JAKARTA, WARTA NUSANTARA– Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) menjadi salah satu perhatian serius Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, karena itu adalah aspirasi dan perjuangan masyarakat yang sudah lama digaungkan.
Keseriusan pemekaran PPS tersebut, terungkap dalam pertemuan Mendagri bersama Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT diruang kerjanya Selasa (30/3/2021).
“Ya pemekaran wilayah termasuk PPS, menjadi salah satu agenda prioritas saya untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dikatakan, pihaknya telah mendengar berbagai masukan dari Bupati Mbaraka sehubungan dengan persiapan PPS menjadi provinsi.
Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT dalam kesempatan itu memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mendagri yang merespon dengan cepat pemekara PPS.
“Memang kita masih menunggu revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) terkait dua klausal di dalamnya. Setelah selesai dilakukan revisi, langsung pemekaran PPS didorong,” ungkapnya.
Pemekaran PPS, jelas Bupati Mbaraka, dipastikan didorong sebelum 2024. Namun sebelum itu, harus ada carateker yang dipersiapkan untuk pemekaran suatu wilayah. Juga persyaratan-persyaratan lain sesegera mungkin dilengkapi.
Disinggung jika Pegunungan Bintang masuk dalam wilayah PPS nanti, Bupati Mbaraka mengakuinya. “Betul Pak Mendagri mengatakan sesungguhnya telah ada pakta integritas dibuat untuk Pegubin masuk dalam salah satu kabupaten untuk Provinsi Papua Selatan,” katanya.
Dengan demikian, menurut bupati, pihaknya akan kembali ke Merauke sekaligus membicarakan bersama beberapa bupati di wilayah Selatan guna melakukan pemantapan lagi. (WN-kobun)
