing population termasuk penyandang disabilitas; dan (6) mendorong skema perlinsos adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis. Bdang Ketahanan Pangan Kemenkeu mengemukkan bahwa anggaran untuk memperkuat bidang Ketahan Pangan, pemerintah menganggarkan biaya sebesar Rp124,4 triliun diarahkan antara lain untuk: (1) intensifikasi dan ekstensifikasi lahan; (2) penyediaan sarana dan prasarana pertanian (pupuk, benih, alat, dan pestisida); (3) pembangunan infrastruktur pertanian, a.l. bendungan dan irigasi; (4) perbaikan rantai distribusi hasil pertanian; (5) penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan; (6) penguatan kelembagaan, pembiayaan dan perlindungan usaha tani; dan (7) penguatan program perikanan budidaya.Bidang Infrastruktur Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, diarahkan antara lain untuk: (1) pembangunan jaringan irigasi dan bendungan; (2) pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dan renovasi sekolah; (3) pembangunan rumah sakit berkualitas; (4) pembangunan infrastruktur jaringan jalan, fasilitas pelabuhan dan bandara, serta konektivitas kereta api untuk menunjang hilirisasi; (5) pembangunan jalan daerah yang mendorong pusat pertumbuhan; (6) pelabuhan penunjang distribusi pangan; (7) pemerataan infrastruktur digital dan teknologi; dan (8) penyediaan rumah bersanitasi baik. Menteri Sri Mulyani kemudian menambahkan, pembiayaan anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar Rp616,2 triliun (2,53 persen dari PDB). Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan di masa transisi pemerintahan, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2025 diarahkan kepada pembiayaan inovatif dan sustainable, antara lain dengan (i) diarahkan untuk transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur TIK, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi); (ii) mendorong skema KPBU yang sustainable dan lebih masif; (iii) pendalaman pasar keuangan (financial deepening); serta (iv) penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF. (*/ICHA-WN Biro Maumere) Post Views: 12 Navigasi pos Kotbah Hari Raya Maria Diangkat Ke Surga/B (2024) : “Jiwaku Memuliakan Tuhan” Kotbah Minggu Biasa XXI/B (2024) : “Kami Telah Percaya Dan Tahu, Bahwa Engkau Adalah Yang Kudus Dari Allah.”
