Mensos RI Saifullah Yusuf Kunker di Kupang : Data Akurat, Sasaran Tepat dan Sekolah Rakyat Jadi 3 Pilar Bangun SDM Kupang, 31 Mei 2026 KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM— “Data Akurat, Sasaran Tepat, dan Sekolah Rakyat adalah tiga pilar program strategis pemerintah yang saling terhubung dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) menuju kemandirian ekonomi.” Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul dalam Kunjungan Kerja (Kunker) di Kupang pada acara peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 dan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2026 dan Kolaborasi Program Prioritas Presiden Untuk Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula El Tari Kupang, pada Minggu (31/5/2026). Mensos memaparkan saat ini, secara nasional terdapat 93 titik Sekolah Rakyat yang sedang dalam proses pembangunan dan 7 titik dalam proses lelang. Khusus di wilayah NTT, Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang telah dibangun di Kabupaten Kupang. Ia menyebut kehadiran sekolah rakyat merupakan wujud keberpihakan dan persembahan nyata dari Presiden Prabowo Subianto bagi keluarga yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh dinamika pembangunan. “Terima kasih karena tanah ini disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kupang. Ada 3 hal yang tidak boleh terjadi di sekolah rakyat, yaitu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, bullying dan intoleransi. Juga tidak boleh ada korupsi dan pungutan liat. Mari kita mulai kerja besar ini dengan menyajikan data yang jujur, terbuka, dan setelah itu terus kita lakukan perbaikan bersama,” pungkas Mensos. Sebelumnya, acara tersebut berlangsung meriah dengan menampilkan potensi para siswa SRMP 19 Kupang, mulai dari aksi baris-berbaris, tarian, paduan suara yang membawakan lagu daerah, pidato bahasa Arab oleh Anisa Saharia, pidato bahasa Inggris oleh Kristo Mansula, pertunjukan drama “The Invisible People”, serta penampilan paduan suara pilar-pilar sosial Kota Kupang. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang, Felipina A. Kale, mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah pusat dan daerah. Ia menjelaskan bahwa 100 siswa di sekolah rakyat 100 persen berada dalam kategori Desil 1 dan 2 dalam DTSEN, di mana mayoritas orang tua siswa bekerja sebagai petani penggarap yang tinggal di lahan bukan milik sendiri. “Kami merasa sangat dihargai keberadaan kami. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak,” ujar Felipina. Felipina menjelaskan bahwa sebanyak 100 siswa yang berasal dari 24 kecamatan di Kabupaten Kupang telah dijaring secara ketat melalui proses seleksi yang saksama. Seluruh siswa yang lolos tersebut 100 persen berada dalam kategori desil 1 dan 2 DTSEN. “Orang tua mereka mayoritas berprofesi sebagai petani penggarap dan tinggal di lahan yang bukan milik sendiri,” ungkapnya. Lebih lanjut, Felipina menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau akademik semata. “Kami perlu menyampaikan bahwa pendampingan ini tidak saja menyentuh bidang akademik, tetapi juga aspek psikososial. Anak-anak yang kami dampingi sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar, mereka hanya butuh diberikan kesempatan. Bagi kami, ini adalah wujud panggilan pengabdian untuk NTT, dan harapannya kami dapat terus mengabdi dengan hati,” pungkas Felipina. Sebelumnya, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat yang berbasis pada Desil 1 dan Desil 2 DTSEN melalui pendampingan intensif Program Keluarga Harapan (PKH). Lebih lanjut, Amalia memaparkan analisis demografi terkini NTT berdasarkan data Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Saat ini, laju pertumbuhan penduduk di NTT meningkat dengan struktur yang didominasi oleh generasi muda dengan rincian 27,21 persen adalah Gen Z, 23,04 persen adalah milenial, dan 24 persen adalah generasi post-Gen Z (usia 12 tahun ke bawah). Di mana secara struktur, NTT dinilai belum memasuki fase aging population (penuaan penduduk) yang ditandai dengan penduduk usia 60 tahun ke atas sebesar 10 persen atau lebih. Kendati demikian, profil lansia dalam DTSEN tetap menjadi perhatian serius dalam pembangunan kesejahteraan. Total lansia di NTT menurut DTSEN per bulan April 2025 telah mencapai 627.404 jiwa, didominasi perempuan yang hidup sendiri, dan 71,86 persen lansia bertindak sebagai Kepala Keluarga di mana sebanyak 50,49 persen lansia tercatat masih aktif bekerja di sektor pertanian demi bertahan hidup. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa lansia masih menjadi tulang punggung kehidupan keluarga. Namun ia menyebut, sisi positifnya, aspek perlindungan sosial sudah berjalan baik dengan 91,11% lansia telah memiliki jaminan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selain itu, BPS RI turut menyosialisasikan agenda nasional Sensus Ekonomi yang akan dimulai serentak pada bulan Juni 2026 mendatang dengan melibatkan 251 ribu petugas di seluruh Indonesia. Ia mengajak para Kepala Daerah untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi dengan menempatkan diri mereka sebagai ‘Rumah Pertama’ pencacahan sekaligus sebagai contoh bagi masyarakat. “Saya menitipkan tiga kunci utama kesuksesan Sensus Ekonomi kepada masyarakat NTT, yaitu menerima dengan baik petugas sensus yang datang berkunjung, memberikan jawaban yang benar dan tepat demi keakuratan data juga jaminan penuh kerahasiaan data responden yang tidak akan dipublikasikan,” ujarnya. Sementara Gubernur NTT dalam sambutannya menekankan bahwa Pemerintah Provinsi NTT menempatkan keakuratan data sebagai fondasi krusial dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penataan SDM. “Hari ini kita berada di sini untuk memastikan bahwa semua data harus akurat. DTSEN ini menjadi rujukan yang sangat penting dalam setiap pergerakan kita untuk membantu masyarakat,” ujar Gubernur NTT. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa langkah progresif penataan data ini sudah berjalan intensif sejak dirinya resmi mengemban amanah memimpin NTT. Evaluasi mendasar terus dilakukan guna meminimalisasi adanya warga miskin yang luput dari perhatian negara. “Kami terus memperbaharui DTSEN dan memastikan tidak ada lagi rakyat miskin yang tidak masuk data,” tutur Gubernur NTT menambahkan. Melalui forum ini, ia berharap ada tindak lanjut yang konkret mengenai skema implementasi DTSEN di tingkat kabupaten dan kota. Beliau juga meminta kepala daerah lain untuk mereplikasi keberhasilan tersebut agar akselerasi pembangunan di NTT bisa merata. “Kabupaten Kupang patut berbangga, dan seluruh kabupaten/kota harus bekerja keras untuk menyusul Kabupaten Kupang,” tegasnya. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, jajaran staf khusus, tenaga ahli, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemensos RI, Plt. Sekda Provinsi NTT, unsur Forkopimda NTT, Kepala BPS Provinsi NTT, Wali Kota Kupang, Bupati Kupang, Wakil Bupati Rote Ndao, Wakil Bupati TTU, para Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT, pimpinan BPS Kabupaten/Kota se-NTT, Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-NTT, para operator desa serta guru, dan orang tua siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang. ***(Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Penulis : Fara Therik Foto : Ben Jusuf, Bento – Meldo Nailopo Video : Ady Hau) Post Views: 86 Navigasi pos Pemkab Lembata Tetapkan Tiga Perda, Fokus pada Kinerja dan Perlindungan Sosial Bupati Lembata Perkuat Sinergi Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Percepatan Perbaikan Jaringan Irigasi
